Suara.com - Ketua Umum PB PON XIX/2016 yang juga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menuturkan banyak informasi tentang kecurangan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
"Pada kasus-kasus kericuhan yang terjadi selama PON berlangsung banyak mengundang perhatian masyarakat khususnya netizen yang menerima informasi lewat media sosial, yang belum tentu valid," kata Ahmad Heryawan, di Media Center Utama PON XIX, di Kota Bandung, Selasa (27/9/2016).
Ia mengatakan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan PON XIX seperti masalah kecurangan, kontroversi wasit, hingga sikap tidak sportif saat bertanding telah mewarnai segala kontroversi dalam ajang olahraga nasional empat tahunan tersebut.
Aher menghimbau masyarakat agar selalu meninjau ulang kembali informasi tersebut yang diperoleh dari media massa termasuk media sosial supaya informasi yang beredar dapat dipercaya validitasnya.
"Saya mengimbau kepada masyarakat khususnya netizen pengguna media sosial untuk tidak skepstis dalam menyikapi informasi yang diperoleh. Masalah verifikasi atau peninjauan kembali terhadap informasi sangat diperlukan agar masyarakat menerima fakta yang valid," kata dia.
Menurut dia, saat ini sudah terjadi permasalahan dari beberapa cabang olahraga seperti, polo air, gulat, dan berkuda dan hal tersebut ternyata sangat menarik perhatian netizen selama berlangsungnya PON 2106.
Ia menjelaskan karena kasus tersebut menjadikan tuan rumah Jabar sebagai sorotan media namun untungnya hal tersebut tidak menyurutkan tekad Jabar dalam menyukseskan ajang PON 2016 hingga selesai.
"Di dalam merekontruksi fakta untuk dikonsumsi khalayak umum, harus berimbang dengan verifikasi yang tidak cukup sekali saja. Masalah ini wajar menjadikan Jabar sebagai sorotan masyarakat khususnya dari provinsi lain karena berstatus sebagai tuan rumah," kata dia.
Sementara itu jumlah gugatan atau sengketa yang diajukan ke Dewan Hakim PB PON XIX menurun jika dibandingkan pada pelaksanaan sebelumnya.
Ketua Dewan Hakim PB PON XIX, M Riyanto, mengatakan, sejauh ini jumlah gugatan atau sengketa yang masuk kepada pihaknya dari kontingen ialah sebanyak sembilan kasus.
"Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan gugatan yang masuk pada penyelenggaraan PON XVIII di Riau, kasus yang masuk sebanyak 21 gugatan," kata M Rianto.
Ia merinci, ke sembilan kasus yang masuk ke tingkat banding Dewan Hakim PB PON XIX berasal dari cabang olahraga gantole, karate (dua kasus), wushu, hoki, judo, renang indah (namun dicabut kembali), terbang layang (dua kasus). [Antara]
Berita Terkait
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
-
KONI Isyaratkan PON 2028 Prioritaskan Cabor Olimpiade
-
Pembukaan Meriah PON Bela Diri 2025, Perpaduan Olahraga dan Budaya Nusantara
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
Terkini
-
Imbas Insiden Mobil Terabas Pagar, Siswa SDN Kalibaru 01 Belajar Daring
-
RSUD Aceh Tamiang Kembali Buka, Warga Keluhkan Penyakit Kulit dan Gangguan Pernapasan Pascabanjir
-
BGN Tegaskan Mitra MBG Jangan Ambil Untung Berlebihan: Semangka Jangan Setipis Tisu!
-
Plus Minus Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa Restu DPR, Solusi Anti Utang Budi atau Sama Saja?
-
Polisi Buka Peluang Tersangka Baru dalam Tragedi Kebakaran Ruko Terra Drone
-
Puslabfor 'Bongkar' Ulang TKP Kebakaran, Buru Bukti Jerat Bos Terra Drone
-
Korban Tewas Bencana di Agam Tembus 192 Orang, 72 Masih Hilang
-
Lonjakan Pemilih Muda dan Deepfake Jadi Tantangan Pemilu 2029: Siapkah Indonesia Menghadapinya?
-
MKMK Tegaskan Arsul Sani Tak Terbukti Palsukan Ijazah Doktoral
-
Polisi Kembali Lakukan Olah TKP Terra Drone, Apa yang Dicari Puslabfor?