Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar saat bersama warga di satu kesempatan. [Suara.com/Bagus Santosa]
Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sekarang dijabat Marwan Jafar menjadi incaran di tengah isu perombakan Kabinet Kerja. Kursi tersebut jadi incaran disinyalir lantaran posisinya yang strategis yaitu kebijakannya langsung berhubungan dengan masyarakat tingkat dusun.
"Dulu posisi Mendes ini tidak dilirik, sekarang calon Presiden bisa saja dari mendes," kata Ray Rangkuti dalam diskusi di Warung Kopi Deli, Jalan Sunda, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).
"Dulu posisi Mendes ini tidak dilirik, sekarang calon Presiden bisa saja dari mendes," kata Ray Rangkuti dalam diskusi di Warung Kopi Deli, Jalan Sunda, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).
Selain posisinya strategis, Ray Rangkuti mengatakan kementerian ini setiap tahu memiliki dana desa yang nilainya banyak. Dan kementerian inilah yang menentukan prioritas desa yang mendapatkan dana. Dengan begitu, bisa menjadi keuntungan politik bagi partai yang mendudukinya.
"Karena dana desa sangat besar, setiap tahun Rp1 miliar ke desa. Bahkan nanti bisa tambah besar, dengan ini bisa membawa parpol menang," kata dia.
Menurut Ray Rangkuti ada sinyalemen partai pendukung pemerintah rela jatah kursi dikurangi asalkan mendapatkan posisi menteri desa. Bahkan, katanya, sekarang ada partai yang melobi Presiden Joko Widodo untuk memberikan kursi tersebut.
Menurut Ray Rangkuti ada sinyalemen partai pendukung pemerintah rela jatah kursi dikurangi asalkan mendapatkan posisi menteri desa. Bahkan, katanya, sekarang ada partai yang melobi Presiden Joko Widodo untuk memberikan kursi tersebut.
"Namun Presiden harus obyektif dalam pergantian menteri tersebut," ujar dia.
Posisi menteri desa sekarang diduduki tokoh dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Posisi menteri desa sekarang diduduki tokoh dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid beberapa waktu yang lalu menguatkan sinyal itu. Menurut dia isu reshuffle sengaja diciptakan kekuatan politik tertentu untuk mengincar posisi menteri desa.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah keras isu tersebut. Secara diplomatis dia mengatakan reshuffle hanya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah keras isu tersebut. Secara diplomatis dia mengatakan reshuffle hanya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Kubu Gus Yaqut Persoalkan Kerugian Keuangan Negara Belum Jelas dalam Kasus Kuota Haji
-
Tabrakan Koridor 13, DPRD DKI Tak Terima Alasan Sopir Mengantuk: Direksi Transjakarta Akan Dipanggil
-
Viral Hobi Makan Gratis hingga Tipu Ojol, Wanita di Jakbar Kini Jadi Buruan Sudinsos!
-
6 Remaja Disergap Saat Mau Tawuran, Polisi Sita Senjata Tajam!
-
Pemukim Israel Bakar dan Corat-coret Masjid di Tepi Barat Saat Ramadan
-
Pasar Parungkuda Catat Kenaikan Daging Ayam dan Cabai Jelang Puasa
-
Sudinsos Jakbar Buru Wanita Viral Hobi Makan Gratis dan Tak Bayar Ojol: Warga Resah
-
Yaqut Ungkap Alasan Pembagian Kuota Haji 2024: Satu-satunya Pertimbangan Adalah Hibtun Nafsi
-
Beda dari NasDem, Golkar Usul Parliamentary Threshold 5 Persen: Moderat dan Tetap Representatif
-
Pasukan Banser Kawal Ketat Sidang Praperadilan Eks Menag Yaqut di PN Jaksel