Tim SBY Temukan Dokumen TPF Munir yang Dicari-cari Era Jokowi

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menanggapi polemik dokumen rekomendasi Tim Pencari Fakta kematian aktivis HAM Munir Said Thalib yang dinyatakan hilang oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yudhoyono mengatakan perlu mengklarifikasi karena TPF dibentuk pada zamannya.

Siang tadi, Yudhoyono jumpa pers untuk menanggapi hal itu di kediamannya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Sebelum konferensi pers hari ini, Yudhoyono sempat memberikan pernyataan melalui Twitter @SBYudhoyono untuk meminta waktu dua hingga tiga hari guna menyusun klarifikasi setelah namanya disebut-sebut paling bertanggungjawab hilangnya dokumen TPF.

Dalam konferensi pers, Yudhoyono didampingi mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, mantan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar, dan mantan Ketua TPF kasus Munir Marsudi Hanafi.‎
Yudhoyono mengatakan ‎pemerintahannya kala itu menanggapi serius kasus pembunuhan Munir. Bahkan, katanya, proses hukum terhadap kasus tersebut sudah dilakukan. Salah satu pelakunya, Pollycarpus, sudah dijebloskan ke penjara.

"Tentu yang kami lakukan dulu adalah sesuai dengan batas-batas kewenangan seorang pejabat eksekutif, termasuk kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, penyelidik, ataupun penuntut dalam arti kewenangan dalam penyidikan, pen‎yelidikan dan penututan‎," katanya.

Yudhoyono kemudian mempersilakan Sudi Silalahi membacakan pernyataan pers. Pernyataan pers terdiri dari 15 halaman dan dibacakan Sudi selama lebih dari setengah jam.

‎Sudi mengatakan selama dua pekan belakangan, Yudhoyono melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat Kabinet Indonesia Bersatu, termasuk mantan anggota TPF Munir, yaitu Marsudhi Hanafi dan Rachland Nashidik. Pertemuan dilakukan untuk mencari naskah laporan akhir TPF.

"Menurut ingatan Marsudhi ada sekitar enam eksemplar (copy) yang diserahkan kepada pemerintah, yang secara simbolik naskah pertama diserahkan kepada Presiden SBY dengan disaksikan oleh semua yang hadir. Naskah lalu dibagikan kepada pejabat terkait," kata Sudi.

Kemudian, para mantan anggota KIB ini mencari naskah tersebut. Mereka sempat kesulitan menemukannya karena kasusnya saja sudah berlangsung hampir 11 tahun yang lalu. Apalagi, kapolri sudah berganti tujuh kali, jaksa agung berganti empat kali, kepala BIN sudah lima kali, Menkumham sudah lima kali, dan sekretaris kabinet ganti empat kali.

Sudi berharap kepada mantan anggota TPF Munir yang merasa menyimpan dokumen untuk menyerahkan salinannya pemerintah Presiden Jokowi atau Yudhoyono agar terjaga otentikasinya.

"Ketika kami sedang melakukan penelusuran atas keberadaan naskah itu, kami mendapatkan copy naskah tersebut. Setelah kami lakukan penelitian, termasuk melibatkan mantan ketua dan anggota TPF, diyakini bahwa copy tersebut sesuai dengan naskah aslinya," kata Sudi.

Sudi menerangkan copy akan diserahkan ke Presiden Jokowi melalui Sekretaris Negara Pratikno. Sudi mengatakan akan membantu pemerintah mencari naskah yang asli.

Suara.com - BERITA MENARIK LAINNYA:

Begini Kalau Warga Kampung Kumuh Pusat Jakarta Bicara Pilkada

Akhirnya Kemenag Jawab Panjang Lebar Kasus "Al Quran Palsu"

Wartawan Ini Tak Takut Dilaporkan Suami Mirna ke Polisi

Pengacara Jessica Disebut Pengecut dan Bawa Pendukung ke Sidang

Titi Rajo Bintang: Saya Percaya Ahok Tak Punya Hati Jelek

Amir Papalia Tahu Pembunuh Mirna dari Paranormal!

Ahok: Saya Mohon Maaf Kalau Ada yang Tersinggung

Ahok Jadikan Kakak Angkat Muslim Jadi Saksi Kasus Al Maidah