Koalisi Keberagaman Penyiaran Indonesia mendatangi gedung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Selasa (1/3/2016) siang. [suara.com/Nikolaus Tolen]
Gerakan Indonesia Beradab (GIB) yang terdiri dari ratusan organisasi sangat mendukung langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melarang penayangan hal-hal yang berbau kebanci-bancian di Media Televisi dan Radio. Hal tersebut dikarenakan program yang mempromosikan golongan LGBT(Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) tersebut dapat merusak anak-anak Indonesia.
"Seratus persen kami mendukung KPI, bahwa tidak pantas Media menayangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebanci-bancian. Kami melihat ketika ini ditampilkan di media, secara psikologi, anak-anak itu akan meniru apa yang ada di media," kata Koordinator GIB, Ihshan Gumilang saat beruadiensi dengan KPI di Gedung KPI Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa(1/3/2016).
Menurut Ihshan tayangan yang mengkampanyekan LGBT di media tersebut akan merusak cara berpikir dan tingkah laku anak Indonesia. Oleh karena itu, dia menyarankan kepada KPI agar terus berjuang untuk bekerja dengan optimal demi terciptanya tayangan media yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya untuk anak-anak.
"Untuk kasus LGBT, dengan segala hormat, kami mendukung KPI, bahwa ini sebuah hal yang tidak layak, karena dapat merusak cara berpikir dan tingkah laku anak-anak Indonesia," kata Ihshan.
Sebelumnya, Koalisi Keberagaman Penyiaran Indonesia juga mendatangi KPI untuk meminta Pihak KPI mencabut surat edaran KPI Nomor 203/K/KPI/02/16 yang melarang televisi menampilkan 'Pria berpenampilan Kewanitaan'. Menurut Koalisi KPI, hal tersebut sudah mendiskriminasi perempuan dan individu-individu tertentu. Hal lain yang tidak diperhatikan oleh KPI adalah terkait Hak Asasi Manusia setiap individu yang seharusnya bebas.
"KPI terlalu mengeneralisasi keberagaman identitas dan ekspresi gender dengan streotipe yang merendahkan perempuan. Padahal penyiaran yang bedasarkan keberagaman dan kebebasan yang bertanggung jawab audah dijamin oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran," kata Salah satu anggota Koalisi KPI, Asep Komarudin di Gedung KPI.
Komentar
Berita Terkait
-
Resmi Dibatalkan, KPU Klaim Gandeng KPI Rancang Aturan Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres
-
Raih Penghargaan di MTV VMAs, Ariana Grande: Terima Kasih Kaum Gay
-
Viral Surat Edaran KPI Imbau Stasiun TV Tidak Menayangkan Berita Demo, Publik Bereaksi Keras
-
TV Nasional Bungkam soal Demo DPR, Joko Anwar Geram: Bubarkan KPI!
-
Pertamina Lifting Perdana Bioavtur dari Minyak Jelantah
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Kapan Awal Puasa Ramadan dan Idul Fitri 2026? Simak Jadwalnya
- Tanah Rakyat Dijual? GNP Yogyakarta Geruduk DPRD DIY, Ungkap Bahaya Prolegnas UUPA
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Di Hadapan Mahasiswa Unpad, Pramono Anung Tegaskan Pemimpin Tak Boleh Tersulut Emosi
-
Sule Kena Tilang Saat Bawa Double Cabin, Dishub DKI: Sudah Sesuai Prosedur
-
Gibran Disebut Cawapres Prabowo Lagi di 2029, PSI: Pernyataan Jokowi Powerfull
-
Tangis Nanik Deyang Minta Maaf soal Kasus Keracunan MBG Tuai Pro Kontra
-
PBNU Desak Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Pemeriksaan Masih Intensif
-
Apa Itu Cassandra Paradox? Bikin Rocky Gerung Walkout dari Talkshow dengan Relawan Jokowi
-
Isyana Bagoes Oka Dikabarkan Jadi Wakil Ketua Umum PSI, Kaesang Siap Umumkan
-
SMAN 62 Pastikan Farhan Masih Berstatus Siswa Aktif Meski Ditahan Polisi
-
Kementerian BUMN Bakal Tinggal Kenangan, Ingat Lagi Sejarahnya Sebelum Dihapus
-
Minta KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Haji, Awan PBNU: Jangan Digoreng Ngalor Ngidul