Suara.com - Partai Hanura sering mendukung calon incumbent, termasuk saat ini mendukung Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Pada Pilkada sebelumnya, 2012, Hanura juga mendukung calon Incumbent, yaitu Fauzi Bowo.
Ketua Tim Pilkada Partai Hanura Erik Satrya Wardana, mengatakan ada beberapa alasan kenapa Hanura mendukung calon incumbent. Di antaranya, calon incumbent merupakan calon yang menguasai banyak sumber daya.
"Dukungan incumbent saya kira itu alamiah, dalam politik yang agak cenderung materialistik yang tidak diartikan sempit. Saya kira mendukung Incumbent itu wajar. Karena Incumbent mengendalikan dan menguasai banyak sumber daya. Kecenderungan ini berlaku nasional, tidak hanya partai saja," kata Erik di Hotel Marlyn Park, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Partai Hanura mendukung Ahok, bukan tanpa pertimbangan. Erik mengatakan, dukungan ini dipertimbangkan untuk kepentingan nasional yaitu keharmonisan pemerintahan kota dan pusat, aspirasi masyarakat, dan karena kemanfaatan bagi Partai Hanura.
Erik menerangkan, DPP Hanura sudah memutuskan mendukung Ahok. Keputusan itu pun sudah berlaku dan perlu dijalankan seluruh kader. Bila ada yang tidak sepaham dengan keputusan tersebut maka akan ada sanksi dari partai.
"Proses pengambilan keputusan ini tidak begitu saja, diawali dengan setuju atau tidak, putusan a atau b. Bila sebelum keputusan, setiap orang yang berbeda-beda pendapat itu sah saja. Tapi ketika ada kader yang terbuka menyampaikan pendapat, maka akan diberlakukan sanksi sesuai AD/ART," terangnya.
Namun, internal partai tersebut timbul perbedaan. Perbedaan pendapat soal dukungan Ahok ini sempat disuarakan oleh Wakil Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Rachmat HS, serta Wakil Ketua Bidang Pembinaan Legislatif dan Eksekutif Bustami Rahawin. Mereka tidak setuju bila Partai Hanura dukung Ahok. Bahkan, mereka siap mundur sebagai kader pimpinan Wiranto ini.
"(Mendukung Ahok) Ini sudah keputusan, dan sampai saat ini saya belum tahu itu resmi atau tidak soal dia. Dan kita denger cuma dua itu (yang nolak), dan mudah-mudahan nggak nambah," tuturnya.
Hanura sendiri akan ikut dalam 64 kabupaten/kota dari total 94 kabupaten/kota, dan 6 provinsi dari total 7 provinsi. Erik menargetkan, Hanura bisa memenangkan setengahnya, termasuk DKI Jakarta.
Menyambut Pilkada ini, partai Hanura membuka pendaftaran pada masyarakat, baik kader partai atau umum, yang berkeinginan mencalonkan diri. Pembukaan pendaftaran ini dibuka serentak di masing-masing DPC dan DPD setempat, pada 30 Maret - 18 April 2016. Namun, pendaftaran ini tidak gratis.
"Setiap bakal calon yang mendaftar, dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp10 juta dan Rp40 juta untuk survei," kata Erik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi
-
Aplikasi ShopeePay Perkenalkan Kampanye Terbaru Pasti Gratis Kirim Uang ke Bank dan E-Wallet