Suara.com - Wakil ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon menilai, simposium anti-PKI bertema "Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" di Balai Kartini, pada Rabu (1/6/2016), perlu digelar sebagai pembanding simposium nasional bertajuk "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Senin 18 April 2016 silam.
Fadli menilai, simposium yang diinisiasi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) beberapa waktu yang lalu tidaklah seimbang.
"Menurut saya perlu, karena ini perlu pembanding memang, bukan tandingan. Dianggap yang dilakukan oleh Lemhanas itu tidak seimbang, saya juga heran Lemhanas tidak setajam dulu lagi," kata Fadli, di gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Rabu.
Fadli mengatakan, seandainya Lemhanas memahami sejarah, maka yang diundang pada waktu itu adalah sejarawan, bukannya orang-orang yang pernah masuk pada pusaran politik pada tahun 1965.
"Kalau Lemhanas paham sejarah, harusnya yang dihadirkan pakar sejarawan. Tapi yang dihadirkan bukan sejarawan, melainkan orang-orang yang terlibat dalam urusan politik ketika itu," tutur Fadli.
Dari sisi korban yang dihadirkan, Fadli juga menilai Lemhanas tidak seimbang. Sebab, menurutnya yang diundang pada waktu itu hanyalah korban dari pihak PKI, sedangkan yang menjadi korban kekejaman PKI tidak dihadirkan.
"Korbannyapun tidak seimbang, tidak dibawa korban-korban dari kekejaman PKI sendiri," kata Fadli.
Sebab itu, Fadli menilai perlu adanya simposium pembanding. Katanya, semakin banyak simposium semakin bagus.
"Jadi memang harus ada semacam simposium lain, semakin banyak simposium ya tidak ada masalah, semakin bagus. Saya sangat mendukung itu," tutur Fadli.
Seperti diketahui, hari ini, Rabu (1/6/2016), diselenggarakan Simposium Nasional bertema "Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" di Balai Kartini, Jakarta. Simposium Nasional akan berlangsung selama dua hari yakni 1 Juni hingga 2 Juni 2016).
Ketua Simposium Nasional Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri mengatakan Simposium Nasional diikuti 49 organisasi yakni organisasi purnawirawan TNI Polri, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat.
Tag
Berita Terkait
-
Heboh Video Prabowo, Fadli Zon Kritik Jokowi Diungkit Lagi: Bioskop Bukan buat Nonton Iklan Politik!
-
Fadli Zon Curiga Capaian Pemerintah di Iklan Bioskop Hoaks, Tapi Itu Dulu, Netizen: Coba Tanya Lagi
-
Warisan Abadi Bing Slamet: Pemerintah Tetapkan 27 September Sebagai Hari Komedi Nasional
-
Fadli Zon Digugat ke Pengadilan, Korban Pemerkosaan 1998 Titipkan Pesan Mendalam!
-
Penyangkalan Pemerkosaan Massal 1998 Berbuntut Panjang, Fadli Zon Digugat ke Pengadilan
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Harga Emas Antam Tembus Paling Mahal Hari Ini, Jadi Rp 2.115.000 per Gram
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
Terkini
-
Ojol Bakal Demo di Tiga Titik Hari Ini, Masyarakat Diminta Cari Transportasi Lain
-
Turunkan Ribuan Pasukan, Polisi Larang Massa Ojol Bakar Ban hingga Tutup Jalan Selama Demo!
-
Capai Ribuan Orang, Ini Rute Konvoi Demo Ojol di Jakarta: Bawa 7 Tuntutan ke Istana hingga DPR!
-
Bakal Patroli, Menkeu Purbaya Siap Tarik Anggaran Kementerian yang Lambat Serap Dana
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili