Suara.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane mengatakan ada sembilan tugas yang menjadi prioritas bagi Komisaris Jenderal Tito Karnavian jika menjadi Kapolri. Kesembilan tugas ini merupakan top urgent yang harus menjadi program jangka pendek, yang perlu dituntaskan karena menyangkut kepentingan anggota Polri maupun masyarakat.
IPW berharap dalam membuat konsep, baik dalam uji kepatutan di DPR maupun dalam konsep kerja, Tito jangan seperti sejumlah Kapolri sebelumnya, yang cenderung terjebak dalam retorika dan angan-angan yang sulit diwujudkan dan tidak pernah direalisasikan. Sehingga konsep dan rencana kerjanya hanya retorika kosong. Tito harus membuat konsep yang realistis hingga bisa segera diwujudkan dan dirasakan manfaatnya oleh publik.
Sembilan top urgent Tito nanti ialah, segera membuat call center, memperbaiki pelayanan publik, membenahi sistem pendidikan Polri, mewujudkan rekrutmen berbasis kompetensi dengan assesment system, memperkuat sistem pengawasan internal agar Polri berani bersikap tegas untuk menghukum dan memproses polisi-polisi nakal, menata penggunaan anggaran pengadaan agar tepat guna, memperjuangkan renumerasi 100 persen untuk anggota Polri, menuntaskan sembilan kasus korupsi yang pernah dibongkar Budi Waseso ketika masih menjadi Kabareskrim Polri seperti Pelindo II dan Pertamina Foundation, dan menuntaskan operasi Tinombala dengan segera menangkap Santoso.
"IPW berharap Tito tidak bersikap seperti Kapolri-Kapolri sebelumnya yang terlalu banyak bicara gombal tentang reformasi Polri, padahal memberantas percaloan dalam pengurusan SIM saja tidak mampu. Sangat ironis, reformasi Polri sudah berjalan 27 tahun dan retorika perubahan kepolisian pun selalu dikumandangkan, tapi faktanya untuk mengurus SIM saja publik masih diteror dengan aksi percaloan," kata Neta.
Selain buruknya pelayanan publik, Polri menjadi satu satunya kepolisian dunia yang tidak punya call center. Akibatnya, masyarakat yang menjadi korban kejahatan tidak tahu harus melapor kemana agar kasusnya bisa dengan cepat ditangani Polri.
Untuk itu, IPW berharap Tito fokus pada hal-hal kecil yang menyangkut kepentingan publik dan jangan larut pada retorika-retorika besar yang tidak mengakar dan tidak akan pernah bisa diwujudkan. Dengan fokus pada hal-hal kecil yang menyangkut kepentingan publik, keberadaan Polri benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK