Salah satu tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta Tigor Hutapea menanggapi perihal proyek normalisasi Kali Ciliwung yang tengah digarap Pemprov DKI Jakarta. Menurut pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta betonisasi yang dilakukan dalam proyek normalisasi Ciliwung tidak tepat.
"Terkait normalisasi ciliwung ada beberapa proyek, salah satunya betonisasi. Terkait betonisasi itu salah," kata Tigor saat ditemui di kawasan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (22/5/2016).
Dikatakan Tigor upaya betonisasi dalam proyek tersebut akan berdampak terhadap peresapan air di bantaran kali Ciliwung. Menurutnya beton yang dibangun di sepanjang Kali Ciliwung tersebut akan mengakibatkan penurunan muka tanah dan berujung pada keringnya pasokan air untuk warga bantaran sungai.
"Kenapa? dengan adanya betonisasi itu akan menghambat proses peresapan air yang dilakukan oleh sungai. sungai itu akan meresap air dan air itu akan menjadi air tanah. Ketika sungai ini dibeton, maka Jakarta itu akan kering air tanahnya. Nah itu yang akan mengakibatkan turunnya muka tanah," kata Tigor.
Tak hanya itu, adanya betonisasi juga akan mengakibatkan arus aliran sungai makin deras saat adanya banjir kiriman yan datang dari Bogor. Lantaran tidak ada resapan air, kata dia, maka air banjir tersebut akan meluap ke lokasi-lokasi yang ada di Jakarta Utara.
"Dia (banjir) akan semakin deras ke ujung Teluk Jakarta. Nah semakin deras ketika ada air pasang nanti akan terhenti. Air tersebut akan meluber wilayah-wilayah yang ada di jakarta utara. Jadi akan banjir," katanya.
Dia sendiri mengimbau kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa meninjau kembali proyek normalisasi yang menggunakan beton. Seyogyanya, kata dia Pemprov DKI bisa melakukan normalisasi Kali Ciliwung dengan menggalakkan pengijauan di sepanjang bantaran sungai agar dapat lebih menyerap air saat banjir datang.
"Jadi tidak harus dibeton, tetapi ditanami bambu-bambu dan pohon-pohon supaya dapat membantu peresapan air. Bukan dengan cara betonisasi," kata dia.
Berita Terkait
-
Lawan Praktik Calo, Pemprov DKI Buka Posko Pengaduan untuk Warga Terdampak Normalisasi Ciliwung
-
Kejar Tenggat Akhir Tahun, Normalisasi Ciliwung Disebut Tinggal Selangkah Lagi
-
Lebih dari 28 Ribu m3 Beton Disalurkan SIG untuk Proyek Sekolah Rakyat
-
SIG Bidik Pasar Renovasi Rumah Lewat MiniMix, Beton Siap Pakai Tembus Gang Sempit
-
Suarakan Perlindungan HAM LGBTIQ+ di Media Sosial, LBH Jakarta Tuai Pro-Kontra Netizen
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek
-
Potensi RI Punya 89 Ribu Ton Uranium, BRIN Paparkan Ambisi Nuklir ke Prabowo
-
Internal Golkar Wonosobo Bergolak, Mahkamah Partai Diminta Turun Tangan
-
Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji