Suara.com - Partai Hanura sering mendukung calon incumbent, termasuk saat ini mendukung Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Pada Pilkada sebelumnya, 2012, Hanura juga mendukung calon Incumbent, yaitu Fauzi Bowo.
Ketua Tim Pilkada Partai Hanura Erik Satrya Wardana, mengatakan ada beberapa alasan kenapa Hanura mendukung calon incumbent. Di antaranya, calon incumbent merupakan calon yang menguasai banyak sumber daya.
"Dukungan incumbent saya kira itu alamiah, dalam politik yang agak cenderung materialistik yang tidak diartikan sempit. Saya kira mendukung Incumbent itu wajar. Karena Incumbent mengendalikan dan menguasai banyak sumber daya. Kecenderungan ini berlaku nasional, tidak hanya partai saja," kata Erik di Hotel Marlyn Park, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Partai Hanura mendukung Ahok, bukan tanpa pertimbangan. Erik mengatakan, dukungan ini dipertimbangkan untuk kepentingan nasional yaitu keharmonisan pemerintahan kota dan pusat, aspirasi masyarakat, dan karena kemanfaatan bagi Partai Hanura.
Erik menerangkan, DPP Hanura sudah memutuskan mendukung Ahok. Keputusan itu pun sudah berlaku dan perlu dijalankan seluruh kader. Bila ada yang tidak sepaham dengan keputusan tersebut maka akan ada sanksi dari partai.
"Proses pengambilan keputusan ini tidak begitu saja, diawali dengan setuju atau tidak, putusan a atau b. Bila sebelum keputusan, setiap orang yang berbeda-beda pendapat itu sah saja. Tapi ketika ada kader yang terbuka menyampaikan pendapat, maka akan diberlakukan sanksi sesuai AD/ART," terangnya.
Namun, internal partai tersebut timbul perbedaan. Perbedaan pendapat soal dukungan Ahok ini sempat disuarakan oleh Wakil Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Rachmat HS, serta Wakil Ketua Bidang Pembinaan Legislatif dan Eksekutif Bustami Rahawin. Mereka tidak setuju bila Partai Hanura dukung Ahok. Bahkan, mereka siap mundur sebagai kader pimpinan Wiranto ini.
"(Mendukung Ahok) Ini sudah keputusan, dan sampai saat ini saya belum tahu itu resmi atau tidak soal dia. Dan kita denger cuma dua itu (yang nolak), dan mudah-mudahan nggak nambah," tuturnya.
Hanura sendiri akan ikut dalam 64 kabupaten/kota dari total 94 kabupaten/kota, dan 6 provinsi dari total 7 provinsi. Erik menargetkan, Hanura bisa memenangkan setengahnya, termasuk DKI Jakarta.
Menyambut Pilkada ini, partai Hanura membuka pendaftaran pada masyarakat, baik kader partai atau umum, yang berkeinginan mencalonkan diri. Pembukaan pendaftaran ini dibuka serentak di masing-masing DPC dan DPD setempat, pada 30 Maret - 18 April 2016. Namun, pendaftaran ini tidak gratis.
"Setiap bakal calon yang mendaftar, dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp10 juta dan Rp40 juta untuk survei," kata Erik.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan