Suara.com - Politisi Golkar Nurdin Halid menanggapi kabar penolakan sejumlah kader atas penunjukan dirinya sebagai Ketua Panitia Pengarah (steering committee/SC) Musyawarah Nasional Partai Golkar.
Menurut Nurdin, penolakan itu dilontarkan orang-orang yang tidak senang dengan idenya terkait regulasi yang mencegah terjadinya politik uang dalam Munas Golkar.
"Inilah ide-ide ini kemudian ada orang tidak senang, sehingga menolak, karena mungkin saja kepentingannya tidak tersalurkan dengan rambu-rambu yang akan kita buat," ujar Nurdin di arena Musyawarah Pimpinan Nasional III Kosgoro 1957 di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/2/2016).
Dia mengatakan bahwa selaku Ketua SC Munas, maka dirinya mengusulkan adanya rambu-rambu yang dapat mencegah terjadinya politik uang saat munas.
Rambu-rambu itu antara lain berupa regulasi di mana akan ada pengaturan jadwal kampanye calon ketua umum dan lain sebagainya yang intinya menghalangi calon menjadi transaksional.
"Saat ini SC menjadi aktif, tidak hanya menyiapkan materi tapi juga ikut menjadi penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum. Dalam pemikiran saya, nanti akan ada komite sosialisasi dan kampanye, komite verifikasi, komite etik, komite organisasi, komite program dan sebagainya," jelas dia.
Nurdin menilai ide itu lah yang membuatnya ditolak sebagai Ketua SC.
"Ini ide saya, ini akan dibahas oleh Steering, bukan saya yang nentuin, itu Steering nanti," kata dia.
Sebelumnya nama Nurdin ditetapkan sebagai Ketua SC dalam rapat harian. Namun penetapan itu mendapat penolakan dari sejumlah kader.
Penetapan panitia munas sendiri baru akan ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno Golkar. (Antara)
Berita Terkait
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Golkar Serukan Evaluasi Total Sistem Seleksi Pemimpin
-
Pilkada Kembali ke DPRD: Solusi Hemat Anggaran atau Kemunduran Demokrasi?
-
Kader Jadi Tersangka KPK, Golkar Tak Mau Gegabah: Tunggu Status Terdakwa Dulu
-
Perintah Keras Bahlil ke DPR/DPRD Golkar: Rakyat Kena Bencana, Jangan Cuma Mikirin Program!
-
Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK, Ketum Golkar Bahlil: Saya Belum Dapat Info
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Truk Kontainer Mogok di Tanjung Duren, Sejumlah Rute Transjakarta Pagi Ini Terlambat
-
Polda Metro Jaya Tutup UKW 2025, 77 Wartawan Dinyatakan Kompeten
-
Begini Respons Mendagri Soal Aksi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih
-
Kepala Daerah Papua Diminta Jaga Raja Ampat, Prabowo: Jangan Sampai Dirusak Wisatawan!
-
Presiden Prabowo Sudah Teken PP, Begini Formula Kenaikan Upah 2026 yang Akan Berlaku
-
Tolak Politik Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Siap Kepung Istana pada 19 Desember
-
KPK Periksa Gus Yaqut soal Aliran Dana PIHK Hingga Kerugian Negara
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak