Suara.com - Lembaga nirlaba independen, Research Triangle Institute (RTI) mendorong pemerintah menggunakan kumpulan data atau big data dalam membuat kebijakan. Agar kebijakan itu sesuai dengan fakta.
RTI mencatat sebanyak 90 persen data telah dihasilkan di dunia dalam dua tahun terakhir. Sehingga masa depan Indonesia akan dibentuk oleh big data dan aplikasinya pada berbagai macam aspek kehidupan masyarakat.
Sementara kemajuan Indonesia pada dekade mendatang bergantung pada organisasi-organisasi yang berkerja bersama pemerintah dalam memanfaatkan, memproses, serta menganalisis informasi digital yang berbasis data, untuk pengambilan kebijakan. Ini bisa juga disebut dengan istilah Data Revolution for Development (DRD).
"Data semakin memberikan pengaruh, setiap harinya. Semakin besar kemiskinan dan ketidaksetaraan, semakin banyak potensi manfaat yang didapat dari data. Namun, data juga dapat memberikan dampak negatif dalam meningkatkan ketidaksetaraan, dan dapat pula menyesatkan. Jadi, potensi yang dapat dihasilkan oleh data sangatlah besar," ujar Chief Technical Officer International Development Group RTI International, Luis Crouch dalam pernyataannya.
Research Triangle Institute (RTI) menjadi tuan rumah dalam forum internasional Data Revolution for Development. Acara ini digelar di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Tanah Abang, Jakarta, Rabu (20/4/2016) kemarin. Forum internasional ini dihadiri pengambil kebijakan, data scientist, pemerintah, dan perwakilan dari sektor swasta. Crouch menjelaskan Indonesia bisa menggunakan big data dalam isu-isu tentang pembangunan.
Dalam forum ini RTI memperkenalkan para individu dan organisasi yang inovatif dan bergerak di bidang DRD, di Indonesia. Selaini itu membentuk kelompok inti yang terdiri dari para inovator untuk berkolaborasi di masa mendatang
Sementara, Deputi Bidang Kajian & Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis Kantor Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho menekankan tanpa data, tidak mungkin pemerintah dapat mengambil kebijakan berdasarkan fakta.
“Dan tanpa kebijakan yang diambil berdasarkan fakta di lapangan, pemerintah tidak dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta tidak mampu mengatasi masalah kompleks yang akan dihadapi dunia pada masa mendatang,” kata dia.
Dalam hitungan menit, masyarakat Indonesia menghasilkan data berharga yang menyoroti interaksi antara satu teknologi dengan lainnya, sehingga memungkinkan untuk melakukan riset sosial yang mendalam, berskala besar, dan berdampak tinggi. Tentunya hal itu harus didukung oleh keterampilan, dukungan, dan keahlian untuk membedah data.
Sekadar informasi, RTI adalah sebuah lembaga nirlaba independen yang memberikan jasa penelitian, pengembangan dan teknis untuk para klien dari kalangan pemerintahan dan komersial di seluruh dunia. RTI mempunyai misi meningkatkan kondisi manusia dengan menerapkan ilmu pengetahuan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana