Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan pemberhentian kontrak kerjasama dengan PT. Godang Tua Jaya dan PT. Navigat Organic Energy Indonesia tak mempengaruhi pengolahan sampah warga Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.
"Kami sudah kirim semua alat berat baru. Sudah ketemu operator di sana dan semuanya sudah mulai kerjasama," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/7/2016).
Ahok menambahkan peralatan baru dikerahkan Dinas Kebersihan DKI Jakarta ke Bantargebang sekaligus untuk memberi waktu kepada kedua perusahaan swasta untuk menarik keluar alat-alat mereka.
Menurut Ahok tidak ada beda antara swakelola TPST Bantargebang dan pembersihan sungai di Ibu Kota yang dulu dikerjakan swasta, lalu diambil alih pemerintah, selanjutnya dikerjakan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum.
Ahok dapat memahami selama masa transisi penanganan TPST Bantargebang ada kendala. Tetapi, setelah masa transisi lewat, dipastikan semua akan berjalan baik.
"Begitu kami ambil alih kelola, pertama kan kami lupa, sampai Menteng teriak karena sampah nggak diangkut. Teriak semua. Ya pasti terjadi gesekan," kata Ahok. "Sungai dulu waktu kita ambil alih, mungkin kalian lupa juga, semua media, semua koran memuat foto sungai Jakarta semua penuh sampah. Bisa jalan kaki di atas sungai."
Menurut Ahok biaya mengelola sendiri TPST Bantargebang lebih murah dibandingkan diserahkan ke perusahaan swasta seperti Godang Tua Jaya.
Meskipun penanganan Bantargebang diambil alih pemerintah Jakarta, dipastikan uang kompensasi untuk warga sekitar TPST tetap mengalir. Bahkan, para pemulung yang dipekerjakan di TPST akan mendapat BPJS Kesehatan dan gaji sebesar UMP selama 13 bulan.
"Lebih murah saja. Ya, kita ada anggarannya (untuk tambahan uang kompensasi)," katanya.
Berita Terkait
-
Permintaan Flyover dan Rusun dari Pemkot Bekasi, Pemprov DKI Masih Lakukan Pendalaman
-
RK Mau Ubah Sampah di TPST Bantargebang Jadi Bongkahan, Bisa Jadi Pengganti Batako
-
RDF Plant Beroperasi Komersil, Dua Perusahaan Semen Teken Kontrak Beli Hasil Olahan Pengganti Batu Bara
-
Peresmian RDF Plant Warisan Anies Molor Lagi, DLH DKI Masih Uji Hasil Olahan Pengganti Batu Bara
-
Dibangun di Era Anies, Dinas LH Berharap RDF Plant TPST Bantargebang Diresmikan Jokowi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO