Dua Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Alexander Marwata memainkan game yang diberi nama Mafia Hukum Monster (Makumon Go) di gedung KPK pada Selasa (26/7/2016) siang. [suara.com/Nikolaus Tolen]
Dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang dan Alexander Marwata memainkan game yang diberi nama Mafia Hukum Monster (Makumon Go) di gedung KPK pada Selasa (26/7/2016) siang.
Permainan yang mengambil momentum tren game Pokemon Go tersebut diperkenalkan oleh Koalisi Pemantau Peradilan yang terdiri dari YLBHI, ICJR, LEIP, PSHK, MAPPI, ICW, TII, ILR, dan KRHN. Koalisi tersebut mendatangi KPK untuk memberikan dukungan moral kepada lembaga antirasuah untuk menangkap para mafia hukum di lembaga peradilan.
Apa yang dilakukan oleh kedua komisioner KPK untuk menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki komitmen kuat untuk menegakkan hukum.
"Tertangkapnya pejabat peradilan memperkuat pandangan bahwa memang mafia peradilan itu memang ada. Kita nggak hanya berhenti, tapi bagaimana kita bisa mendorong reformasi utamanya di Mahkamah Agung," kata Alex di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Alex dan Saut memainkan mencari Makumon layaknya mencari Pokemon. Mereka diberikan bola yang diberi nama Makuball, lalu melemparkannya ke arah boneka Makumon.
Makumon yang merupakan analogi mafia hukum harus dilempari Makuball sampai tersungkur. Hal itu, dapat terwujud kalau KPK memiliki semangat yang kuat dalam memberantas mafia hukum.
"KPK harus berani dong, KPK harus semangat. KPK harus melihat semagat masyarakat yang begitu antusias dalam memburu monster dalam game Pokemon yang lagi seru saat ini. Makanya kita bawa Makuball tadi, agar KPK dapat memburu Makumon," kata koordinator koalisi Julius Ibrani.
Koalisi datang ke KPK untuk memberikan dukungan moral agar terus berjuang dan tanpa ragu menegakkan hukum.
"Koalisi mendesak KPK untuk bekerja lebih sigap dan strategis agar dapat segera mengungkap dan menangkap aktor utama mafia hukum di pengadilan (mafia hukum kelas monster), mendesak dan membantu MA melakukan perbaikan sistemik untuk mencegah reposisi dan menguatnya kembali jaringan mafia hukum di pengadilan," kata Julius.
Permainan yang mengambil momentum tren game Pokemon Go tersebut diperkenalkan oleh Koalisi Pemantau Peradilan yang terdiri dari YLBHI, ICJR, LEIP, PSHK, MAPPI, ICW, TII, ILR, dan KRHN. Koalisi tersebut mendatangi KPK untuk memberikan dukungan moral kepada lembaga antirasuah untuk menangkap para mafia hukum di lembaga peradilan.
Apa yang dilakukan oleh kedua komisioner KPK untuk menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki komitmen kuat untuk menegakkan hukum.
"Tertangkapnya pejabat peradilan memperkuat pandangan bahwa memang mafia peradilan itu memang ada. Kita nggak hanya berhenti, tapi bagaimana kita bisa mendorong reformasi utamanya di Mahkamah Agung," kata Alex di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Alex dan Saut memainkan mencari Makumon layaknya mencari Pokemon. Mereka diberikan bola yang diberi nama Makuball, lalu melemparkannya ke arah boneka Makumon.
Makumon yang merupakan analogi mafia hukum harus dilempari Makuball sampai tersungkur. Hal itu, dapat terwujud kalau KPK memiliki semangat yang kuat dalam memberantas mafia hukum.
"KPK harus berani dong, KPK harus semangat. KPK harus melihat semagat masyarakat yang begitu antusias dalam memburu monster dalam game Pokemon yang lagi seru saat ini. Makanya kita bawa Makuball tadi, agar KPK dapat memburu Makumon," kata koordinator koalisi Julius Ibrani.
Koalisi datang ke KPK untuk memberikan dukungan moral agar terus berjuang dan tanpa ragu menegakkan hukum.
"Koalisi mendesak KPK untuk bekerja lebih sigap dan strategis agar dapat segera mengungkap dan menangkap aktor utama mafia hukum di pengadilan (mafia hukum kelas monster), mendesak dan membantu MA melakukan perbaikan sistemik untuk mencegah reposisi dan menguatnya kembali jaringan mafia hukum di pengadilan," kata Julius.
Komentar
Berita Terkait
-
Gelar Tes Urine di Rutan, KPK Pastikan 73 Tahanan Bersih dari Narkoba
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
Terkini
-
Menteri PU Percepat Pemulihan Aceh: Kerja 24 Jam, Program Padat Karya, hingga Pembangunan Bendungan
-
Meriah! Suara.com Bareng Accor Sambut Tahun Baru 2026 dengan Kompetisi Dekorasi Kue
-
Gaji Sopir MBG Lebih Tinggi dari Guru Honorer, JPPI: Lebih Rasional Jadi Sopir!
-
Jembatan Bailey Lawe Mengkudu Fungsional, Akses Gayo Lues-Aceh Tenggara Kembali Lancar
-
Dilema PDIP dan Demokrat: Antara Tolak Pilkada Lewat DPRD atau Tergilas Blok Besar
-
689 Polisi Dipecat Sepanjang 2025, Irwasum: Sanksi Adalah 'Gigi' Pengawasan
-
Eros Djarot Ungkap Kisah Geng Banteng, Kedekatan dengan Megawati hingga Taufiq Kiemas
-
Kedaulatan dan Lingkungan Terancam, Tambang Emas di Sangihe Terus Beroperasi
-
KSPI Sentil Gaya Kepemimpinan KDM, Dinilai Penuh Kebohongan Soal Buruh
-
Refly Harun Bedah Tulisan 'Somebody Please Help Him' dr. Tifa Soal Sosok Misterius, Sindir Siapa?