Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan anggaran penyelenggaraan Asian Games 2018 yang bersumber dari Kementerian Pemuda dan Olahraga akan ditinjau lagi oleh Kementerian Keuangan.
"Anggaran itu tergantung Menteri Keuangan. Menurut saya, mungkin perlu peninjauan lagi pada beberapa poin yang mungkin anggarannya dikurangi," kata Menpora selepas Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI dan Panitia Penyelenggara Asian Games Indonesia (INASGOC) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2016).
"Tentu kami akan melaporkan semuanya. Jika di Kementerian Keuangan ada dananya, mungkin akan disetujui. Penganggaraan Asian Games ini berlangsung dalam tahun jamak, tidak mungkin dalam satu tahun anggaran," kata Menpora.
Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sekaligus Ketua INASGOC, Erick Thohir, pada rapat kerja dengan Komisi X, Senin (10/10/2016), mengusulkan kebutuhan pendanaan Asian Games 2018 sebesar Rp8,691 triliun untuk periode 2016-2018.
Namun, dana sebesar Rp2,5 triliun dari total kebutuhan pendanaan Asian Games itu diperoleh dari dana sponsor swasta. Sisanya sekitar Rp6 triliun diajukan dari APBN 2017-2018 melalui Kemenpora.
Erick mengatakan Dewan Olimpiade Asia (OCA) akan membahas penganggaran Asian Games 2018 dalam rapat koordinasi di Jakarta pada 4-5 November 2016.
"OCA justru akan membahas dana Rp8 triliun itu. Misalnya, pemerintah telah setujui mendanai Rp6 triliun, OCA akan bertanya kapan dana itu turun. OCA tidak membahas detail biaya penyiaran karena itu sudah ada dalam kontrak tuan rumah," kata Erick.
Di lain pihak, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot S. Dewa Broto, mengatakan INASGOC, dalam pertemuan dengan OCA di Da Nang, Vietnam, pada September, telah menyepakati untuk membayar biaya penyiaran Asian Games kepada OCA dalam dua tempo.
"Kami membayar 50 persen dari nilai 'broadcast fee' sebesar 30 juta dolar AS pada Oktober ini. Sisanya, kami akan membayar pada April 2017," kata Gatot. (Antara)
Berita Terkait
-
Dukung Kebijakan Hemat Energi, Komisi X DPR: Pembelajaran Tatap Muka Tetap Prioritas
-
Efisiensi APBN 2026, Wakil Ketua Komisi X DPR Tegaskan Sektor Pendidikan Harus Diproteksi
-
Komisi X DPR RI: Dibutuhkan Juknis Turunan Pembatasan Akses Medsos Bagi Anak di Bawah 16 Tahun
-
John Herdman Naturalisasi 2 Pemain Keturunan dari Eropa, Siapa?
-
Kemenpora Buka Layanan Pengaduan Korban Pelecehan, Hubungi Email atau Nomor Telepon Ini
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Bukan Emas atau Berlian, Pemuda di Rembang Pinang Kekasih dengan Mahar Bibit Pohon Mangga!
-
Tak Hanya Tiket Pesawat, AHY Klaim Pemerintah Jaga Tarif Angkutan Darat dan Laut dari Dampak Perang
-
Tower Provider di Kembangan Roboh Timpa 2 Kontrakan, Polisi Dalami Unsur Pidana Kelalaian Kerja!
-
Bapanas Proyeksikan 7 Komoditas Pangan Pokok Bebas Impor pada 2026, Stok Beras Capai 16 Juta Ton!
-
Doa Saja Tidak Cukup, Vatikan Minta Umat Katolik AS Bergerak Hentikan Perang Amoral Trump di Iran
-
Andrie Yunus Berjuang Pulih: Jalani 5 Kali Operasi dan Cangkok Kulit Paha Akibat Teror Air Keras!
-
Iran Ungkap Alasan Gagalnya Perundingan dengan AS di Pakistan
-
Menolak Takut! 30 Hari Tragedi Air Keras Andrie Yunus, Aktivis Tandai Lokasi Penyiraman Pakai Mural
-
Skandal Kakak-Beradik: KPK Duga Legislator Jatmiko Tahu Praktik Pemerasan Bupati Tulungagung!
-
Sentil Pemprov DKI Soal Preman Tanah Abang, Kevin Wu: Jangan Baru Gerak Kalau Sudah Viral!