Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif [suara.com/Oke Atmaja]
Komisi Pemberantasan Korupsi menginvestigasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta yang menyebutkan ada indikasi kerugian negara sebesar Rp191 miliar dalam pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat oleh oleh pemerintah Jakarta. Investigasi ini untuk menguji kualitas hasil audit.
"Banyak sekali (yang KPK investigasi), kami melihat, menginvestigasi kualitas auditnya, menanyakan juga beberapa hal yang berhubungan dengan keterangan yang mengetahui soal itu," kata Wakil Ketua KPK Laode Mohamad Syarif di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (15/4/2016).
Tetapi, untuk sekarang, Syarif belum bersedia menyebutkan hasil audit yang telah dilakukan penyidik KPK.
"Banyak sekali (yang KPK investigasi), kami melihat, menginvestigasi kualitas auditnya, menanyakan juga beberapa hal yang berhubungan dengan keterangan yang mengetahui soal itu," kata Wakil Ketua KPK Laode Mohamad Syarif di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (15/4/2016).
Tetapi, untuk sekarang, Syarif belum bersedia menyebutkan hasil audit yang telah dilakukan penyidik KPK.
"Nanti, hasilnya akan diumumkan," katanya.
Pemeriksaan terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa (12/4/2016) lalu, kata Syarif, merupakan langkah yang tepat bagi KPK untuk mendalami kasus tersebut. Informasi dari Ahok menjadi pembanding laporan BPK.
"Sumber Waras itu juga sedang diperiksa. Kemarin pak gubernur sudah datang diperiksakan untuk mencocokkan keterangan informasi yang disampaikan pak gubernur dengan hasil audit BPK plus hasil penyelidikan KPK sendiri dalam kasus Sumber Waras," kata Syarif.
Pemeriksaan terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa (12/4/2016) lalu, kata Syarif, merupakan langkah yang tepat bagi KPK untuk mendalami kasus tersebut. Informasi dari Ahok menjadi pembanding laporan BPK.
"Sumber Waras itu juga sedang diperiksa. Kemarin pak gubernur sudah datang diperiksakan untuk mencocokkan keterangan informasi yang disampaikan pak gubernur dengan hasil audit BPK plus hasil penyelidikan KPK sendiri dalam kasus Sumber Waras," kata Syarif.
Ketika hendak diperiksa hari itu, Ahok menyebut hasil audit investigasi BPK ngaco. Hal tersebut dilatari adanya perbedaan dasar yang digunakan BPK terhadap harga tanah.
Sikap Ahok kemudian memantik beragam opini, terutama kalangan politisi DPR. Di tengah polemik, BPK menegaskan bahwa sesuai hasil investigasi, ditemukan indikasi kerugian negara.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Skechers, Tanpa Tali untuk Jalan Kaki Lansia
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- 5 Mobil Bekas yang Lebih Murah dari Innova dan Fitur Lebih Mewah
Pilihan
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
Terkini
-
Bantuan Rp15 Ribu per Hari Disiapkan Kemensos untuk Warga Terdampak Bencana
-
Tahun Baru 2026 Tanpa Kembang Api, Polisi Siap Matikan dan Tegur Warga!
-
Prabowo Pilih Habiskan Malam Tahun Baru Bersama Warga Terdampak Bencana di Tapanuli Selatan
-
Jalur Emergency Disiapkan dari Malioboro hingga Titik Nol saat Malam Tahun Baru
-
Wajah Penuh Warna Monas Jelang Malam Tahun Baru 2026
-
Museum dan Rumah Singgah Marsinah Resmi Mulai Dibangun di Nganjuk
-
Malam Tahun Baru 2026 Tanpa Kembang Api, Polisi Bakal Tindak yang Melanggar
-
171.379 Rumah Rusak, Dompet Dhuafa Targetkan Bangun 1.000 RUMTARA bagi Penyintas Bencana Sumatra
-
Promo MRT Rp 1 dan Jadwal Operasional Tanggal 31 Desember 2025-1 Januari 2026
-
Jalan Sudirman-MH Thamrin-Bundaran HI Ditutup, Ini Rute Alternatifnya