Suara.com - Asosiasi Muslim Prancis mengusulkan agar pajak atas makanan halal dipakai untuk mendanai masjid dan melawan radikalisasi. Wacana ini muncul menyusul rangkaian teror yang terjadi di negara tersebut.
Dilansir dari laman Independent, Minggu (7/8/2016), ketua Dewan Perancis Iman Muslim (CFCM) Anouar Kbibech, mengatakan pihaknya akan membuat yayasan baru terkait rencana tersebut. Tujuannya untuk mengurangi dermawan asing di tengah kekhawatiran terhadap ekstremisme
Sejauh ini, Kbibech mengklaim idenya mendapat respon positif dari para politisi. Meskipun masih ada keraguan di mana pajak tersebut bakal diterapkan.
"Sebetulnya idenya ini sudah ada sejak CFCM didirikan," kata Kbibech.
"Kami telah mencapai langkah pertama dengan penandatanganan kerangka agama dalam piagam halal CFCM," ujarnya lagi.
Dalam aturan baru itu, dana yang terkumpul nanti akan di alokasikan untuk membayar gaji para imam, pendanaan pembangunan masjid, serta pengoperasian masjid.
Sebelumnya, PM Prancis, Manuel Valls menyerukan larangan dana asing untuk tempat ibadah muslim. Seruan ini dikeluarkam di tengah kekhawatiran radikalisme atas serangkaian teror di negara tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
- Ini 4 Tablet Paling Murah 2026, Memori Tembus 256 GB
Pilihan
-
Cerita Warga Solo Hadapi Pajak Opsen hingga Kaget Uang Tak Cukup, FX Rudy: Mohon Dipertimbangkan!
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
Terkini
-
Gaya Prabowo Hadapi Konglomerat Berbeda dengan Jokowi: Tertutup, Berbasis Data Satgas
-
Ancam Pendapatan UMKM, Pramono Anung Diminta Tinjau Ulang Dampak Ekonomi Perda KTR Jakarta
-
Temui Komisi III DPR, Tiga Konfederasi Buruh Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Alasan di Balik Batalnya Inosentius Samsul Jadi Hakim MK, DPR: Dapat Tugas Baru di Danantara
-
Pemerintah Resmi Ajukan Permohonan Eksekusi Hotel Sultan
-
Jalan Berlubang di Jakarta, Siapa Bertanggung Jawab?
-
Satpol PP Duren Sawit 'Bersihkan' Trotoar dari 11 PKL dan 5 Motor Parkir Liar
-
Juknis Pembelajaran Selama Ramadan dari Kemenag: Madrasah Tak Wajib Khatam Al Quran
-
Legislator PDIP: Jokowi Harus Tanggung Jawab atas Kerusakan Desain UU KPK
-
Beda dengan Jokowi, Mensesneg Sebut Pemerintah Prabowo Belum Berencana Balikkan UU KPK