Suara.com - Permainan virtual bernama Pokemon Go belakangan ini menjadi viral di kalangan pecinta game online. Permainan ini sekaligus memunculkan kegelisahan, terutama di DPR.
Ketua DPR Ade Komarudin melarang anggotanya mencari Pokemon di lingkungan DPR, terutama saat sedang bekerja.
"Saya mau rapat di pimpinan supaya ini dilarang. Itu mengganggu produktivitas. Kalau mengganggu, larang saja," kata Ade di DPR, Rabu (20/7/2016).
Sejauh ini, Ade belum memiliki data siapa saja anggotanya yang telah terjangkit virus permainan berbasis real map.
"Saya sampai hari ini belum tahu ada (anggota) yang iseng main. Itu kegiatan iseng yang tidak berguna," kata politikus Golkar.
Tidak hanya di DPR, Sekretariat Kepresidenan RI juga mengeluarkan larangan kepada siapapun mencari Pokemon di lingkungan Istana.
Pengumuman larangan tersebut ditempelkan di pintu press room atau ruangan wartawan kepresidenan. Isi larangannya: "Dilarang Bermain Atau Mencari Pokemon di Lingkungan Istana."
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan Istana merupakan obyek vital, tempat Kepala Negara bekerja.
"Ini kan kantor Presiden, tempat Bapak Presiden bekerja, bukan tempat bermain," kata Bey.
Salah satu pejabat negara yang kepincut Pokemon Go adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Anakku main. Saya ada aplikasinya, jadi bisa lihat (Pokemon)," kata Pramono di komplek Istana Kepresidenan, Jumat (15/7/2016) lalu.
Tetapi, Pramono jarang memainkannya lantaran sibuk bekerja.
Menurut Pramono permainan tersebut sudah mewabah ke Istana Kepresidenan.
"Di Istana juga ada tuh, Pokemon-nya. Kalau di rumah Pokemon-nya cupu-cupu. Nah, di Monas Pokemon-nya top. Cuma memang kalau mainnya tidak hati-hati bisa bahaya," ujar dia.
Polisi telah melarang masyarakat, khususnya anggota polisi, mencari Pokemon di lingkungan markas polisi. Pasalnya, di markas polisi ada banyak hal yang tidak boleh diketahui publik.
Tag
Berita Terkait
-
Ahmad Sahroni Dihukum 6 Bulan Nonaktif dari DPR, Pernyataannya Dianggap Tak Bijak
-
Terbukti Langgar Etik, MKD DPR Nonaktifkan Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni Tanpa Gaji
-
Cegah Penyalahgunaan, MKD Pangkas Titik Anggaran Reses Anggota DPR Menjadi 22
-
Nafa Urbach Tetap Dihukum MKD, Dianggap Kurang Peka Jadi Wakil Rakyat
-
Drama di MKD DPR Berakhir: Uya Kuya Lolos dari Sanksi Kode Etik
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan