Kabar menyedihkan bagi honorer K2 dan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT), sebab Pemerintah batal mengangkat honorer 430 ribu honorer K2 termasuk Bidan PTT menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2016 dengan alasan Pemerintah tidak memiliki anggaran untuk rekrutmen pendaftaran CPNS dari honorer K2.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR Irma Suryani Chaniago mengritik integritas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi.
"Menteri Yuddy bekerja dan bicara tidak dengan data!," kata Irma dalam pernyataan resmi, Selasa (05/01/2016).
Menurut dia, jika sudah tahu pemerintah tidak punya anggaran untuk mengangkat mereka, kenapa Menteri Yuddy berani-beraninya memberikan janji?!
Harusnya, lanjut Irma, seorang menteri itu tidak asal bicara atau asal janji tanpa didukung dengan data akurat.
"Perilaku tidak bijak seperti ini merugikan pemerintah. Karena, pasti honorer K2 dan Bidan PTT yang notabene adalah rakyat akan menganggap Pemerintah melakukan ingkar janji," ujar Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen RI itu.
Irma yang juga anggota Komisi IX itu, tentu kecewa dengan kinerja MenPAN RB yang tidak profesional seperti itu. Bisa dibayangkan, kala itu Komisi IX sudah menyampaikan apa yang disepakati MenPAN RB dengan Menkes terkait pengangkatan Bidan PTT, bahwa MenPAN RB sepakat mengangkat Bidan PTT walaupun belum seluruhnya dan berjanji sisanya akan diangkat secara bertahap.
Namun, apa yang terjadi, kado tahun baru yang diterima tenaga K2 dan Bidan PTT malah berita yang menyedihkan. Mereka gagal diangkat dengan alasan pemerintah tidak punya dana. Memang kemarin pak Menteri nggak lihat anggaran waktu janji memutuskan pengangkatan?
Dalam konteks itulah, MenPAN RB sangat jelas terkesan membohongi publik, terutama ribuan honorer K2 dan Bidan PTT. Di satu sisi, saat rapat bersama DPR, MenPAB RB berjanji akan mengangkat ribuan honorer K2 dan bidan PTT menjadi CPNS di tahun 2016. Namun, di lain sisi, ujar Irma, MenPAN RB tidak angkat mereka menjadi CPNS 2016.
"Paska reses DPR, komisi IX akan agendakan untuk panggil Menkes guna meminta keterangan atas kebijakan MenPAN tersebut. Jangan sampai gegara kecerobohan Menteri Yuddy, Menkes dianggap memberi harapan palsu pada Bidan PTT," pungkas dia.
Berita Terkait
- 
            
              Bantah Korupsi, Sahroni 'Serang' Balik: yang Teriak Itu Boro-boro Bayar Pajak, Pasti Nunggu Sembako!
 - 
            
              KPK Periksa Politikus NasDem Rajiv, Disorot soal Hubungan dengan Tersangka Korupsi CSR
 - 
            
              Politikus Nasdem Rajiv Mangkir dari Pemeriksaan Kasus CSR, KPK Pastikan Bakal Panggil Ulang
 - 
            
              Nasib Sahroni dan Nafa Urbach di Ujung Tanduk, Sidang Etik MKD Digelar Akhir Bulan Ini
 - 
            
              Menhan Sjafrie Bertemu Surya Paloh dan Petinggi PKS, Sinyal Konsolidasi Politik Presiden?
 
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 
Terkini
- 
            
              Gubernur Riau Terjaring OTT, Cak Imin Minta Kader PKB Tenang dan Tunggu Keterangan KPK
 - 
            
              Dicap Tak Layak Diberi Gelar Pahlawan, Romo Magnis Suseno Kuliti 'Dosa-dosa' Soeharto Penguasa Orba
 - 
            
              Gubernur Riau Kena OTT KPK, PKB Bakal Siapkan Sanksi?
 - 
            
              Soal Pemberian Gelar Pahlawan ke Soeharto, Puan Singgung Rekam Jejak: Harus Dikaji Dengan Baik
 - 
            
              Dapat 'Restu' BNN usai Ditangkap Kasus Narkoba, Onad Bakal Direhab di Sini
 - 
            
              PPATK Klaim Berhasil Tekan Judi Online! Triliunan Rupiah Berhasil Diselamatkan
 - 
            
              11 Tahun di Penjara, Korban Tragedi 1965: kalau Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Kami Tidak Rela!
 - 
            
              Kemenkeu: Pertumbuhan Ekonomi Butuh Ekosistem Bisnis yang Kolaboratif dan Berorientasi Inovasi
 - 
            
              Usulan Gelar Pahlawan Bagi Soeharto Dianggap Mengerikan, Mengapa?
 - 
            
              Prabowo Setuju Rp5 Triliun untuk KAI Tambah Gerbong KRL Baru: untuk Rakyat Banyak Saya Tidak Ragu!