Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memperingati Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menjaga ucapanya. Hal itu menanggapi pernyataan Ahok yang menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) "ngaco".
"Mempertontonkan kepada masyarakat luas kan nggak baik. Ada ungkapan yang mengatakan 'Mulutmu harimaumu' lah," kata Tjahjo di DPR, Jumat (15/4/2016).
Sebagai seorang kepala, pejabat daerah dan pusat, mulai Presiden sampai kepala daerah harusnya membangun sinergi antar lembaga. Politisi PDIP ini mengatakan seharusnya sebagai pejabat harusnya bisa duduk bersama untuk membahas sebuah permasalahan.
"Kalau ada masalah ya harus duduk bersama, dibahas apakah dengan DPR, Polisi, Jaksa, termasuk BPK. Kalau ada masalah kan ada tahap klarifikasi, kalau belum-belum nggak mau bangun komunikasi dengan implikasi, kan bisa panjang. Saya kalau ada masalah dengan Pak Ketua (Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman) bisa WhatsApp, telpon, kirim pesan lewat Blackberry Messenger. Rembuklah ada yang bisa dibahas, dibahas dengan baik," paparnya.
"Jadi saya kira seluruh kepala daerah harus saling menghargai, jangan saling menyalahkan," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?
-
Roy Suryo Cs Diperiksa Maraton: Dicecar Ratusan Pertanyaan Soal Fitnah Ijazah Jokowi!
-
Bivitri Susanti: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Bisa Digugat ke PTUN dan MK
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Tidak Ada Kriteria Amnesti Bagi Koruptor, Menko Yusril Jelaskan Kewenangan Presiden
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP