Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Munaslub Partai Golkar di Bali, (14/5). (Suara.com/Bagus Santosa)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah tidak berada di kubu manapun dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Dalam Munaslub ini akan dilakukan pemilihan Ketua Umum baru dari delapan nama yang akan maju.
"Saya ingin blak-blakan, ada yang bertanya kenapa Menkopolhukam mengumpulkan DPD-DPD. Saya katakan, lho, Pak Luhut itu kan dulu di Dewan Pertimbangan (Partai Golkar)," kata Presiden Jokowi dalam pidato sambutan pembukaan Munaslub Golkar, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (14/5/2016) malam.
Hal itu dikatakannya karena ada isu yang berembus bila Pemerintah mendukung salah satu calon Ketua umum. Di mana, Luhut mengumpulkan sejumlah DPD-DPD di Jakarta sebelum Munaslub di Bali ini berlangsung.
Presiden kemudian menyambung ceritanya. Dia mengatakan, saat dia ke daerah, ada saja yang menanyakan perihal sikap pemerintah dalam Munaslub Golkar ini.
Apalagi, berembus juga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengumpulkan DPD guna menggalang kekuatan dukungan terhadap salah satu calon Ketua umum Partai Golkar.
"Lalu ada juga yang komplain ke saya, kenapa Pak Wapres (Jusuf Kalla) juga mengumpulkan DPD-DPD. Jawaban saya sama, Pak JK kan dulu Ketua Partai Golkar," kata Presiden Jokowi.
"Berarti Istana di mana?" sambung cerita Presiden Jokowi. "Ini jawaban terus terang saya ya, ya di Jalan Merdeka Utara," kata Presiden Jokowi yang ditimpali tawa dan tepuk tangan peserta Munaslub.
Presiden Jokowi menerangkan, pertanyaan dukungan pemerintah dalam Munaslub ini kerap ditanyakan dalam setiap kunjungannya ke daerah. Hingga malam ini, Presiden baru bisa menjawabnya dengan tegas.
"Jadi kalau sekarang ditanya di mana (dukungannya), sekarang ada di Munaslub Golkar," kata Presiden yang disambut tepuk tangan peserta Munaslub.
Dia menerangkan, Golkar merupakan partai besar dan berpengalaman. Sehingga, Golkar tidak terpisahkan dari peta politik di Indonesia. Banyak tokoh, Politisi yang lahir dari hasil kaderisasi Golkar. Karenanya, keberadaan Golkar diperlukan untuk membentuk struktur politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.
"Sebagai partai yang memiliki jam terbang tinggi, mempunayi nama luas, saya percaya Golkar menjunjung tinggi prinsip, berpolitik dalam rangka bernegara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Komentar
Berita Terkait
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Peringatan 13 Tahun Jokowi Masuk Gorong-Gorong: Momen Ikonik yang Mengubah Wajah Politik Indonesia
-
Jokowi Buka Pintu Maaf Soal Tudingan Ijazah Palsu: Urusan Hukum, Ya Hukum
-
Beban Polri di Pundak Prabowo, Pengamat Sebut Warisan 'Dosa' Politik Jokowi yang Merusak
-
Sebut Polri Terjebak Permainan Politik Jokowi, Prof Ryaas Rasyid: Mereka Tidak Sadar!
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
Begini Kata Hasto Soal Sejumlah Ketua DPD PDIP Masih Rangkap Jabatan di Partai
-
Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota, Arus Arah Slipi Macet Panjang hingga 4 Kilometer!
-
Bukti Kehadiran Negara, Kemen PU Turun Langsung Bersihkan Pesantren Darul Mukhlisin
-
Waketum PAN Sebut Pilkada Lewat DPRD Layak Dipertimbangkan: Bisa Tekan Politik Uang dan Dinasti
-
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Singgung Sila ke-4: Pilkada Lewat DPRD Layak Dikaji dan Konstitusional
-
KPK Sebut Penyidikan Kasus Haji Segera Rampung, Bagaimana Nasib Gus Yaqut hingga Bos Maktour?
-
Istana Dukung Langkah Pemda Larang Pesta Kembang Api di Perayaan Tahun Baru
-
Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara
-
Banjir Sumatera Bukan Bencana Alam, Amnesty International: Cerminan Kebijakan Pro Deforestasi
-
Persija Jakarta Vs Bhayangkara FC Malam Ini, 1.295 Personel Gabungan Siap Amankan SUGBK