Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap organisasi Syarikat Islam (SI) tidak kembali menjadi partai politik, melainkan fokus pada upaya perdagangan sehingga dapat meningkatkan perekonomian anggota organisasinya.
Hal itu disampaikan Wapres Kalla saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Pusat Syarikat Islam dan Pengurus Pusat Wanita Syarikat Islam di Jakarta, Sabtu (27/2/2016).
"Saya meyakinkan Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Muhammad di sini bahwa dia hadir bukan untuk mengajak SI ikut partai, tetapi meyakinkan dan mengawasi agar SI tidak kembali lagi ke partai," kata Wapres Jusuf Kalla.
Wapres berharap Syarikat Islam dapat kembali ke "khittah" awal pembentukan organisasi dagang Islam tersebut seperti pada tahun 1905 atau 1912.
"Saya membaca 'khittah' SI tujuannya ialah mengembangkan jiwa dagang, karena pada waktu itu (1905) perdagangan di Indonesia dikuasai oleh pengusaha besar Belanda dan Tionghoa. Kalau kita kembalikan dewasa ini, sangat relevan lagi semangat itu dikembalikan," ujar Jusuf Kalla.
Wapres menambahkan mengurusi 12 partai sudah susah, apalagi mau ditambah lagi. "Maka ini agar jangan mendaftar sebagai partai, pokoknya tolak. Ini supaya SI kembali ke khittah yang kita butuhkan dewasa ini," jelasnya.
Dalam pelantikan itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulva menjabat sebagai Ketua DPP SI periode 2015-2020, dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Valina Singka sebagai Ketua PP Wanita Syarikat Islam.
SI merupakan organisasi dagang yang pertama kali didirikan di Indonesia pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi, dengan Sarekat Dagang Islam (SDI).
Awalnya, SDI berisi perkumpulan pedagang-pedagang Islam untuk menentang masuknya pedagang asing yang ingin menguasai ekonomi rakyat.
Kemudian pada 1912, HOS Tjokroaminoto menggagas organisasi SDI untuk berubah menjadi organisasi pergerakan dan berubah nama menjadi Syarikat Islam (SI) hingga saat ini.
Dalam perjalanannya, SDI membentuk diri sebagai partai politik dengan nama Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang pernah berfusi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada era orde baru.
Dalam acara pelantikan tersebut hadir sejumlah politikus PPP seperti Suharso Monoarfa dan Dimyati Natakusumah. (Antara)
Berita Terkait
-
Ngaku Bukan Triliuner, Kerry Riza Nyatakan Tak Bisa Bayar Uang Pengganti Rp13,5 Triliun
-
Disinyalir Ada Perubahan Objek Sengketa, Hamdan Zoelva Sebut Eksekusi Hotel Sultan Cacat Hukum
-
Ajukan Memori Banding, Kuasa Hukum Kerry Adrianto Nilai Pengadilan Tipikor Abai Fakta Persidangan
-
Sengketa Hotel Sultan Memanas, Hamdan Zoelva Laporkan Ketua PN Jakpus dan PT DKI ke Komisi Yudisial
-
Sidang hingga Jam 4 Subuh, Pengacara Kerry Riza Ingatkan Penegakan Hukum Jangan Kejar Tayang
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan