Usai Dikalahkan Bidara Cina, Pemprov DKI Siap Lawan Yusril Lagi

Suara.com - Setelah dikalahkan warga Bidara Cina di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta atas sengketa tanah sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengaku belum tahu apa pertimbangan majelis hakim memenangkan warga karena sampai sekarang biro hukum belum menerima salinan keputusan salinan dari PTUN.

"Ya saya nggak tahu penilaian hakim apa kemarin, kan kita hanya menyajikan data saja yang memang kita ada, administrasi. Nggak pakai strategi khusus," kata dia.

Yayan mengatakan pemerintah akan menghadapi semua persoalan hukum.

"Siapa saja kita hadapi, cuma Pak Yusril karena mau jadi calon gubernur gitu. Bagi kita sama saja siapapun (kuasa hukum lawan kita), kita kan yang menyajikan berdasarkan data yang kita miliki, nggak ada strategi apa lah, kita jalanin formalnya saja," kata dia. Yusril yang dimaksud adalah Yusril Ihza Mahendra yang merupakan pengacara warga Bicara Cina.

Untuk langkah hukum selanjutnya, kata Yayan, pemerintah tak punya strategi apa-apa.

"Kalau kita nggak ada strategi khususlah, kalau kita kan sifatnya administrasi," kata Yayan.

Warga Bidara Cina melayangkan gugatan atas surat keputusan Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015.

Surat keputusan tersebut menyebutkan tanah yang akan dibebaskan untuk sodetan Kali Ciliwung menuju ke Kanal Banjir Timur seluas 10.357 meter persegi. Padahal, dalam surat keputusan yang diterbitkan pada 16 Januari 2014, luas tanah yang akan dibebaskan cuma 6.095,94 meter persegi.

Warga menggugat karena kebijakan penggusuran tanpa dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Gugatan warga diajukan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT.

Dalam pembacaan putusan di PTUN Jakarta pada Senin 25 April 2016, majelis hakim memutuskan memenangkan gugatan warga.

Majelis menganggap Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait penetapan lokasi untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur melanggar asas-asas pemerintahan.