Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar saat bersama warga di satu kesempatan. [Suara.com/Bagus Santosa]
Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sekarang dijabat Marwan Jafar menjadi incaran di tengah isu perombakan Kabinet Kerja. Kursi tersebut jadi incaran disinyalir lantaran posisinya yang strategis yaitu kebijakannya langsung berhubungan dengan masyarakat tingkat dusun.
"Dulu posisi Mendes ini tidak dilirik, sekarang calon Presiden bisa saja dari mendes," kata Ray Rangkuti dalam diskusi di Warung Kopi Deli, Jalan Sunda, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).
"Dulu posisi Mendes ini tidak dilirik, sekarang calon Presiden bisa saja dari mendes," kata Ray Rangkuti dalam diskusi di Warung Kopi Deli, Jalan Sunda, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).
Selain posisinya strategis, Ray Rangkuti mengatakan kementerian ini setiap tahu memiliki dana desa yang nilainya banyak. Dan kementerian inilah yang menentukan prioritas desa yang mendapatkan dana. Dengan begitu, bisa menjadi keuntungan politik bagi partai yang mendudukinya.
"Karena dana desa sangat besar, setiap tahun Rp1 miliar ke desa. Bahkan nanti bisa tambah besar, dengan ini bisa membawa parpol menang," kata dia.
Menurut Ray Rangkuti ada sinyalemen partai pendukung pemerintah rela jatah kursi dikurangi asalkan mendapatkan posisi menteri desa. Bahkan, katanya, sekarang ada partai yang melobi Presiden Joko Widodo untuk memberikan kursi tersebut.
Menurut Ray Rangkuti ada sinyalemen partai pendukung pemerintah rela jatah kursi dikurangi asalkan mendapatkan posisi menteri desa. Bahkan, katanya, sekarang ada partai yang melobi Presiden Joko Widodo untuk memberikan kursi tersebut.
"Namun Presiden harus obyektif dalam pergantian menteri tersebut," ujar dia.
Posisi menteri desa sekarang diduduki tokoh dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Posisi menteri desa sekarang diduduki tokoh dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid beberapa waktu yang lalu menguatkan sinyal itu. Menurut dia isu reshuffle sengaja diciptakan kekuatan politik tertentu untuk mengincar posisi menteri desa.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah keras isu tersebut. Secara diplomatis dia mengatakan reshuffle hanya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah keras isu tersebut. Secara diplomatis dia mengatakan reshuffle hanya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
- Fakta-Fakta Korupsi Bupati HSS Kalsel, Diduga Minta Dana Proyek Puluhan Miliar
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Oktober: Klaim Ballon d'Or 112 dan Gems
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Reaksi PDIP soal Jokowi Temui Prabowo: Kami Yakin Presiden Atasi Masalah Bangsa Tanpa 'Cawe-cawe'
-
Pabrik Kopi di Matraman Jaktim Ludes Dilumat Api, Pemicu Kebakaran karena Apa?
-
Diresmikan Ahmad Luthfi, Desa Tersono Batang Jadi Contoh Desa Mandiri Kelola Sampah
-
Radiasi di Cikande Jadi Alarm Awal: Mengapa Edukasi dan Respons Cepat Sangat Penting
-
Prabowo Ungkap Monasit Senilai Ribuan Triliun di Balik Kerugian Negara Rp300 T
-
Sodorkan Bukti Baru ke Polisi, Keluarga Arya Daru Ngotot Kasus Dibuka Lagi: Ada Kejanggalan?
-
Korupsi Kuota Haji, KPK: Biro Travel Kembalikan Uang Hampir Rp 100 Miliar
-
Periksa Wakil Bupati Mempawah, KPK Cecar Soal Produk Hukum Terkait Pembangunan Jalan
-
Ketua KPK Usul Pasal Gratifikasi Dihaspuskan dari UU Korupsi, Begini Alasannya
-
Heboh Bjorka Asli Ngamuk Bocorkan Data Polri, Publik: Lagi Sok-sokan, Mending Tangkap Fufufafa!