Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar saat bersama warga di satu kesempatan. [Suara.com/Bagus Santosa]
Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sekarang dijabat Marwan Jafar menjadi incaran di tengah isu perombakan Kabinet Kerja. Kursi tersebut jadi incaran disinyalir lantaran posisinya yang strategis yaitu kebijakannya langsung berhubungan dengan masyarakat tingkat dusun.
"Dulu posisi Mendes ini tidak dilirik, sekarang calon Presiden bisa saja dari mendes," kata Ray Rangkuti dalam diskusi di Warung Kopi Deli, Jalan Sunda, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).
"Dulu posisi Mendes ini tidak dilirik, sekarang calon Presiden bisa saja dari mendes," kata Ray Rangkuti dalam diskusi di Warung Kopi Deli, Jalan Sunda, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).
Selain posisinya strategis, Ray Rangkuti mengatakan kementerian ini setiap tahu memiliki dana desa yang nilainya banyak. Dan kementerian inilah yang menentukan prioritas desa yang mendapatkan dana. Dengan begitu, bisa menjadi keuntungan politik bagi partai yang mendudukinya.
"Karena dana desa sangat besar, setiap tahun Rp1 miliar ke desa. Bahkan nanti bisa tambah besar, dengan ini bisa membawa parpol menang," kata dia.
Menurut Ray Rangkuti ada sinyalemen partai pendukung pemerintah rela jatah kursi dikurangi asalkan mendapatkan posisi menteri desa. Bahkan, katanya, sekarang ada partai yang melobi Presiden Joko Widodo untuk memberikan kursi tersebut.
Menurut Ray Rangkuti ada sinyalemen partai pendukung pemerintah rela jatah kursi dikurangi asalkan mendapatkan posisi menteri desa. Bahkan, katanya, sekarang ada partai yang melobi Presiden Joko Widodo untuk memberikan kursi tersebut.
"Namun Presiden harus obyektif dalam pergantian menteri tersebut," ujar dia.
Posisi menteri desa sekarang diduduki tokoh dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Posisi menteri desa sekarang diduduki tokoh dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid beberapa waktu yang lalu menguatkan sinyal itu. Menurut dia isu reshuffle sengaja diciptakan kekuatan politik tertentu untuk mengincar posisi menteri desa.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah keras isu tersebut. Secara diplomatis dia mengatakan reshuffle hanya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah keras isu tersebut. Secara diplomatis dia mengatakan reshuffle hanya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi
-
Jakarta Jadi Kota Paling Aman ke-2 di ASEAN, Tapi Pramono Akui Masih Ada Premanisme
-
Pramono Anung Larang Ondel-Ondel Ngamen di Jalan Jakarta, Ini Alasannya