Suara.com - Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker dan Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Mario Draghi menggelarkan pertemuan pada Senin (13/6/2016) malam untuk membahas urusan ekonomi blok itu dan referendum "Brexit" yang akan dilakukan Inggris pekan depan.
Juru bicara di Komisi eksekutif Uni Eropa (EU) Mina Andreeva mengatakan, kedua presiden lembaga tersebut membahas secara mendalam serikat moneter Uni Eropa. Referendum tentang keanggotaan Inggris di Uni Eropa sebagai salah satu topik utama.
"Agenda yang dibahas adalah "perkembangan-perkembangan lain yang kita mungkin akan lihat dalam beberapa minggu mendatang," terang Andreeva kepada pers sebagaimana dikutip Xinhua.
Kepala-kepala lembaga Uni Eropa telah sering bertemu dalam beberapa pekan terakhir untuk menilai kemungkinan hasil dari referendum Inggris. Pada pertemuan Senin, Juncker dan Draghi membahas kemungkin dampak ekonomi, media melaporkan.
Uni Eropa bertujuan untuk menyelesaikan Uni Ekonomi dan Moneter Uni (EMU)-nya paling lambat pada 2025. EMU merupakan langkah besar dalam integrasi ekonomi blok, yang melibatkan koordinasi kebijakan ekonomi dan fiskal, kebijakan moneter umum dan mata uang tunggal.
Para ahli memperingatkan ekonomi blok itu berada dalam ketidakpastian besar menjelang referendum Inggris pada 23 Juni, ketika Inggris akan memilih apakah akan meninggalkan atau tetap tinggal di Uni Eropa yang beranggotakan 23 negara.
Sementara, Perdana Menteri Irlandia Enda Kenny mengatakan pada Senin, "Brexit" akan menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian, serta kemungkinan kembalinya pos pemeriksaan perbatasan antara Inggris dan Republik Irlandia.
"Stabilitas dan kepastian benar-benar penting untuk keberhasilan perekonomian terbuka kecil," kata Kenny dalam pidatonya di Ulster University, Belfast, mengacu pada bagaimana ini akan mempengaruhi hubungan antara Irlandia Utara - bagian dari Inggris - dan Repbulik Irlandia.
Ia menambahkan, kelanjutan kanggotaan Inggris di Uni Eropa (EU) menawarkan stabilitas dan kepastian. Kenny mengatakan puluhan ribu orang melintasi perbatasan antara kedua negara setiap hari untuk bekerja, melakukan bisnis, dan melihat keluarga dan teman-teman mereka.
"Sulit untuk membayangkan hidup tanpa aliran bebas ini," kata dia.
Menurutnya, pembentukan kembali pos pemeriksaan bea cukai di perbatasan, atau setiap pengaturan kepabeanan, akan menjadi langkah disesalkan dan mundur untuk kerja sama dan perdagangan utara-selatan.
Kenny menekankan dukungan kuat pemerintah untuk pilihan tetap di Uni Eropa. (Antara)
Berita Terkait
-
Uni Eropa dan AS Capai Kesepakatan Sementara Aturan Tarif Datang
-
Terminal Karimun Disanksi Uni Eropa, PT OTK Buka Suara
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Petisi Tembus 1 Juta Tanda Tangan, Warga Eropa Desak Uni Eropa Putus Hubungan dengan Israel
-
Ravindra Airlangga: Kemitraan IndonesiaUni Eropa Perlu Diperkuat lewat Diplomasi Parlemen
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru
-
Pembangunan Sekolah Rakyat di Bali Dikebut, Gus Ipul Tekankan Akselerasi
-
Biar Keadilan Tak Macet, Komnas Perempuan Minta Polri Rekrut Polwan Disabilitas