Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjawab sindiran yang dilontarkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang dirinya. Ahok sempat menyebut Fahri "Wakil Ketua DPR independen" karena masih menjabat kendati sudah dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menanggapi sindiran itu, Fahri menyebut Ahok tidak membaca keputusan pengadilan terkait jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR.
Hal ini disampaikan Fahri usai menghadiri haul Taufiq Kiemas di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Rabu (8/6/2016).
"Jadi saya berada sebagai anggota Partai sebagai anggota DPR dan pimpinan itu, karena keputusan pengadilan, jadi tidak ada istilah independen. Jadi Ahok kurang baca hal ini,"ujar Fahri.
Menurutnya, tidak ada konsep Wakil Ketua DPR independen di parlemen. Kata Fahri, jabatan tersebut telah diatur Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"Konsep indepeden itu belum ada. Undang-undang atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan, posisi saya tidak boleh diganggu sebagai anggota partai, sebagai anggota DPR dan pimpinan DPR itu dasarnya. Keputusan pengadilan adalah Undang-undang,"ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyindir Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR independen.
"Ya nggak papalah, dia wakil ketua DPR independen kok nggak ada partainya dia kan. Bagus dong, jadi Fahri Hamzah sama saya itu saingan saja. Gue sama dia kan independen," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/6/2016).
Ahok cenderung menyindir balik Fahri Hamzah yang saat ini tengah berkonflik dengan partainya, PKS. Menurut Ahok hanya Fahri yang bisa melenggang di DPR disaat Undang-undang tidak menyebutkan dewan dari non partai politik.
"Cuma dia wakil ketua DPR independen, jadi Fahri Hamzah paling hebat se-Indonesia jadi Anggota DPR independen, nggak ada di UU," kata Ahok.
"Kalau saya kan cagub independen. Jadi sebetulnya dia lebih inovatif lebih hebat dari saya. Makanya saya sama dia saingan," ujar Ahok.
Tag
Berita Terkait
-
Ahok Buka Kartu: 3 Kunci Ini Bisa Bikin Otomotif RI Jadi Raksasa Ekonomi
-
Kasus Deddy Sitorus Dinilai Mirip Ahok: Video Tuai Polemik karena Sengaja Dipotong?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Kritik Pedas Rencana Utang Rp700 Triliun Pemerintah: Itu Namanya Gali Lubang Tutup Lubang!
-
Belum Setahun Kerja, Banyak Menteri Prabowo Dapat Tanda Kehormatan, Apa Jasanya?
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Drama Bilqis dan Enji: Ayu Ting Ting Ungkap Kebenaran yang Selama Ini Disembunyikan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
Terkini
-
Roy Suryo: Jangan Sampai Jaksa Agung Dikatai Ayam Sayur, Penjarakan Silfester Matutina Sekarang!
-
Danpuspom TNI: Hanya Dua Anggota Kopassus Terlibat Pembunuhan Bankir Ilham Pradipta
-
Oknum Mengaku Anggota lagi-lagi Berulah, Orang Rumah Zaskia Adya Mecca Menjadi Korban
-
Ingatkan Pemerintah Soal Pemborosan, Legislator PKS: Perlu Dijelaskan Apa Itu Ibu Kota Politik
-
Digoyang Isu Pencopotan Terkait Wacana Reformasi Polri, Kapolri Listyo Dibela Buruh KSPSI, Mengapa?
-
Aturan Baru Penebusan Pupuk Bersubsidi Mulai Disosialisasikan Pupuk Indonesia
-
KPU Dituding Ubah Data Pendidikan Gibran di Tengah Gugatan Rp 125 Triliun
-
Cak Imin Akui 'Nyerah' Bersaing Politik, Puji Prabowo Presiden Paling Serius Perhatikan Petani
-
Ribuan Siswa Keracunan, FKBI Nilai Program MNG Telah Langgar Hak Konsumen Anak
-
Negara Bobol Rp17 Triliun! Pemerintah Akui 45% Bansos PKH dan Sembako Dinikmati Orang Tak Berhak