Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku optimistis anggota dewan bisa mengumpulkan suara untuk menggelar Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Politikus Partai Gerindra tersebut yakin jika nantinya 80 anggota Dewan bakal sepakat menandatangani sebagai syarat digelarnya HMP untuk melengserkan Ahok.
"Kalau minimal 80 suara diparipurnakan, dapatlah, orang nggak suka semua," kata, Taufik ketika dikonfirmasi, Senin (30/5/2016).
Menurut Taufik, saat ini setidaknya sudah ada 12 tanda tangan yang di bubuhkan anggota DPRD DKI. Adapun 12 tanda dari anggota dewan tersebut berasal dari Fraksi Partai Gerindra, perwakilan Golkar, Demokrat, dan PPP. Dikatakan Taufik hingga kini penggalangan tanda tangan untuk dilakukan HMP terus digulirkan ke anggota dewan.
"Ya diedarkan terus pokoknya," katanya.
Rencana HMP untuk menggulingkan Ahok kembali mencuat saat desakan warga DKI yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Utara yang sebelumnya menggelar aksi di gedung DPRD DKI yang menuntut Ahok harus segera dilengserkan.
"Kalau mereka datang, nggak apa-apa. Kami harus terima dong," kata Taufik.
Sebelumnya, pimpinan DPRD DKI menerima perwakilan AMJU saat menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (20/5/2016) lalu. AMJU mendesak dewan DPRD DKI segera menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menggulingkan jabatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Ya sudah nanti kita komunikasikan dengan teman-teman fraksi. Ada suara masyarakat seperti ini, mudah-mudahan saya yakin teman-teman fraksi lain akan menyambut baik. HMP itu kan sebenarnya masih terbuka," kata Taufik.
"Kita komunikasikan nih ada permintaan HMP dari publik begono begini. Kan tadi perwakilan Golkar setuju. Tinggal fraksi lain," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi