Tujuh partai bentuk Koalisi Kekeluargaan untuk lawan Basuki Tjahaja Purnama [suara.com/Oke Atmaja]
Anggota Dewan Pakar DPP Partai Nasional Demokrat Taufiqulhadi menganggap lucu Koalisi Kekeluargaan yang dibentuk oleh tujuh partai menjelang pilkada Jakarta periode 2017-2022. Koalisi tersebut dibentuk kemarin oleh perwakilan PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, PPP, PAN, PKB, dan Demokrat tingkat daerah. Mereka sepakat mencari pemimpin Jakarta yang lebih baik dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Menurut saya ini koalisi gamang saja. Kenapa gamang? Karena Ahok sudah terlalu jauh berada di depan, lalu mereka membuat koalisi. Padahal mantennya (pengantinnya atau pasangan calon) belum ada. Ini menurut saya lucu," kata Taufiqulhadi, Selasa (9/8/2016).
Menurut dia pembentukan koalisi partai seharusnya untuk tujuan yang lebih konkrit, misalnya mendukung pasangan calon yang akan diusung ke pemilu. beda dengan Koalisi Kekeluargaan yang hanya menyepakati kriteria calon.
Menurut dia pembentukan koalisi partai seharusnya untuk tujuan yang lebih konkrit, misalnya mendukung pasangan calon yang akan diusung ke pemilu. beda dengan Koalisi Kekeluargaan yang hanya menyepakati kriteria calon.
Taufiqulhadi memprediksi koalisi tersebut tidak bakal permanen, mengingat belum ada pasangan calon yang disepakati bersama. Dia memprediksi setelah nanti dimunculkan pasangan calon, akan ada partai yang tidak menerima, lalu memutuskan keluar dari barisan.
"Seharusnya pastikan dulu siapa yang maju. Karena nanti, begitu muncul figur, maka akan terpecah belah. Itu nasehat saya," kata dia.
"Seharusnya pastikan dulu siapa yang maju. Karena nanti, begitu muncul figur, maka akan terpecah belah. Itu nasehat saya," kata dia.
Itu sebabnya, Partai Nasdem terpengaruh dengan gerakan tersebut. Nasdem tetap komitmen untuk memenangkan Ahok bersama Golkar dan Hanura.
Nasdem mendukung Ahok karena sudah terbukti 60 persen warga Jakarta mendukungnya.
"Jadi menurut saya ini koalisi main-main. Rugi sendiri nanti. Mereka kan tidak ada calon, lantas untuk apa membuat koalisi. Lebih baik buat mendukung Ahok, kan selesai," ujar anggota Komisi III DPR.
Komentar
Berita Terkait
-
Ahok Buka Suara Soal Kericuhan di Belitung Timur: Harga Beli Timah Harus Sesuai Pasar
-
Pancasakti Run 2026 Diikuti 5.000 Peserta, Ditargetkan Jadi 8.000 pada 2027
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
Terpopuler
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
- Kunjungi Korban Gempa di NTT Hari Ini, Gus Miftah Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Jangan Takut Gagal, Kisah Reski Menembus Pendidikan Tinggi Lewat BIDIKSIBA PTBA
-
BPK Audit Kinerja MK dalam Penanganan PHPU 2024 Meski Raih Opini WTP
-
8 dari 10 Anak Indonesia Kekurangan DHA, Ini yang Perlu Diperhatikan Orang Tua
-
Wajah Lain Krisis Karhutla: Anak Terpapar Asap, Perempuan Lebih Berat Merasakan Beban
-
Tanpa Disadari, Teknologi Ini Diam-Diam Mengubah Cara Kita Menjalani Hari
-
KAMMI Minta Aksi AMPB 27 Agustus Ditahan, Khawatir Ditunggangi hingga Picu Kerusuhan
-
PALHI Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi PT TPL, Minta Big Boss Diperiksa
-
KAMMI Tolak Aksi Warga Pati di DPR, Tetap Dukung RUU Perampasan Aset
-
Sumsel Makin Membara, 449 Hotspot Karhutla Mengintai Kesehatan Pernapasan Warga
-
Menkeu Siapkan Rp31 T untuk Pengalihan Status PPPK Paruh Waktu