Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar saat bersama warga di satu kesempatan. [Suara.com/Bagus Santosa]
Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sekarang dijabat Marwan Jafar menjadi incaran di tengah isu perombakan Kabinet Kerja. Kursi tersebut jadi incaran disinyalir lantaran posisinya yang strategis yaitu kebijakannya langsung berhubungan dengan masyarakat tingkat dusun.
"Dulu posisi Mendes ini tidak dilirik, sekarang calon Presiden bisa saja dari mendes," kata Ray Rangkuti dalam diskusi di Warung Kopi Deli, Jalan Sunda, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).
"Dulu posisi Mendes ini tidak dilirik, sekarang calon Presiden bisa saja dari mendes," kata Ray Rangkuti dalam diskusi di Warung Kopi Deli, Jalan Sunda, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).
Selain posisinya strategis, Ray Rangkuti mengatakan kementerian ini setiap tahu memiliki dana desa yang nilainya banyak. Dan kementerian inilah yang menentukan prioritas desa yang mendapatkan dana. Dengan begitu, bisa menjadi keuntungan politik bagi partai yang mendudukinya.
"Karena dana desa sangat besar, setiap tahun Rp1 miliar ke desa. Bahkan nanti bisa tambah besar, dengan ini bisa membawa parpol menang," kata dia.
Menurut Ray Rangkuti ada sinyalemen partai pendukung pemerintah rela jatah kursi dikurangi asalkan mendapatkan posisi menteri desa. Bahkan, katanya, sekarang ada partai yang melobi Presiden Joko Widodo untuk memberikan kursi tersebut.
Menurut Ray Rangkuti ada sinyalemen partai pendukung pemerintah rela jatah kursi dikurangi asalkan mendapatkan posisi menteri desa. Bahkan, katanya, sekarang ada partai yang melobi Presiden Joko Widodo untuk memberikan kursi tersebut.
"Namun Presiden harus obyektif dalam pergantian menteri tersebut," ujar dia.
Posisi menteri desa sekarang diduduki tokoh dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Posisi menteri desa sekarang diduduki tokoh dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid beberapa waktu yang lalu menguatkan sinyal itu. Menurut dia isu reshuffle sengaja diciptakan kekuatan politik tertentu untuk mengincar posisi menteri desa.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah keras isu tersebut. Secara diplomatis dia mengatakan reshuffle hanya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah keras isu tersebut. Secara diplomatis dia mengatakan reshuffle hanya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
KPK Soroti Dugaan Korupsi Lintas Rezim di Sukoharjo, Diduga 'Tradisi' dari Era Suami ke Istri
-
Sudah Mundur dari Jampidsus, Kapan Febrie Adriansyah Diperiksa? Begini Jawaban Polda Metro
-
Barbuk Emas dan Uang Punya Siapa? Hensa Desak Transparansi Kasus Usai Jampidsus Febrie Mundur
-
Usai Mundur, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono Jadi Plt Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah
-
Jawa Tengah Darurat Korupsi? 4 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Waktu Singkat
-
KPK Ungkap Modus Bupati Sukoharjo, Gunakan SK Paksa ASN Setor Insentif hingga Rp2,93 Miliar
-
Klarifikasi Kejati Jateng: Tak Ada Pemeriksaan Personel Polri Terkait SPPG
-
KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo dan Dua Pejabat Pemkab Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan
-
Drama Perceraian Bupati Gowa Berbuntut Laporan Polisi: Mantan Suami Cium Aroma Kesaksian Palsu
-
Habiburokhman Tegaskan Mundurnya Jampidsus Febrie Tak Boleh Hentikan Pengusutan Kasus Korupsi