Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik [suara.com/Bagus Santosa]
Dua pimpinan Golkar menghadap ke Istana negara, kemarin, Senin (11/1/2015). Ada Ketua Golkar Munas Jakarta Agung Laksono dan Ketua Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie yang berkunjung ke sana.
Menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hal itu merupakan kabar baik. Apalagi bila partai berlambang beringin itu mendukung pemerintah seperti partainya.
"Bagus dong kalau dukung pemerintahan. Tapi kami harap pemerintah juga menyelesaikan kegaduhannya dulu dan menjalankan janji kepada rakyat," kata Zulkifli di DPR, Selasa (12/1/2016).
Golkar dan PAN sebelumnya tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Bersama Golkar dan PAN, ada juga PPP, Gerindra dan PKS. Mereka sebelumnya memiliki sikap yang sama, yaitu berada di luar pemerintahan.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon tidak mempersoalkan pertemuan pimpinan Golkar ke Istana. Menurutnya, tidak ada hal yang spesial dari pertemuan itu. Sebab, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto juga pernah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sejak awal, KMP memang berkomitmen, bukan persoalan opsisisi atau tidak. Sejak awal kita mengatakan kalau program pemerintah bagus kita dukung, kalau tidak kita koreksi," kata Fadli.
Fadli menambahkan, meski pada perjalanannya anggota KMP berubah haluan, hal itu juga tidak menjadi soal. Hal itu, kata Fadli, dikembalikan kepada ideologi partai masing-masing.
"Setiap partai politik punya hak untuk menentukan bagaimana bersikap, berada di dalam atau di luar pemerintahan. Saya kira sah-sah saja," ujar dia.
PAN sudah mendeklarasikan diri mendukung pemerintah. Sementara PPP dan Golkar masih terkendala dualisme kepengurusannya. Kini, PKS mengalami kisruh internal karena Fahri Hamzah didesak mundur.
Menurut Fadli, meski Gerindra ditinggal sendirian berada di luar pemerintahan, hal itu tidak akan menurunkan sikap kritis terhadap pemerintah. Sebab, menurutnya, dalam pemerintahan yang baik memang perlu dilakukan check and balances yang menjadi tugas DPR.
"Walaupun sendirian, kita tidak masalah berada di luar pemerintahan. Tidak ada masalah. Satu orang di parlemen pun tidak masalah (berada di luar pemerintah). Apalagi ini ada 73 orang (Anggota DPR Fraksi Gerindra)," kata Fadli.
Komentar
Berita Terkait
-
Jazilul Desak PDIP Tegas jadi Partai Oposisi atau Koalisi, Deddy Sitorus: Memangnya Dia Siapa?
-
PKB Sentil PDIP, Minta Sikap Politik Tegas Tak Abu-abu: Kalau Oposisi Ya Oposisi
-
Pertamax Tembus Rp16 Ribu, JS Khairen Sindir Balik Cuitan Lawas Partai Gerindra
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Jawab Isu Penggulingan Prabowo, Golkar: Raison dEtre Gejolak Politik Masih Bisa Dicegah!
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
Terkini
-
Heboh Kereta Kuda Turis Central Park New York Mengamuk, Turis India Tewas Mengenaskan
-
Dua Kubu Massa Berhadapan di Patung Kuda, Saling Adu Argumen soal Program MBG
-
Korban Travel Haji Hanania Group Diperkirakan Tembus 3.000 Orang, Kerugian Capai Rp 95 Miliar
-
Diperiksa KPK 7 Jam! Bos Maktour Fuad Hasan Cuma Ketawa Ditanya Soal Illegal Gain Rp27,8 M
-
Bos Maktour Bantah Ada Transaksi untuk Dapat Kuota Haji Tambahan
-
Komisi X DPR Dukung Gibran Libatkan Mahasiswa dalam Kunker Pantau Program MBG
-
Jajaran Direksi Himbara Merapat ke Istana, Prabowo Gelar Rapat Tertutup Bahas Ekonomi
-
MBG Jangan 'Makan' Hak Guru dan Beasiswa dari Anggaran Pendidikan!
-
Presiden Setujui Anggaran Rp 100,1 Triliun untuk Rehabilitasi Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatra
-
Bukan Sekadar Pertemuan Biasa, Ini Agenda Utama Prabowo Panggil Bos Himbara hingga Rosan ke Istana