Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengirim surat ke Presiden Joko Widodo terkait dengan kepastian Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat, menjadi tuan rumah kejuaraan balap motor MotoGP selama tiga musim (2017-2019).
"Surat ditandatangani Menteri pada Senin (18/4) dan kemarin surat sudah dikirimkan ke Istana. Surat berisi laporan tentang kemungkinan penggunaan Sentul menjadi tuan rumah MotoGP selama tiga musim," kata Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot S Dewa Broto di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, dikirimnya surat ke Presiden Joko Widodo ini bukan tanpa alasan setelah pihaknya mendapatkan kepastian dari pihak manajemen Sirkuit Internasional Sentul yang bersedia tidak akan menggunakan dana APBN, baik untuk renovasi maupun pembayaran commitment fee.
Bahkan, rencana mandiri yang ditawarkan oleh manajemen Sentul itu juga sudah diketahui oleh Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP IMI). Kondisi ini yang membuat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan dukungan penuh.
"Komitmen yang ada harus dipatuhi. Mereka telanjur sudah tidak membutuhkan APBN. Padahal pemerintah sebelumnya akan membantu pembayaran commitment fee," kata Gatot menambahkan.
Dengan kondisi tersebut, kata dia, Kemenpora meminta PP IMI untuk melakukan negosiasi dengan Dorna (promotor MotoGP) terkait dengan commitment fee. Sebagaimana diketahui, untuk menggelar kejuaraan selama tiga musim membutuhkan dana sebesar 23 juta euro.
"Commitment fee mahal. Kalau bisa, IMI melakukan negosiasi agar diturunkan menjadi 20 juta euro untuk tiga tahun," kata mantan Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora itu.
Selain nego pembayaran commitment fee, PP IMI diharapkan juga melakukan lobi kepada Dorna agar Indonesia mulai musim 2018 bisa menjadi tuan rumah pada dua seri sekaligus dengan sirkuit yang berbeda. Ada rencana, Sumatera Selatan akan membangun sirkuit internasional yang bisa dioperasionalkan mulai 2018.
Pria yang juga menjadi Kepala Komunikasi Publik Kemenpora itu menjelaskan, dengan adanya keseriusan manajemen Sentul untuk menggelar MotoGP, pihaknya meminta untuk membuat surat jaminan terkait dengan kepemilikan dana untuk renovasi infrastruktur maupun dana untuk pembayaran commitment fee.
"Sebelum penandatanganan kontrak Juni nanti sudah harus ada surat jaminan. Lebih cepat lebih baik karena proses renovasi akan lebih cepat dilakukan," kata Gatot S Dewa Broto menegaskan.
Untuk menggelar kejuaraan bergengsi ini, Sirkuit Internasional Sentul harus direnovasi sesuai dengan standar internasional meski pada musim 1997-1998 sudah pernah menjadi tuan rumah kejuaraan balap motor paling bergengsi di dunia. (Antara)
Berita Terkait
-
Korupsi Haji Meluas! Dito Ariotedjo Diperiksa Terkait Sprindik Baru Tersangka Pihak Swasta
-
Erick Thohir Puji IBL, Lima Musim Hadirkan Lima Juara Berbeda
-
WFH dari Hambalang, Prabowo Bahas Naturalisasi hingga Masa Depan Timnas Indonesia
-
Erick Thohir Sebut MotoGP Mandalika 2026 Perkuat Sport Tourism Kelas Dunia
-
Erick Thohir Ungkap Alasan Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi