Suara.com - Menjelang Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang akan diselenggarakan bulan Mei 2016, muncul wacana. Setiap calon yang akan maju harus menyetor uang sebesar Rp20 miliar.
Pengamat politik dari lembaga Poltracking, Hanta Yudha, mengatakan seharusnya Golkar sudah meninggalkan paradigma semacam itu.
"Golkar harus keluar dari paradigma itu, belum apa-apa Golkar awali dengan jumlah uang dan itu fantastis. Kalau calonnya lima itu berarti Rp100 miliar, berarti Rp200 miliar. Sebesar itukah untuk mengadakan munas?"ujar Hanta di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Rabu (13/4/2016).
Dia menyarankan kepada Golkar untuk membuat rasionalisasi biaya penyelenggaraan munas. Selain itu, adanya transparansi keuangan.
"Yang harus dilakukan Golkar adalah membuat rasionalisasi dulu berapa yang dibutuhkan. Cukup rasional kalau dananya dari caketum, itu harus transparan diperoleh darimana untuk siapa dan apa saja," kata dia.
Jika Golkar ingin melakukan perubahan, harus melakukan transparansi keuangan penyelenggaraan munas.
"Kalau misalnya ada rasionalisasi, berapa jumlahnya, ada urunan dari setiap calon, dikelola panitia secara transparan, itu cara positif. Tapi itu jumlahnya (Rp200 miliar) fantastis, tidak mungkin sebesar itu. Cara metode ini tidak ideal kalau Golkar mau melakukan perubahan," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO