Suara.com - Mendadak, penertiban pemukiman penduduk di dekat rel kereta api, RT 9, RW 10, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, yang dilakukan pemerintah menjadi perhatian elite.
Kemarin, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif datang ke lokasi. Kemudian kader Gerindra yang akan diusung menjadi calon gubernur Jakarta Sandiaga Uno juga turun dengan membentuk crisis center untuk membantu warga yang rumahnya ditertibkan.
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak memasalahkan langkah Sandiaga.
"Ya bikin saja, bagus. Kasih makan dong," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/9/2016).
Sehari setelah digusur, sebagian warga Rawajati mendirikan tenda darurat di pinggiran Jalan Rawajati Barat. Menurut Ahok mereka yang selama ini menolak kompensasi rumah susun di Marunda, Jakarta Utara, nanti akan pindah dengan sendirinya.
"Nanti juga pindah. Itu semua sama kaya kasus pasar ikan mirip kan," ujar Ahok.
Sebelumnya, Sandiaga mengatakan crisis center yang didirikannya bersama tim untuk membantu kebutuhan warga, khususnya yang sekarang tidak bekerja.
"Saya nggak mau memperkeruh suasana karena tidak menambah nilai. Tapi kami hari ini membuka crisis center untuk para korban penggusuran yang kehilangan pekerjaan," kata Sandiaga usai menghadiri HUT ke 45 Center for Strategic and International Studies di Jakarta, Kamis (1/9/2016) malam.
Melalui crisis center, Sandiaga akan memetakan bidang pekerjaan warga. Dia juga berencana berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia serta Kamar Dagang Indonesia.
"Jadi kami akan berikan solusi terhadap kebutuhan kerja mereka, kebutuhan penghasilan mereka," kata dia.
Crisis center telah dibuka untuk warga Rawajati. Kemungkinan, nanti dibuka lagi untuk warga di daerah lain di Jakarta.
"Kami khususkan hari ini untuk Rawajati, tapi kami buka nanti untuk semua. Karena ada beberapa daerah yang akan ditertibkan tanpa sosialisasi yang cukup, jadi banyak yang mengeluh," kata Sandiaga.
Berita Terkait
-
Pendidikan Widiyanti Putri vs Sandiaga Uno, Kinerja Jadi Menteri Pariwisata Dibandingkan
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Indonesia Siap Unjuk Gigi di Medical Tourism, Sandiaga Uno: Terapkan 3P
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Dicibir Makin Liar Usai Copot Hijab, Olla Ramlan: Hidup Harus Selalu...
Pilihan
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
-
Kata Media Prancis Soal Debut Calvin Verdonk: Agresivitas Berbuah Kartu
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah