Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Ketua Umum partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam pidato rapat kerja nasional (Rakernas) I menyinggung kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang mengutamakan kepentingan bisnis dibandingkan kepentingan rakyat. Apakah itu sinyal dari Megawati untuk meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri BUMN Rini Sumarno dalam reshuffle jilid dua?
Terkait hal itu, Sekretaris Kabinet RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Pramono Anung enggan menanggapi.
Suara.com - "Ibu Mega menyampaikannya secara terbuka dan sudah menjadi konsumsi publik (Di saksikan Media Massa). Jadi tidak perlu penafsiran apa-apa," kata Pramono di sela-sela Rakernas I PDI Perjuangan, Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2016).
Menurut dia tidak ada pembicaraan mengenai reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi dalam rapat memberikan pengarahan tertutup kepada kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
"Dalam pengarahan tertutup tadi sama sekali tidak tentang reshuffle kabinet. Dalam arahan tertutup beliau tidak menyinggung itu, tapi lebih pada menekankan tadi. Bahwa ini adalah tahun percepatan kerja untuk pembangunan, perlu bekerja lebih keras dan giat," imbuhnya.
Secara terpisah, Ketua MPR Zulkifli Hasan enggan menanggapi rencana reshuffle jilid dua tersebut. Namun selaku Ketua Umum PAN, ia menyatakan partainya akan bergabung dengan Pemerintahan Jokowi.
"Itu Pak Presiden yang menilai. PAN bukan merapat, tetapi bagung Pemerintah," kata Zulkifli di gedung JI Expo Kemayoran usai hadiri rakernas PDIP.
Komentar
Berita Terkait
-
Megawati Ingatkan Republik Milik Bersama, Tolak Alasan Biaya Mahal untuk Ubah Sistem Pemilu
-
Kritik Penanganan Kasus Andrie Yunus, Megawati: Kok Masuknya ke Pengadilan Militer? Pusing Saya
-
Sambut May Day 2026, Megawati Tegaskan Kesejahteraan Buruh Syarat Mutlak Keadilan Sosial
-
Megawati di Hari Kartini: Terus Ajarkan Semangat Perjuangan Agar RI Terbebas dari Ketidakadilan
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun