Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjawab sindiran yang dilontarkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang dirinya. Ahok sempat menyebut Fahri "Wakil Ketua DPR independen" karena masih menjabat kendati sudah dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menanggapi sindiran itu, Fahri menyebut Ahok tidak membaca keputusan pengadilan terkait jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR.
Hal ini disampaikan Fahri usai menghadiri haul Taufiq Kiemas di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Rabu (8/6/2016).
"Jadi saya berada sebagai anggota Partai sebagai anggota DPR dan pimpinan itu, karena keputusan pengadilan, jadi tidak ada istilah independen. Jadi Ahok kurang baca hal ini,"ujar Fahri.
Menurutnya, tidak ada konsep Wakil Ketua DPR independen di parlemen. Kata Fahri, jabatan tersebut telah diatur Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"Konsep indepeden itu belum ada. Undang-undang atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan, posisi saya tidak boleh diganggu sebagai anggota partai, sebagai anggota DPR dan pimpinan DPR itu dasarnya. Keputusan pengadilan adalah Undang-undang,"ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyindir Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR independen.
"Ya nggak papalah, dia wakil ketua DPR independen kok nggak ada partainya dia kan. Bagus dong, jadi Fahri Hamzah sama saya itu saingan saja. Gue sama dia kan independen," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/6/2016).
Ahok cenderung menyindir balik Fahri Hamzah yang saat ini tengah berkonflik dengan partainya, PKS. Menurut Ahok hanya Fahri yang bisa melenggang di DPR disaat Undang-undang tidak menyebutkan dewan dari non partai politik.
"Cuma dia wakil ketua DPR independen, jadi Fahri Hamzah paling hebat se-Indonesia jadi Anggota DPR independen, nggak ada di UU," kata Ahok.
"Kalau saya kan cagub independen. Jadi sebetulnya dia lebih inovatif lebih hebat dari saya. Makanya saya sama dia saingan," ujar Ahok.
Tag
Berita Terkait
-
Titip Pesan ke Ahok Lewat Veronica Tan, Pramono Anung: Urusan Sumber Waras Sudah Beres
-
Eks Dirut Pertamina Soal Kesaksian Ahok: Buka Tabir Korupi LNG
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Blak-blakan di Sidang, Ahok Cium Upaya 'Sembunyikan' Rugi Pengadaan LNG Pertamina ke Cucu Perusahaan
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Aksi Kamisan ke-900: Keteguhan Sumarsih Mencari Keadilan bagi Sang Anak
-
Ahli Hukum di Sidang Gus Yaqut: Kerugian Negara Harus Ada Sebelum Penetapan Tersangka
-
Ketua Baleg DPR RI Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini, Rieke Pitaloka Usul Momentum Hari Kartini
-
Bareskrim Polri Minta Bank Perketat Aturan Buka Rekening demi Putus Aliran Dana Judi Online
-
Tak Hanya Outsourcing, Perusahaan Keluarga Fadia Arafiq juga Kuasai Proyek Makan-Minum di 3 RSUD
-
Pakar UGM: Keputusan Menag Soal Kuota Haji Belum Tentu Melanggar Hukum Tanpa Pengujian Resmi
-
Sikap RI 2024 vs 2026: Mengapa Tak Ada Lagi Kata 'Mengutuk' untuk Serangan AS-Israel ke Iran?
-
Korea Utara Uji Coba Rudal Nuklir Baru saat Timur Tengah Memanas
-
22 Tahun Terkatung-katung, JALA PRT Sebut RUU PPRT Cetak Sejarah Terlama di DPR
-
Sesalkan RI Belum Kutuk Serangan AS-Israel ke Iran, FPI Tunggu Penjelasan Pemerintah