Anggota Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo memberhentikan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM, dan berharap penggantinya "bebas" dari rekam jejak berhubungan dengan mafia energi internasional.
"Menteri ESDM yang baru nanti yang mengantikan Archandra harus sosok yang 'bebas' dari rekam jejak berhubungan dengan mafia energi internasional," katanya di Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Dia mengatakan, pertimbangan bebas dari hubungan mafia energi internasional itu agar kebijakan yang diambil nanti benar-benar menguntungkan Indonesia.
Bobby mencontohkan seperti pola kerja sama ekstraktif, investasi proses nilai tambah (kilang atau smelter), dan transfer teknologi (jasa penunjang seperti pemboran, konstruksi pengembangan wilayah kerja, moda transport).
"Menteri ESDM baru juga harus punya formulasi mempercepat PPA di PLN yang mandeg, karena tidak sinkronnya pola financing dengan harga beli listrik, yang dengan penurunan harga minyak, cenderung lambat dalam melaksanakan pembangunan power plant dari batu bara dan energi terbarukan," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR itu juga berharap Menteri ESDM yang baru nanti bisa melakuan percepatan untuk memformulasikan sistem subsidi BBM yang efektif dan tepat sasaran, agar terhindar dari tragedi Venezuela, walaupun 18 persen cadangan minyak dunia, menjadi fail state, karena salah kelola.
Dia juga menyarankan agar Presiden Jokowi tetap merangkul Archandra dalam membangun ketahanan energi Indonesia, dengan memproses kembali WNI Archandra, dan menerima masukan-masukan mengenai solusi atas masalah kemandirian energi di Indonesia.
"Saya percaya, Presiden mampu menugaskan Menteri ESDM yang bukan hanya bersih, bukan hanya asal pintar teknis, tapi taktis dan strategis dalam mengatasi masalah energi Indonesia yang kompleks ini," katanya.
Sebelumnya Presiden Jokowi memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait permasalahan dwikewarganegaraan.
"Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar dari posisinya," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Presiden, Senin (15/8).
Pratikno mengatakan keputusan itu menyikapi pertanyaan publik soal Arcandra, dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber.
Menurut Pratikno, posisi Menteri ESDM untuk sementara dipegang Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga Menteri Koordinator Kemaritiman.
"Luhut menjadi pelaksana tugas menteri ESDM sampai diangkatnya Menteri ESDM definitif," kata Pratikno. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Archandra Tak Sendiri, 3 Orang Ini Tak Genap Sebulan Jadi Menteri
-
Pencopotan Archandra oleh Jokowi Dinilai Tidak Cukup
-
Achandra Menteri Tercepat, Yusril: Jokowi Salah Angkat, Memalukan
-
Pengamat: Jokowi Langgar Konstitusi Bila Tetap Bela Archandra
-
Archandra Dicopot, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Pengganti Sementara
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Tolak Damai! Tersangka Roy Suryo Cs Pilih Bertarung di Pengadilan Kasus Ijazah Jokowi
-
Meski SP3 Rismon Terbit, Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ijazah Jokowi Belum Selesai
-
Menhut Ungkap Strategi Baru Penguatan Pasar Karbon Nasional,
-
Izin Periksa Pelaku Tak Kunjung Turun, TNI Halangi Langkah Komnas HAM Usut Teror Aktivis KontraS?
-
Marak Pejabat Korupsi Gegara Biaya Politik Mahal, KPK Usul Reformasi Pembiayaan Kampanye
-
103 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Resmi Diumumkan, Ini Daftar Lengkapnya
-
Lonceng Kematian Kelas Menengah? Riset Sebut Populasinya Sisa 16,9%, Satu Pekerjaan Tak Lagi Cukup
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Begal Gambir dan Ironi Residivisme: Ketika Jalanan Terasa Lebih 'Menerima' Daripada Dunia Kerja
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara dan Ayahnya Segera Disidang