Suara.com - Musisi Ahmad Dhani yang pernah berhasrat menjadi gubernur Jakarta periode periode 2017-2022 menganggap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak tepat menduduki jabatan gubernur Jakarta.
Menurut Ahmad Dhani yang sampai sekarang belum ada satu pun partai politik yang mau mengusungnya itu, Ahok lebih pantas menjadi menteri di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Pemimpin itu tidak hanya pecat memecat. Pak Ahok itu cocok jadi menteri PANRB dan ketua KPK bukan jadi gubernur," ujar Ahmad Dhani dalam diskusi Fenomena Pilgub 2017 di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Menurut Ahmad Dhani menjadi pemimpin tidak hanya mengerti soal tataran teknis, namun juga harus mengerti filosofis Jakarta.
"Jadi pemimpin itu tidak hanya tataran teknis, tapi pemimpin itu harus mengerti filosofi Jakarta dan mau dibawa kemana Jakarta. Pemimpin itu nggak boleh kalah dari profesor, kalau bicara agama dia nggak boleh kalah dari pemuka agama. Maka dari itu kita butuh pemimpin yang punya pengetahuan, seni, budaya dan peradaban manusia," kata dia.
Ahok memutuskan akan maju jadi jadi calon gubernur Jakarta periode 2017-2022 melalui jalur non partai politik. Dia berduet dengan Heru Budi Hartono. Pasangan ini didukung oleh relawan Teman Ahok dengan cara menggalang fotokopi KTP warga Jakarta untuk tiket Ahok ke KPUD DKI Jakarta. Ahok-Heru juga didukung Partai Nasional Demokrat dan Hanura.
Menurut informasi dari situs temanahok.com, sampai kemarin, jumlah fotokopi KTP yang sudah terkumpul sebanyak 7.505 buah. Sedangkan sejak awal Mei hingga kemarin, jumlahnya mencapai 60.147 buah.
Sementara total fotokopi KTP yang sampai saat ini terkumpul sudah mencapai 786.464 buah atau sudah berada di atas batas yang ditetapkan KPUD DKI Jakarta.
Mereka menargetkan pada bulan Juni menghimpun 900 ribu fotokopi KTP. Dan pada bulan Juli mencapai target sejuta fotokopi KTP.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu