Dua Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Alexander Marwata memainkan game yang diberi nama Mafia Hukum Monster (Makumon Go) di gedung KPK pada Selasa (26/7/2016) siang. [suara.com/Nikolaus Tolen]
Dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang dan Alexander Marwata memainkan game yang diberi nama Mafia Hukum Monster (Makumon Go) di gedung KPK pada Selasa (26/7/2016) siang.
Permainan yang mengambil momentum tren game Pokemon Go tersebut diperkenalkan oleh Koalisi Pemantau Peradilan yang terdiri dari YLBHI, ICJR, LEIP, PSHK, MAPPI, ICW, TII, ILR, dan KRHN. Koalisi tersebut mendatangi KPK untuk memberikan dukungan moral kepada lembaga antirasuah untuk menangkap para mafia hukum di lembaga peradilan.
Apa yang dilakukan oleh kedua komisioner KPK untuk menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki komitmen kuat untuk menegakkan hukum.
"Tertangkapnya pejabat peradilan memperkuat pandangan bahwa memang mafia peradilan itu memang ada. Kita nggak hanya berhenti, tapi bagaimana kita bisa mendorong reformasi utamanya di Mahkamah Agung," kata Alex di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Alex dan Saut memainkan mencari Makumon layaknya mencari Pokemon. Mereka diberikan bola yang diberi nama Makuball, lalu melemparkannya ke arah boneka Makumon.
Makumon yang merupakan analogi mafia hukum harus dilempari Makuball sampai tersungkur. Hal itu, dapat terwujud kalau KPK memiliki semangat yang kuat dalam memberantas mafia hukum.
"KPK harus berani dong, KPK harus semangat. KPK harus melihat semagat masyarakat yang begitu antusias dalam memburu monster dalam game Pokemon yang lagi seru saat ini. Makanya kita bawa Makuball tadi, agar KPK dapat memburu Makumon," kata koordinator koalisi Julius Ibrani.
Koalisi datang ke KPK untuk memberikan dukungan moral agar terus berjuang dan tanpa ragu menegakkan hukum.
"Koalisi mendesak KPK untuk bekerja lebih sigap dan strategis agar dapat segera mengungkap dan menangkap aktor utama mafia hukum di pengadilan (mafia hukum kelas monster), mendesak dan membantu MA melakukan perbaikan sistemik untuk mencegah reposisi dan menguatnya kembali jaringan mafia hukum di pengadilan," kata Julius.
Permainan yang mengambil momentum tren game Pokemon Go tersebut diperkenalkan oleh Koalisi Pemantau Peradilan yang terdiri dari YLBHI, ICJR, LEIP, PSHK, MAPPI, ICW, TII, ILR, dan KRHN. Koalisi tersebut mendatangi KPK untuk memberikan dukungan moral kepada lembaga antirasuah untuk menangkap para mafia hukum di lembaga peradilan.
Apa yang dilakukan oleh kedua komisioner KPK untuk menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki komitmen kuat untuk menegakkan hukum.
"Tertangkapnya pejabat peradilan memperkuat pandangan bahwa memang mafia peradilan itu memang ada. Kita nggak hanya berhenti, tapi bagaimana kita bisa mendorong reformasi utamanya di Mahkamah Agung," kata Alex di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Alex dan Saut memainkan mencari Makumon layaknya mencari Pokemon. Mereka diberikan bola yang diberi nama Makuball, lalu melemparkannya ke arah boneka Makumon.
Makumon yang merupakan analogi mafia hukum harus dilempari Makuball sampai tersungkur. Hal itu, dapat terwujud kalau KPK memiliki semangat yang kuat dalam memberantas mafia hukum.
"KPK harus berani dong, KPK harus semangat. KPK harus melihat semagat masyarakat yang begitu antusias dalam memburu monster dalam game Pokemon yang lagi seru saat ini. Makanya kita bawa Makuball tadi, agar KPK dapat memburu Makumon," kata koordinator koalisi Julius Ibrani.
Koalisi datang ke KPK untuk memberikan dukungan moral agar terus berjuang dan tanpa ragu menegakkan hukum.
"Koalisi mendesak KPK untuk bekerja lebih sigap dan strategis agar dapat segera mengungkap dan menangkap aktor utama mafia hukum di pengadilan (mafia hukum kelas monster), mendesak dan membantu MA melakukan perbaikan sistemik untuk mencegah reposisi dan menguatnya kembali jaringan mafia hukum di pengadilan," kata Julius.
Komentar
Berita Terkait
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara
-
Eks Pimpinan KPK BW Soroti Kasus Haji yang Menggantung: Dulu, Naik Sidik Pasti Ada Tersangka
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
Terkini
-
Bupati Aceh Tamiang Minta Arahan Menhut soal Pemanfaatan Kayu Sisa Banjir Bandang
-
Detik-detik Puting Beliung di Bogor Terbangkan Sayap Pesawat 300 Meter hingga Timpa Rumah Warga
-
Ribuan Buruh KSPI Demo di Monas, Tuntut Dedi Mulyadi Kembalikan Kenaikan UMSK Jabar
-
Pilunya Bupati Aceh Utara: Warga Kami Hanyut tapi Tidak Viral, Presiden Belum Pernah Hadir!
-
4.839 Rumah Hilang, Bupati Aceh Tamiang Kejar Pembangunan Huntara dan Huntap
-
Malam Tahun Baru 2026 di Jakarta Usung Doa Bersama dan Donasi Korban Bencana
-
Erros Djarot: Taufiq Kiemas Sosok Paling Gigih Dorong Megawati jadi Pemimpin Indonesia
-
Butuh Alat Berat, Bupati Aceh Tamiang: Petani Kami Nekat Tetap Menanam Meski Sawah Tertimbun Lumpur
-
Tak Ada Toleransi, Polda DIY Cabut Seluruh Izin Pesta Kembang Api di Jogja
-
Pramono Anung Putihkan 6.050 Ijazah Warga Jakarta, Ada yang Tertahan hingga 17 Tahun