Tujuh partai bentuk Koalisi Kekeluargaan untuk lawan Basuki Tjahaja Purnama [suara.com/Oke Atmaja]
Anggota Dewan Pakar DPP Partai Nasional Demokrat Taufiqulhadi menganggap lucu Koalisi Kekeluargaan yang dibentuk oleh tujuh partai menjelang pilkada Jakarta periode 2017-2022. Koalisi tersebut dibentuk kemarin oleh perwakilan PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, PPP, PAN, PKB, dan Demokrat tingkat daerah. Mereka sepakat mencari pemimpin Jakarta yang lebih baik dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Menurut saya ini koalisi gamang saja. Kenapa gamang? Karena Ahok sudah terlalu jauh berada di depan, lalu mereka membuat koalisi. Padahal mantennya (pengantinnya atau pasangan calon) belum ada. Ini menurut saya lucu," kata Taufiqulhadi, Selasa (9/8/2016).
Menurut dia pembentukan koalisi partai seharusnya untuk tujuan yang lebih konkrit, misalnya mendukung pasangan calon yang akan diusung ke pemilu. beda dengan Koalisi Kekeluargaan yang hanya menyepakati kriteria calon.
Menurut dia pembentukan koalisi partai seharusnya untuk tujuan yang lebih konkrit, misalnya mendukung pasangan calon yang akan diusung ke pemilu. beda dengan Koalisi Kekeluargaan yang hanya menyepakati kriteria calon.
Taufiqulhadi memprediksi koalisi tersebut tidak bakal permanen, mengingat belum ada pasangan calon yang disepakati bersama. Dia memprediksi setelah nanti dimunculkan pasangan calon, akan ada partai yang tidak menerima, lalu memutuskan keluar dari barisan.
"Seharusnya pastikan dulu siapa yang maju. Karena nanti, begitu muncul figur, maka akan terpecah belah. Itu nasehat saya," kata dia.
"Seharusnya pastikan dulu siapa yang maju. Karena nanti, begitu muncul figur, maka akan terpecah belah. Itu nasehat saya," kata dia.
Itu sebabnya, Partai Nasdem terpengaruh dengan gerakan tersebut. Nasdem tetap komitmen untuk memenangkan Ahok bersama Golkar dan Hanura.
Nasdem mendukung Ahok karena sudah terbukti 60 persen warga Jakarta mendukungnya.
"Jadi menurut saya ini koalisi main-main. Rugi sendiri nanti. Mereka kan tidak ada calon, lantas untuk apa membuat koalisi. Lebih baik buat mendukung Ahok, kan selesai," ujar anggota Komisi III DPR.
Komentar
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan