Koalisi Keberagaman Penyiaran Indonesia mendatangi gedung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Selasa (1/3/2016) siang. [suara.com/Nikolaus Tolen]
Surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia nomor 203/K/KPI/02/16 yang berisi seruan kepada media televisi dan radio agar jangan menyiarkan tayangan yang mengampanyekan lesbian, gay, biseksual, dan transgender terus menuai protes.
Hari ini, Koalisi Keberagaman Penyiaran Indonesia mendatangi gedung KPI di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan aspirasi.
Salah satu anggota dari koalisi, Ririn, mengatakan tidak terima dengan seruan KPI. Dia memprotes anggota KPI Sujarwanto Rahmat Arifin ketika menerima kedatangan koalisi di lobi gedung.
"Maaf nama mas siapa ya? Oh, iya, Mas Rahmat. Mas Rahmat pakai gelang yang sama dengan ibu saya, saya bisa katakan anda adalah perempuan, saya juga tadi pagi bertemu dengan Mas Bekti, dia berambut panjang, saya bisa panggil dia mbak karena rambutnya yang panjang. Jangan hanya melihat tampilan fisik seseorang, tetapi yang perlu diingat adalah esensinya," kata Ririn.
Tidak hanya sampai di situ, ketika Rahmat merespon dengan mengatakan KPI akan tetap istikhoma dengan aturan yang ada. Artinya, surat edaran yang telah dikeluarkan KPI akan tetap berlaktu karena sudah sesuai dengan konstitusi dan atas dasar masukan publik.
"Apa itu istikhoma, itu Bahasa Indonesia bukan. Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dong, Ini bukan Arab, ini Indonesia," kata Ririn.
Setelah diprotes, Rahmat menjelaskan maksudnya mengatakan istikhoma.
"Istikhoma itu maksudnya konsisten, kita akan terus konsisten dengan aturan yang ada, tapi karena ada masukan pada hari ini, maka itu akan kita bawa ke rapat pleno kita nanti," kata Rahmat.
Koalisi mendatangi gedung KPI untuk meminta lembaga ini mencabut surat edaran agar TV dan radio tak menayangkan siaran berbau promosi LGBT.
Koalisi menilai langkah KPI sama artinya mendiskriminasi kalangan LGBT dan tidak menghormati hak asasi manusia.
Hari ini, Koalisi Keberagaman Penyiaran Indonesia mendatangi gedung KPI di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan aspirasi.
Salah satu anggota dari koalisi, Ririn, mengatakan tidak terima dengan seruan KPI. Dia memprotes anggota KPI Sujarwanto Rahmat Arifin ketika menerima kedatangan koalisi di lobi gedung.
"Maaf nama mas siapa ya? Oh, iya, Mas Rahmat. Mas Rahmat pakai gelang yang sama dengan ibu saya, saya bisa katakan anda adalah perempuan, saya juga tadi pagi bertemu dengan Mas Bekti, dia berambut panjang, saya bisa panggil dia mbak karena rambutnya yang panjang. Jangan hanya melihat tampilan fisik seseorang, tetapi yang perlu diingat adalah esensinya," kata Ririn.
Tidak hanya sampai di situ, ketika Rahmat merespon dengan mengatakan KPI akan tetap istikhoma dengan aturan yang ada. Artinya, surat edaran yang telah dikeluarkan KPI akan tetap berlaktu karena sudah sesuai dengan konstitusi dan atas dasar masukan publik.
"Apa itu istikhoma, itu Bahasa Indonesia bukan. Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dong, Ini bukan Arab, ini Indonesia," kata Ririn.
Setelah diprotes, Rahmat menjelaskan maksudnya mengatakan istikhoma.
"Istikhoma itu maksudnya konsisten, kita akan terus konsisten dengan aturan yang ada, tapi karena ada masukan pada hari ini, maka itu akan kita bawa ke rapat pleno kita nanti," kata Rahmat.
Koalisi mendatangi gedung KPI untuk meminta lembaga ini mencabut surat edaran agar TV dan radio tak menayangkan siaran berbau promosi LGBT.
Koalisi menilai langkah KPI sama artinya mendiskriminasi kalangan LGBT dan tidak menghormati hak asasi manusia.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua: Pilot dan Kopilot Gugur Usai Mendarat
Pilihan
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
Terkini
-
Penumpang LRT Jabodebek Usul Penambahan Gerbong Khusus Wanita Guna Cegah Pelecehan
-
Hasto PDIP Tegaskan Bencana Adalah Teguran atas Kebijakan Masa Lalu, Harus Evaluasi Total!
-
Teror Cairan Kimia di Cempaka Putih: Saat Pelajar Jadi Korban Serangan Acak Teman Sebayanya
-
Isak Tangis di Pusara Kopilot Smart Air: Keluarga Pertanyakan Keamanan Bandara Usai Penembakan KKB
-
KPK Minta Saksi Lapor ke Dewas Terkait Dugaan Penyidik Minta Uang Rp10 Miliar
-
Noel Minta Petinggi KPK Hadir di Sidang: Ada Apa dengan Ida Fauziyah?
-
Ketika Prabowo Puji Jajaran Menterinya sebagai Putra-Putri Terbaik Bangsa
-
Surati UNICEF, Ketua BEM UGM Diteror Nomor Asing hingga Ancaman Penculikan
-
Ribka Tjiptaning: BPJS Itu Tanggung Jawab Negara, Bukan Perusahaan Pemburu Untung
-
Kejagung Ungkap Alasan Pencopotan Empat Kajari: Tak Profesional dan Konflik Kepentingan