Suara.com - Menjelang Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang akan diselenggarakan bulan Mei 2016, muncul wacana. Setiap calon yang akan maju harus menyetor uang sebesar Rp20 miliar.
Pengamat politik dari lembaga Poltracking, Hanta Yudha, mengatakan seharusnya Golkar sudah meninggalkan paradigma semacam itu.
"Golkar harus keluar dari paradigma itu, belum apa-apa Golkar awali dengan jumlah uang dan itu fantastis. Kalau calonnya lima itu berarti Rp100 miliar, berarti Rp200 miliar. Sebesar itukah untuk mengadakan munas?"ujar Hanta di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Rabu (13/4/2016).
Dia menyarankan kepada Golkar untuk membuat rasionalisasi biaya penyelenggaraan munas. Selain itu, adanya transparansi keuangan.
"Yang harus dilakukan Golkar adalah membuat rasionalisasi dulu berapa yang dibutuhkan. Cukup rasional kalau dananya dari caketum, itu harus transparan diperoleh darimana untuk siapa dan apa saja," kata dia.
Jika Golkar ingin melakukan perubahan, harus melakukan transparansi keuangan penyelenggaraan munas.
"Kalau misalnya ada rasionalisasi, berapa jumlahnya, ada urunan dari setiap calon, dikelola panitia secara transparan, itu cara positif. Tapi itu jumlahnya (Rp200 miliar) fantastis, tidak mungkin sebesar itu. Cara metode ini tidak ideal kalau Golkar mau melakukan perubahan," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi
-
Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana
-
Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan
-
Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....
-
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar