Koalisi Keberagaman Penyiaran Indonesia mendatangi gedung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Selasa (1/3/2016) siang. [suara.com/Nikolaus Tolen]
Gerakan Indonesia Beradab (GIB) yang terdiri dari ratusan organisasi sangat mendukung langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melarang penayangan hal-hal yang berbau kebanci-bancian di Media Televisi dan Radio. Hal tersebut dikarenakan program yang mempromosikan golongan LGBT(Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) tersebut dapat merusak anak-anak Indonesia.
"Seratus persen kami mendukung KPI, bahwa tidak pantas Media menayangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebanci-bancian. Kami melihat ketika ini ditampilkan di media, secara psikologi, anak-anak itu akan meniru apa yang ada di media," kata Koordinator GIB, Ihshan Gumilang saat beruadiensi dengan KPI di Gedung KPI Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa(1/3/2016).
Menurut Ihshan tayangan yang mengkampanyekan LGBT di media tersebut akan merusak cara berpikir dan tingkah laku anak Indonesia. Oleh karena itu, dia menyarankan kepada KPI agar terus berjuang untuk bekerja dengan optimal demi terciptanya tayangan media yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya untuk anak-anak.
"Untuk kasus LGBT, dengan segala hormat, kami mendukung KPI, bahwa ini sebuah hal yang tidak layak, karena dapat merusak cara berpikir dan tingkah laku anak-anak Indonesia," kata Ihshan.
Sebelumnya, Koalisi Keberagaman Penyiaran Indonesia juga mendatangi KPI untuk meminta Pihak KPI mencabut surat edaran KPI Nomor 203/K/KPI/02/16 yang melarang televisi menampilkan 'Pria berpenampilan Kewanitaan'. Menurut Koalisi KPI, hal tersebut sudah mendiskriminasi perempuan dan individu-individu tertentu. Hal lain yang tidak diperhatikan oleh KPI adalah terkait Hak Asasi Manusia setiap individu yang seharusnya bebas.
"KPI terlalu mengeneralisasi keberagaman identitas dan ekspresi gender dengan streotipe yang merendahkan perempuan. Padahal penyiaran yang bedasarkan keberagaman dan kebebasan yang bertanggung jawab audah dijamin oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran," kata Salah satu anggota Koalisi KPI, Asep Komarudin di Gedung KPI.
Komentar
Berita Terkait
-
Ipar Adalah Maut The Series Suguhkan Adegan Vulgar Berjilbab di TV Nasional, KPI Diam?
-
Buntut Tayangan Xpose Uncensored, Para Santri Geruduk Kantor KPI
-
Makin Panas! Adukan Program Trans7, LBH GP Ansor Desak KPI Proses Laporan ke Mabes Polri, Mengapa?
-
DPR Akan Panggil Trans7, Cucun: Jangan Demi Rating Malah Memecah Belah Bangsa
-
Dituduh Lecehkan Pesantren, KPI Hentikan Paksa Program "Xpose Uncensored" Trans7
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
-
Heimir Hallgrimsson 11 12 dengan Patrick Kluivert, PSSI Yakin Rekrut?
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
-
6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
Terkini
-
Misteri Penculikan Bilqis: Pengacara Duga Suku Anak Dalam Hanya 'Kambing Hitam' Sindikat Besar
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Buka Penyidikan Periode 2008-2015, Puluhan Saksi Diperiksa
-
Aliansi Laki-Laki Baru: Lelaki Korban Kekerasan Seksual Harus Berani Bicara
-
Ahli BRIN Ungkap Operasi Tersembunyi di Balik Jalan Tambang PT Position di Halmahera Timur
-
Jeritan Sunyi di Balik Tembok Maskulinitas: Mengapa Lelaki Korban Kekerasan Seksual Bungkam?
-
Mendagri Tito Dapat Gelar Kehormatan "Petua Panglima Hukom" dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh
-
'Mereka Mengaku Polisi', Bagaimana Pekerja di Tebet Dikeroyok dan Diancam Tembak?
-
Efek Domino OTT Bupati Ponorogo: KPK Lanjut Bidik Dugaan Korupsi Monumen Reog
-
Bukan Kekenyangan, Tiga Alasan Ini Bikin Siswa Ogah Habiskan Makan Bergizi Gratis
-
Jenderal Bintang Dua Terseret Sengketa Lahan Jusuf Kalla, Mabes AD Turun Tangan