Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J Mahesa menyebut pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menindaklanjuti dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) yang ditemukan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun dokumen yang ditemukan SBY bersama timnya itu hanyalah salinan.
Menurut Desmon, asalkan ada pengakuan dari anggota TPF yang menyebut dokumen salinan itu mirip dengan yang asli, maka dokumen itu bisa dinyatakan asli.
"Ya bisa dong (ditindaklanjuti). Orang-orangnya masih hidup, tim itu sendiri. Kan kopian itu tinggal diparaf, bahwa ini dinyatakan asli. Ada pernyataan dari TPF ini bahwa asli, ya sudah (ditindaklanjuti)," kata Desmon.
Setelah itu, Desmon mengatakan, pemerintah juga harus memberikan pengakuan kapan dokumen tersebut hilang, apakah di era SBY atau di era Jokowi. Kemudian, sambungnya, pemerintah juga harus bisa menerangkan siapa yang menghilangkan dokumen itu.
"Yang jadi persoalan hilangnya TPF ini pada rezim saat ini atau pada rezim sebelumnya, hilangnya di Sekneg bukan di tim TPF," kata dia.
Ketua DPP Gerindra ini berharap pemerintah bisa menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan TPF kala itu. Supaya, sambungnya, bisa sejalan dengan program reformasi hukum yang sedang digencarkan pemerintah.
"Bulan lalu kita bicara soal reformasi hukum nah sekarang salah satu reformasi itu adalah TPF ini. Kalau ini tidak jalan berarti pemerintahan ini omong kosong," kata Desmon.
Berita Terkait
-
Ruhut Minta SBY Jangan Disalahkan Soal Hilangnya Dokumen Munir
-
Tangani Munir, Jokowi Diingatkan Mahasiswa Jangan Mencla-mencle
-
Sudi Ungkap Kisah Dokumen TPF Munir yang Hilang
-
Eks Mensesneg: Pengungkapan Fakta Baru Kasus Munir Belum Tertutup
-
Tim SBY Temukan Dokumen TPF Munir yang Dicari-cari Era Jokowi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah