Walhi Tuduh Proyek Reklamasi Punya Unsur Kebohongan Publik

Perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta menyebut adanya penolakan proyek reklamasi bukan untuk menjegal Ahok, untuk maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2017 mendatang.

"Isu reklamasi bukan untuk menjerat Ahok, nggak ada persoalan, isu reklamasi yang merampas hak- hak nelayan seakan akan baru sekarang. Siapapun gubernurnya reklamasi harus ditolak,"ujar perwakilan Walhi Mustakim Dahlan dalam diskusi bertema Skandal Reklamasi: "Ahok Layak untuk Tersangka" di Dunkin Donuts, Jalan HOS Cokroaminoto No 94 Menteng, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Tak hanya itu, Mustaqim juga menuding proyek reklamasi merupakan proyek yang memiliki unsur kebohongan publik.

"Proyek reklamasi itu merupakan proyek kebohongan karena tidak berpihak dengan warga dan justru berpihak pada pengembang,"ucapnya.

Kata Mustaqim, proyek reklamasi juga bisa menyebabkan kerusakan ekosistem laut.

"Arus laut menjadi terganggu, biota laut rusak, nelayan terganggu, banyak kapal nelayan kandas kalau mau ke laut,"jelas Mustaqim.

Dirinya menambahkan, dalam proyek reklamasi sudah sangat jelas terlihat adanya kerusakan ekologi. Mustaqim mencontohkan kerusakan ekologi terlihat seperti jebolnya tanggul di Utara Jakarta.

"Kerusakan ekologi di teluk Jakarta sudah tampak, laut diuruk, banjirnya meluas. Kemarin tanggul roboh (jebol) dianggap hanya karena musibah alam saja. Semuanya jelas, nggak abu-abu lagi," ungkapnya.

Dalam diskusi ini hadir pula, anggota Komisi III DPR PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, anggota Komisi III Fraksi PAN Daeng Muhammad, Sekretaris Jenderal Peradi Sugeng Teguh Santoso, Pengacara Publik LBH Mathew Michelle Lenggu, Direktur KNTI (Komite Nelayan Tradisional Indonesia) Marthin Hadiwinata dan perwakilan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia).