Dua Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Alexander Marwata memainkan game yang diberi nama Mafia Hukum Monster (Makumon Go) di gedung KPK pada Selasa (26/7/2016) siang. [suara.com/Nikolaus Tolen]
Dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang dan Alexander Marwata memainkan game yang diberi nama Mafia Hukum Monster (Makumon Go) di gedung KPK pada Selasa (26/7/2016) siang.
Permainan yang mengambil momentum tren game Pokemon Go tersebut diperkenalkan oleh Koalisi Pemantau Peradilan yang terdiri dari YLBHI, ICJR, LEIP, PSHK, MAPPI, ICW, TII, ILR, dan KRHN. Koalisi tersebut mendatangi KPK untuk memberikan dukungan moral kepada lembaga antirasuah untuk menangkap para mafia hukum di lembaga peradilan.
Apa yang dilakukan oleh kedua komisioner KPK untuk menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki komitmen kuat untuk menegakkan hukum.
"Tertangkapnya pejabat peradilan memperkuat pandangan bahwa memang mafia peradilan itu memang ada. Kita nggak hanya berhenti, tapi bagaimana kita bisa mendorong reformasi utamanya di Mahkamah Agung," kata Alex di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Alex dan Saut memainkan mencari Makumon layaknya mencari Pokemon. Mereka diberikan bola yang diberi nama Makuball, lalu melemparkannya ke arah boneka Makumon.
Makumon yang merupakan analogi mafia hukum harus dilempari Makuball sampai tersungkur. Hal itu, dapat terwujud kalau KPK memiliki semangat yang kuat dalam memberantas mafia hukum.
"KPK harus berani dong, KPK harus semangat. KPK harus melihat semagat masyarakat yang begitu antusias dalam memburu monster dalam game Pokemon yang lagi seru saat ini. Makanya kita bawa Makuball tadi, agar KPK dapat memburu Makumon," kata koordinator koalisi Julius Ibrani.
Koalisi datang ke KPK untuk memberikan dukungan moral agar terus berjuang dan tanpa ragu menegakkan hukum.
"Koalisi mendesak KPK untuk bekerja lebih sigap dan strategis agar dapat segera mengungkap dan menangkap aktor utama mafia hukum di pengadilan (mafia hukum kelas monster), mendesak dan membantu MA melakukan perbaikan sistemik untuk mencegah reposisi dan menguatnya kembali jaringan mafia hukum di pengadilan," kata Julius.
Permainan yang mengambil momentum tren game Pokemon Go tersebut diperkenalkan oleh Koalisi Pemantau Peradilan yang terdiri dari YLBHI, ICJR, LEIP, PSHK, MAPPI, ICW, TII, ILR, dan KRHN. Koalisi tersebut mendatangi KPK untuk memberikan dukungan moral kepada lembaga antirasuah untuk menangkap para mafia hukum di lembaga peradilan.
Apa yang dilakukan oleh kedua komisioner KPK untuk menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki komitmen kuat untuk menegakkan hukum.
"Tertangkapnya pejabat peradilan memperkuat pandangan bahwa memang mafia peradilan itu memang ada. Kita nggak hanya berhenti, tapi bagaimana kita bisa mendorong reformasi utamanya di Mahkamah Agung," kata Alex di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Alex dan Saut memainkan mencari Makumon layaknya mencari Pokemon. Mereka diberikan bola yang diberi nama Makuball, lalu melemparkannya ke arah boneka Makumon.
Makumon yang merupakan analogi mafia hukum harus dilempari Makuball sampai tersungkur. Hal itu, dapat terwujud kalau KPK memiliki semangat yang kuat dalam memberantas mafia hukum.
"KPK harus berani dong, KPK harus semangat. KPK harus melihat semagat masyarakat yang begitu antusias dalam memburu monster dalam game Pokemon yang lagi seru saat ini. Makanya kita bawa Makuball tadi, agar KPK dapat memburu Makumon," kata koordinator koalisi Julius Ibrani.
Koalisi datang ke KPK untuk memberikan dukungan moral agar terus berjuang dan tanpa ragu menegakkan hukum.
"Koalisi mendesak KPK untuk bekerja lebih sigap dan strategis agar dapat segera mengungkap dan menangkap aktor utama mafia hukum di pengadilan (mafia hukum kelas monster), mendesak dan membantu MA melakukan perbaikan sistemik untuk mencegah reposisi dan menguatnya kembali jaringan mafia hukum di pengadilan," kata Julius.
Komentar
Berita Terkait
-
Kasus Suap Ubah Opini WDP ke WTP, Anggota BPK Bobby Tak Banyak Bicara usai Diperiksa KPK
-
Inkonsisten Soal Status Hukum Febrie, Kejagung Disemprot: Jangan Ada Perlakuan Khusus!
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Tito: Integritas Tak Bisa Dijamin Meski Dipilih Rakyat
-
Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Tito: Biaya Pilkada Tinggi, Akhirnya Cari Jalan Tak Benar
-
Usai Rumahnya Digeledah, Anggota BPK Bobby Adhityo Diperiksa KPK
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
Pilihan
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
Terkini
-
Polemik Berkas Korupsi PLTU Batubara, Langkah Polri Dinilai Lawful dan Rasional
-
Nobar Piala Dunia TNI AD di 25 Ribu Titik Sedot 1,1 Juta Penonton, Roda Ekonomi Tembus Rp5 Triliun
-
Dimulai dari Reservasi, Hotel di Gading Serpong Ini Andalkan Pengalaman Serba Digital
-
Kronologi Dugaan Guru SD Hukum Murid Pakai Mistar di Lubuklinggau, Polisi Periksa TKP
-
Daftar Brand yang Paling Sering Masuk Keranjang Belanja Warga Indonesia
-
Kenapa Harga Pemain EA FC 26 Naik-Turun Setiap Pekan? Ini Polanya
-
Flu Singapura Merebak di Sumsel, Mengapa Palembang Jadi Daerah dengan Kasus Terbanyak?
-
Statistik Apik Youri Tielemans, Pengganti Casemiro yang Lebih Efisien untuk MU
-
Purbaya Jamin Kopdes Merah Putih Pasti Untung, Asal Tak Dikorupsi
-
Jembatan Musi V Segera Dibuka, Perjalanan Palembang-Betung Bakal Cuma 1 Jam