Salah satu tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta Tigor Hutapea menanggapi perihal proyek normalisasi Kali Ciliwung yang tengah digarap Pemprov DKI Jakarta. Menurut pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta betonisasi yang dilakukan dalam proyek normalisasi Ciliwung tidak tepat.
"Terkait normalisasi ciliwung ada beberapa proyek, salah satunya betonisasi. Terkait betonisasi itu salah," kata Tigor saat ditemui di kawasan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (22/5/2016).
Dikatakan Tigor upaya betonisasi dalam proyek tersebut akan berdampak terhadap peresapan air di bantaran kali Ciliwung. Menurutnya beton yang dibangun di sepanjang Kali Ciliwung tersebut akan mengakibatkan penurunan muka tanah dan berujung pada keringnya pasokan air untuk warga bantaran sungai.
"Kenapa? dengan adanya betonisasi itu akan menghambat proses peresapan air yang dilakukan oleh sungai. sungai itu akan meresap air dan air itu akan menjadi air tanah. Ketika sungai ini dibeton, maka Jakarta itu akan kering air tanahnya. Nah itu yang akan mengakibatkan turunnya muka tanah," kata Tigor.
Tak hanya itu, adanya betonisasi juga akan mengakibatkan arus aliran sungai makin deras saat adanya banjir kiriman yan datang dari Bogor. Lantaran tidak ada resapan air, kata dia, maka air banjir tersebut akan meluap ke lokasi-lokasi yang ada di Jakarta Utara.
"Dia (banjir) akan semakin deras ke ujung Teluk Jakarta. Nah semakin deras ketika ada air pasang nanti akan terhenti. Air tersebut akan meluber wilayah-wilayah yang ada di jakarta utara. Jadi akan banjir," katanya.
Dia sendiri mengimbau kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa meninjau kembali proyek normalisasi yang menggunakan beton. Seyogyanya, kata dia Pemprov DKI bisa melakukan normalisasi Kali Ciliwung dengan menggalakkan pengijauan di sepanjang bantaran sungai agar dapat lebih menyerap air saat banjir datang.
"Jadi tidak harus dibeton, tetapi ditanami bambu-bambu dan pohon-pohon supaya dapat membantu peresapan air. Bukan dengan cara betonisasi," kata dia.
Berita Terkait
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Protes Tanggul Viral, KTP Nelayan Cilincing Bakal Dicek, Wamen KKP: Mana Pendatang, Mana Warga Asli
-
DPR Dibuat Pusing: Komisi II Tanya Menteri ATR, Jawabannya 'Itu Tugas KKP'
-
Viral Tanggul Beton di Laut Cilincing, Ini Penampakannya
-
DPR Panggil KKP Senin Depan Terkait Tanggul Beton yang Rugikan Nelayan Cilincing
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'