Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan pemberhentian kontrak kerjasama dengan PT. Godang Tua Jaya dan PT. Navigat Organic Energy Indonesia tak mempengaruhi pengolahan sampah warga Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.
"Kami sudah kirim semua alat berat baru. Sudah ketemu operator di sana dan semuanya sudah mulai kerjasama," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/7/2016).
Ahok menambahkan peralatan baru dikerahkan Dinas Kebersihan DKI Jakarta ke Bantargebang sekaligus untuk memberi waktu kepada kedua perusahaan swasta untuk menarik keluar alat-alat mereka.
Menurut Ahok tidak ada beda antara swakelola TPST Bantargebang dan pembersihan sungai di Ibu Kota yang dulu dikerjakan swasta, lalu diambil alih pemerintah, selanjutnya dikerjakan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum.
Ahok dapat memahami selama masa transisi penanganan TPST Bantargebang ada kendala. Tetapi, setelah masa transisi lewat, dipastikan semua akan berjalan baik.
"Begitu kami ambil alih kelola, pertama kan kami lupa, sampai Menteng teriak karena sampah nggak diangkut. Teriak semua. Ya pasti terjadi gesekan," kata Ahok. "Sungai dulu waktu kita ambil alih, mungkin kalian lupa juga, semua media, semua koran memuat foto sungai Jakarta semua penuh sampah. Bisa jalan kaki di atas sungai."
Menurut Ahok biaya mengelola sendiri TPST Bantargebang lebih murah dibandingkan diserahkan ke perusahaan swasta seperti Godang Tua Jaya.
Meskipun penanganan Bantargebang diambil alih pemerintah Jakarta, dipastikan uang kompensasi untuk warga sekitar TPST tetap mengalir. Bahkan, para pemulung yang dipekerjakan di TPST akan mendapat BPJS Kesehatan dan gaji sebesar UMP selama 13 bulan.
"Lebih murah saja. Ya, kita ada anggarannya (untuk tambahan uang kompensasi)," katanya.
Berita Terkait
-
BPI Danantara dan Pemprov DKI Siap Wujudkan Proyek Energi Sampah November Ini
-
Permintaan Flyover dan Rusun dari Pemkot Bekasi, Pemprov DKI Masih Lakukan Pendalaman
-
RK Mau Ubah Sampah di TPST Bantargebang Jadi Bongkahan, Bisa Jadi Pengganti Batako
-
RDF Plant Beroperasi Komersil, Dua Perusahaan Semen Teken Kontrak Beli Hasil Olahan Pengganti Batu Bara
-
Peresmian RDF Plant Warisan Anies Molor Lagi, DLH DKI Masih Uji Hasil Olahan Pengganti Batu Bara
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?