Suara.com - Anggota DPRD DKI, Inggrad Joshua angkat bicara terkait sikap DPW Partai Nasdem yang mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dirinya dari lembaga legislatif. Dia membantah, kerap melayangkan kritikan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjajaja Purnama (Ahok) yang menjadi alasan Nasdem ingin menggantikan posisi sebagai anggota DPRD.
"Saya kan bukan kritiki Ahok, tapi kritik kebijakan Pemprov. Saya sebagai wakil rakyat harus kritisi kebijakan Pemprov dong kalau enggak sejalan," katanya ketika dikonfirmasi, Senin (2/5/2016).
Dia mengakui, memang tidak sependapat terkait kebijakan Pemprov DKI soal pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras dan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
"Saya tanya apa kah benar begitu? Saya enggak pernah kritik Ahok. Yang saya kritisi kebijakan Pemprov soal reklamasi dan sumber waras," ungkapnya.
Dia mencontohkan, pandangannya soal permasalahan pembelian lahan di Sumber Waras. Karena, menurutnya dalam pembelian lahan tersebut ada indikasi kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kalau sumber waras kebijakan karena sudah ada LHP BPK," ujarnya.
Kritikan yang dilontarkan kepada Pemprov DKI, kata dia, sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemprov.
"Semua yang saya lakukan mengoreksi artinya mengontrol apa yg dilakukan Pemprov DKI," jelas Inggrad.
Dia sendiri masih menunggu surat keputusan Partai Nasdem terkait rencana penggantian dirinya dari jabatan anggota DPRD.
"Nanti kita liat saja kalau sudah keluar suratnya. Sikapnya lihat nanti salah siapa. Kalau dia bilang suka kritik Ahok," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berencana mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggota DPRD DKI Inggrad Joshua. Alasan Partai NasDem mengganti posisi di legislatif, menyusul sikapnya yang berseberangan dengan keputusan partai.
"Soal Sumber Waras dan terakhir komentar dia bahwa Ketua Fraksi Partai Nasdem DKI Bestari Barus terima suap dan lain-lain, yang belum ada pembuktian secara hukum," kata Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Wibi Andriano ketika dikonfirmasi, Senin (2/5/2016).
Menurutnya, sebaiknya Inggard jika ingin memberikan pandangannya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan internal partai. Terlebih, kata dia, Nasdem telah mendeklarasikan dukungan kepada calon petahana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Sebenarnya kita tidak mau membatasi hak kedewanan beliau, mau berkomentar apapun boleh-boleh saja, tapi ketika partai sudah memutuskan mendukung salah satu calon yaitu Pak Ahok tentunya harus koordinasi dulu, diskusi dulu lewat proses internalisasi sehingga ada kesamaan pemikiran," katanya.
Wibi sendiri membeberkan, kritikan langsung kepada Ahok terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dia menilai, jika kritikannya terhadap Ahok cenderung provokatif dan hal tersebut tidak sejalan dengan kemauan partai.
Berita Terkait
-
Ahok: Pemegang KJP Masuk Universitas Dapat Beasiswa Rp18 Juta
-
Usut Sumber Waras, KPK Sudah Periksa 50 Orang, Termasuk Ahok
-
Rekor, Ahok Hampir Tiap Hari Teken Surat Pemecatan PNS
-
Ahok: Hampir Semua Penertiban Dikatakan Nggak Ada Sosialisasi
-
Trotoar Dijadikan Pangkalan Ojek Online, Ahok Siap Beri Sanksi
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan
-
Ada dari Bekasi dan Semarang, Tim DVI Identifikasi 7 Jasad Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Daftarnya
-
Jokowi Absen di HUT TNI karena Tak Boleh Kena Panas, Kondisi Kesehatannya Jadi Gunjingan
-
Geger Sidang Ijazah Gibran: Tuntutan Rp125 T Bisa Dihapus, Syarat Minta Maaf dan Mundur dari Wapres
-
PHRI: Okupansi Hotel Merosot, Terhentinya Proyek IKN Buat Kaltim Paling Terdampak
-
BNPB Klaim Tragedi Ambruknya Ponpes Al Khoziny sebagai Bencana dengan Korban Terbanyak 2025