Suara.com - Anggota DPRD DKI, Inggrad Joshua angkat bicara terkait sikap DPW Partai Nasdem yang mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dirinya dari lembaga legislatif. Dia membantah, kerap melayangkan kritikan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjajaja Purnama (Ahok) yang menjadi alasan Nasdem ingin menggantikan posisi sebagai anggota DPRD.
"Saya kan bukan kritiki Ahok, tapi kritik kebijakan Pemprov. Saya sebagai wakil rakyat harus kritisi kebijakan Pemprov dong kalau enggak sejalan," katanya ketika dikonfirmasi, Senin (2/5/2016).
Dia mengakui, memang tidak sependapat terkait kebijakan Pemprov DKI soal pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras dan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
"Saya tanya apa kah benar begitu? Saya enggak pernah kritik Ahok. Yang saya kritisi kebijakan Pemprov soal reklamasi dan sumber waras," ungkapnya.
Dia mencontohkan, pandangannya soal permasalahan pembelian lahan di Sumber Waras. Karena, menurutnya dalam pembelian lahan tersebut ada indikasi kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kalau sumber waras kebijakan karena sudah ada LHP BPK," ujarnya.
Kritikan yang dilontarkan kepada Pemprov DKI, kata dia, sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemprov.
"Semua yang saya lakukan mengoreksi artinya mengontrol apa yg dilakukan Pemprov DKI," jelas Inggrad.
Dia sendiri masih menunggu surat keputusan Partai Nasdem terkait rencana penggantian dirinya dari jabatan anggota DPRD.
"Nanti kita liat saja kalau sudah keluar suratnya. Sikapnya lihat nanti salah siapa. Kalau dia bilang suka kritik Ahok," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berencana mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggota DPRD DKI Inggrad Joshua. Alasan Partai NasDem mengganti posisi di legislatif, menyusul sikapnya yang berseberangan dengan keputusan partai.
"Soal Sumber Waras dan terakhir komentar dia bahwa Ketua Fraksi Partai Nasdem DKI Bestari Barus terima suap dan lain-lain, yang belum ada pembuktian secara hukum," kata Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Wibi Andriano ketika dikonfirmasi, Senin (2/5/2016).
Menurutnya, sebaiknya Inggard jika ingin memberikan pandangannya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan internal partai. Terlebih, kata dia, Nasdem telah mendeklarasikan dukungan kepada calon petahana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Sebenarnya kita tidak mau membatasi hak kedewanan beliau, mau berkomentar apapun boleh-boleh saja, tapi ketika partai sudah memutuskan mendukung salah satu calon yaitu Pak Ahok tentunya harus koordinasi dulu, diskusi dulu lewat proses internalisasi sehingga ada kesamaan pemikiran," katanya.
Wibi sendiri membeberkan, kritikan langsung kepada Ahok terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dia menilai, jika kritikannya terhadap Ahok cenderung provokatif dan hal tersebut tidak sejalan dengan kemauan partai.
Berita Terkait
-
Ahok: Pemegang KJP Masuk Universitas Dapat Beasiswa Rp18 Juta
-
Usut Sumber Waras, KPK Sudah Periksa 50 Orang, Termasuk Ahok
-
Rekor, Ahok Hampir Tiap Hari Teken Surat Pemecatan PNS
-
Ahok: Hampir Semua Penertiban Dikatakan Nggak Ada Sosialisasi
-
Trotoar Dijadikan Pangkalan Ojek Online, Ahok Siap Beri Sanksi
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
Terkini
-
Tolak Pembukaan Lahan Sawit di Papua, Paul Finsen: Sampaikan ke Prabowo dan Bahlil, Setop Barang Itu
-
Gaji Pokok Nol Rupiah, Hakim Ad Hoc Curhat Pilu: Meninggal Dunia Pun Harus Urunan
-
KKP Kerahkan 1.142 Taruna ke AcehSumatra, Fokus Bersihkan Lumpur Pascabencana
-
Airlangga Hartarto Mendadak Muncul di Gedung KPK, Ada Apa?
-
KLH Siapkan Gugatan Triliunan untuk 6 Perusahaan Terduga Biang Banjir Sumatra
-
Kamuflase Bus Pekerja: Strategi PT GAN Kelabuhi Bea Cukai demi Keluarkan Barang Tanpa Izin
-
Ratusan Pengemudi Ojol Demo di Depan Kedubes AS, Sindir Janji Jokowi Soal Payung Hukum
-
Misteri Jurist Tan Dijuluki 'Bu Menteri': Hakim Gregetan, Jaksa Didesak Segera Tangkap Buronan Ini
-
YLKI Catat 1.977 Aduan Konsumen Sepanjang 2025, Jasa Keuangan Paling Dikeluhkan
-
KPK Periksa Sekretaris Camat dan 5 Direktur Swasta dalam Kasus Korupsi Bupati Bekasi