Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Tantowi Yahya [suara.com/Welly Hidayat]
Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Tantowi Yahya menyayangkan sikap dua pendiri Teman Ahok, Amelia Ayuningtyas dan Richard Handris Saerang. Amalia dan Richard sempat dilarang masuk Singapura pada Sabtu (4/6/2016) dan diinterogasi petugas imigrasi karena dianggap akan melakukan kegiatan politik
"Kita seharusnya miris, apalagi kedua orang ini kelihatannya seperti orang terpelajar. Dan, apa yang dilakukan pemerintah Singapura sudah benar," kata Tantowi, Senin (6/6/2016).
Menurut Tantowi ada dua hal yang harus dilihat dari kasus Amelia dan Richard. Pertama, setiap upaya yang dilakukan tim sukses atau relawan harus terkoordinir dan terawasi.
"Kita seharusnya miris, apalagi kedua orang ini kelihatannya seperti orang terpelajar. Dan, apa yang dilakukan pemerintah Singapura sudah benar," kata Tantowi, Senin (6/6/2016).
Menurut Tantowi ada dua hal yang harus dilihat dari kasus Amelia dan Richard. Pertama, setiap upaya yang dilakukan tim sukses atau relawan harus terkoordinir dan terawasi.
Kedua, koordinator dan pengawas harus betul-betul memahami hukum yang berlaku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
"Ini menjadi pelajaran basic. Apalagi bagi tim sukses. Mana ada suatu negara yang memperbolehkan adanya aktivitas politik di negara lain di wilayah mereka. Itu ilmu hukum yang sangat mendasar," kata anggota Fraksi Golkar.
Secara terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta Sumarno ikut bicara soal tindakan yang dilakukan dua pendiri Teman Ahok.
"Ini menjadi pelajaran basic. Apalagi bagi tim sukses. Mana ada suatu negara yang memperbolehkan adanya aktivitas politik di negara lain di wilayah mereka. Itu ilmu hukum yang sangat mendasar," kata anggota Fraksi Golkar.
Secara terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta Sumarno ikut bicara soal tindakan yang dilakukan dua pendiri Teman Ahok.
Sumarno mengatakan tidak ada ada aturan mengenai lokasi pengumpulan fotokopi KTP warga Jakarta untuk mendukung calon kepala daerah. Dengan kata lain, sebenarnya sah-sah saja Teman Ahok menjemput fotokopi KTP warga Jakarta yang tengah berada di Singapura.
"Memang KPU tak atur dimana KTP dikumpulkan, tapi yang jelas KTP itu harus warga DKI yang sedang berada dimanapun tak dipersoalkan, yang jelas KTP warga DKI jadi boleh saja ngumpulin darimana pun," ujar Sumarno.
Itu sebabnya, KPUD DKI Jakarta , tidak akan menjatuhkan sanksi kepada relawan Teman Ahok.
Dalam konferensi pers, kemarin, Amelia, menegaskan rencana kedatangannya ke Singapura bukan untuk kegiatan politik. Dia datang ke sana atas undangan untuk menghadiri diskusi dan bazar makanan.
"Kami kemudian merevisi acara. Jadi yang semula ada sharing dan bazar makanan, tinggal bazar makanan," ujar Amalia di kantor sekretariat Teman Ahok di Pejaten.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
Terkini
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas