Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Munaslub Partai Golkar di Bali, (14/5). (Suara.com/Bagus Santosa)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah tidak berada di kubu manapun dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Dalam Munaslub ini akan dilakukan pemilihan Ketua Umum baru dari delapan nama yang akan maju.
"Saya ingin blak-blakan, ada yang bertanya kenapa Menkopolhukam mengumpulkan DPD-DPD. Saya katakan, lho, Pak Luhut itu kan dulu di Dewan Pertimbangan (Partai Golkar)," kata Presiden Jokowi dalam pidato sambutan pembukaan Munaslub Golkar, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (14/5/2016) malam.
Hal itu dikatakannya karena ada isu yang berembus bila Pemerintah mendukung salah satu calon Ketua umum. Di mana, Luhut mengumpulkan sejumlah DPD-DPD di Jakarta sebelum Munaslub di Bali ini berlangsung.
Presiden kemudian menyambung ceritanya. Dia mengatakan, saat dia ke daerah, ada saja yang menanyakan perihal sikap pemerintah dalam Munaslub Golkar ini.
Apalagi, berembus juga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengumpulkan DPD guna menggalang kekuatan dukungan terhadap salah satu calon Ketua umum Partai Golkar.
"Lalu ada juga yang komplain ke saya, kenapa Pak Wapres (Jusuf Kalla) juga mengumpulkan DPD-DPD. Jawaban saya sama, Pak JK kan dulu Ketua Partai Golkar," kata Presiden Jokowi.
"Berarti Istana di mana?" sambung cerita Presiden Jokowi. "Ini jawaban terus terang saya ya, ya di Jalan Merdeka Utara," kata Presiden Jokowi yang ditimpali tawa dan tepuk tangan peserta Munaslub.
Presiden Jokowi menerangkan, pertanyaan dukungan pemerintah dalam Munaslub ini kerap ditanyakan dalam setiap kunjungannya ke daerah. Hingga malam ini, Presiden baru bisa menjawabnya dengan tegas.
"Jadi kalau sekarang ditanya di mana (dukungannya), sekarang ada di Munaslub Golkar," kata Presiden yang disambut tepuk tangan peserta Munaslub.
Dia menerangkan, Golkar merupakan partai besar dan berpengalaman. Sehingga, Golkar tidak terpisahkan dari peta politik di Indonesia. Banyak tokoh, Politisi yang lahir dari hasil kaderisasi Golkar. Karenanya, keberadaan Golkar diperlukan untuk membentuk struktur politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.
"Sebagai partai yang memiliki jam terbang tinggi, mempunayi nama luas, saya percaya Golkar menjunjung tinggi prinsip, berpolitik dalam rangka bernegara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Komentar
Berita Terkait
-
Praperadilan Ditolak, Roy Suryo Tetap Jadi Tersangka Kasus Ijazah Jokowi
-
Hakim Tolak Praperadilan Kedua Roy Suryo, Status Tersangka Tetap Sah
-
Menanti Putusan Praperadilan Kedua Roy Suryo: Bebas atau Tetap Tersangka?
-
Serang Balik! dr Tifa Sebut Jokowi Tak Pernah Ngaku Lulusan UGM Sebelum Kasus Ijazah Palsu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Jaksa Minta Hakim Abaikan Keberatan Dokter Tifa, Ini Alasannya
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
FIFA Buka Voting Tim Terbaik Piala Dunia 2026: Argentina Sumbang 5 Pemain, Spanyol?
-
Dari Pameran Kudatuli, Megawati Titip Pesan untuk Generasi Muda Indonesia
-
Kasus Dugaan Penculikan Atlet Golf Jesslyn Wijaya, Polisi Telusuri Perjalanan hingga Kuala Lumpur
-
Bukan Sekedar Catatan Masa Lalu, Peristiwa Kudatuli Merupakan Simbol Perjuangan Lawan Ketidakadilan
-
Usut Aliran Rp 91 Miliar Suap Bea Cukai, KPK Tetapkan Tersangka Baru
-
Korupsi Disebut Kejahatan HAM, Mengapa Hak Korban Belum Jadi Perhatian?
-
Aksesori Estetik Makin Digemari, Ini Tempat Belanja Lengkap Incaran Reseller hingga Jastiper
-
Salah Setting Aplikasi Navigasi, Pemotor RX-King Nekat Masuk Tol Jagorawi
-
Anggaran Jasa Belanja Tenaga Ahli Banten Tembus Rp55,47 Miliar, Kepala BPKAD Mengaku Kaget
-
Jembatan di Serang Mulai Dibangun Andra Soni Usai 25 Tahun Tak Tersentuh Perbaikan