Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad memandang sistem pengawasan Pilkada Serentak 2017 merupakan tanggung jawab bersama. Maka, dia meminta masyarakat ikut andil untuk terlibat aktif dalam pengawasan Pilkada yang diselenggarakan pada 15 Februari 2017.
"Dari dulu kami menyadari bahwa tanggung jawab sukses Pilkada serta sistem pengawasan pemilu sejatinya tanggung jawab bersama. Bawaslu mengajak masyarakat bahwa kita semua punya andil untuk sukseskan pengawasan pilkada," kata Muhammad di acara Sosialiasi Akbar Pengawasan Pemilu Partisipatif di kawasan Car Free Day, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (14/8/2016).
Menurutnya sosialiasi pengawasan Pilkada ini bisa menggugah kesadaran masyarakat untuk berperan aktif mengawasi segala bentuk pelanggaran di pelaksanaan hajatan politik lima tahunan tersebut.
"Pemilu ini tak boleh eksklusif punya Bawaslu, KPU atau parpol, sejatinya pemilu ini milik rakyat. Jadi kami imgin menggugah kesadaran masyarakat melaksakan program pengawasan partisipatif dalam sosialisasi akbar ini supaya masyarakat ikut serta," kata Muhammad
"Bagaimana kita bekerja apapun profesi kita paling tidak kita peduli terhadap pengawasan pemilu sebagai tanggungjawab bersama," imbuhnya.
Lebih lanjut, Muhammad mengatakan sengaja menggelar sosialiasi pelaksanaan Pilkada Serentak di kawasan CFD agar masyarakat bisa langsung melihat cara kerja Bawaslu dalam melakukan sistem pengawasan.
Kedua kita ingin menyampaikan kepad masy hasil-hasil apa yg selama ini sudah dilakukan. Jadi hasil pengawasan, seluruh profesi menjelaskan hasil-hasil pengawasannya di stand yang sudah ada. Biar masyarakat tau apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan dan apa tantangan-tantangan pengawasan sehingca kita bisa turut serta ambil di dalamnya," katanya.
Dia juga menilai acara sosiasliasi ini juga penting agar masyatakat bisa mengetahui apa yang belum dipahami soal kerja pengawasan Bawaslu yang ada di seluruh daerah di Indonesia.
"Ya jadi forum ini memang melibatkan masyarakat di area terbuka ini, mereka boleh bertanya apa saja kepada kita terkait pengawasan (pemilu) di provinsi A, B, dan kira-kira bagian mana masyarakat bisa ikut serta di pengawasan partisipatif," kata Muhammad.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi
-
Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar