Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di gedung Nusantara I, DPR, Selasa (17/11/2015). [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Di tengah konflik dualisme internal Partai Persatuan Pembangunan, Mahkamah Partai PPP ingin menyelenggarakan muktamar islah sekitar April 2016 untuk mendamaikan kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy.
"Ya kami akan lakukan itu, partai ini harus kembali seperti semula, karena batas akhirnya Juli 2016, maka kita lakukan sebelum itu, April paling lambat," kata Wakil Ketua Mahkamah PPP, Muchtar Aziz usai bertemu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di gedung Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (19/1/2016).
Usai ketemu Yasonna, Aziz menangkap ada niat baik dari pemerintah untuk menciptakan stabilitas politik.
"Sikap menteri sangat berterima kasih kepada mahkamah partai dan senior yang ingin menyelesaikan ini secara baik," kata Aziz.
Anggota Mahkamah Partai PPP Aisyah Amini menambahkan sudah merancang muktamar islah sejak lama untuk mengembalikan pamor PPP.
"Muktamar islah ini sudah lama dipikirkan, banyak yang mendukung PPP utuh, masyarakat banyak yang inginkan hal itu," kata Aisyah.
"Ya kami akan lakukan itu, partai ini harus kembali seperti semula, karena batas akhirnya Juli 2016, maka kita lakukan sebelum itu, April paling lambat," kata Wakil Ketua Mahkamah PPP, Muchtar Aziz usai bertemu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di gedung Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (19/1/2016).
Usai ketemu Yasonna, Aziz menangkap ada niat baik dari pemerintah untuk menciptakan stabilitas politik.
"Sikap menteri sangat berterima kasih kepada mahkamah partai dan senior yang ingin menyelesaikan ini secara baik," kata Aziz.
Anggota Mahkamah Partai PPP Aisyah Amini menambahkan sudah merancang muktamar islah sejak lama untuk mengembalikan pamor PPP.
"Muktamar islah ini sudah lama dipikirkan, banyak yang mendukung PPP utuh, masyarakat banyak yang inginkan hal itu," kata Aisyah.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana