Tujuh partai bentuk Koalisi Kekeluargaan untuk lawan Basuki Tjahaja Purnama [suara.com/Oke Atmaja]
Anggota Dewan Pakar DPP Partai Nasional Demokrat Taufiqulhadi menganggap lucu Koalisi Kekeluargaan yang dibentuk oleh tujuh partai menjelang pilkada Jakarta periode 2017-2022. Koalisi tersebut dibentuk kemarin oleh perwakilan PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, PPP, PAN, PKB, dan Demokrat tingkat daerah. Mereka sepakat mencari pemimpin Jakarta yang lebih baik dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Menurut saya ini koalisi gamang saja. Kenapa gamang? Karena Ahok sudah terlalu jauh berada di depan, lalu mereka membuat koalisi. Padahal mantennya (pengantinnya atau pasangan calon) belum ada. Ini menurut saya lucu," kata Taufiqulhadi, Selasa (9/8/2016).
Menurut dia pembentukan koalisi partai seharusnya untuk tujuan yang lebih konkrit, misalnya mendukung pasangan calon yang akan diusung ke pemilu. beda dengan Koalisi Kekeluargaan yang hanya menyepakati kriteria calon.
Menurut dia pembentukan koalisi partai seharusnya untuk tujuan yang lebih konkrit, misalnya mendukung pasangan calon yang akan diusung ke pemilu. beda dengan Koalisi Kekeluargaan yang hanya menyepakati kriteria calon.
Taufiqulhadi memprediksi koalisi tersebut tidak bakal permanen, mengingat belum ada pasangan calon yang disepakati bersama. Dia memprediksi setelah nanti dimunculkan pasangan calon, akan ada partai yang tidak menerima, lalu memutuskan keluar dari barisan.
"Seharusnya pastikan dulu siapa yang maju. Karena nanti, begitu muncul figur, maka akan terpecah belah. Itu nasehat saya," kata dia.
"Seharusnya pastikan dulu siapa yang maju. Karena nanti, begitu muncul figur, maka akan terpecah belah. Itu nasehat saya," kata dia.
Itu sebabnya, Partai Nasdem terpengaruh dengan gerakan tersebut. Nasdem tetap komitmen untuk memenangkan Ahok bersama Golkar dan Hanura.
Nasdem mendukung Ahok karena sudah terbukti 60 persen warga Jakarta mendukungnya.
"Jadi menurut saya ini koalisi main-main. Rugi sendiri nanti. Mereka kan tidak ada calon, lantas untuk apa membuat koalisi. Lebih baik buat mendukung Ahok, kan selesai," ujar anggota Komisi III DPR.
Komentar
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional