Suara.com - Mantan Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP, menegaskan bahwa kewenangan KPK yang dapat menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) berpotensi untuk disalahgunakan.
"Kalau SP3 itu dimaksudkan untuk tidak cukupnya bukti kemudian di-SP3, ini bahaya, karena ada kecenderungan untuk bisa 'diperjualbelikan'," kata Johan di Jakarta, Rabu (17/2/2016).
Johan mengatakan, revisi UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memperlemah kinerja lembaga antirasuah itu. Dia menjelaskan, SP3 sejatinya hanya dapat dikeluarkan kepada tersangka yang sakit parah dan tidak dapat menghadiri persidangan.
Kemudian terkait pembentukan Dewan Pengawas KPK yang dimasukkan ke dalam draf revisi UU KPK, Johan mengatakan bahwa hal yang perlu diutamakan adalah tugas dan wewenang dari dewan itu sendiri. Menurut Johan, jika Dewan Pengawas nantinya mengawasi pimpinan KPK, maka pengawasan dikhawatirkan terlalu kuat sehingga melemahkan kinerja KPK.
Diketahui, tugas Dewan Pengawas yang diatur dalam Pasal 37B draf revisi UU KPK, yaitu ayat 1 (bahwa) Dewan Pengawas bertugas: (a) mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK (b) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK, (c) melakukan evaluasi kinerja pimpinan KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun, dan (d) menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK atau pelanggaran ketentuan dalam UU. Di ayat 2, Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala satu kali dalam satu tahun; dan ayat 3 menyatakan laporan disampaikan kepada Presiden dan DPR.
Sebelumnya, rapat paripurna DPR yang rencananya akan membahas revisi UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis (11/2) lalu, akhirnya batal. Saat itu, ada dua fraksi yang menolak revisi UU KPK, yaitu Fraksi Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Sidang paripurna pun kini diagendakan digelar Kamis (18/2) besok. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting