Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, lakukan sarapan pagi bersama di beranda belakang Istana Merdeka, Selasa (22/11/2016) [Suara.com/Erick Tanjung]
Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan indikasi upaya penggulingan terhadap pemerintah sebagaimana yang sudah diendus Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Jokowi mengatakan konsolidasi yang dilakukannya dengan militer, tokoh agama, dan para ketua partai belakangan ini dimaksudkan untuk menciptakan kesejukan bagi masyarakat.
"Tidaklah, kita ini kan produk demokrasi yang konstitusional. Saya biasa-biasa saja. Bahwa kita perlu bertemu dengan tokoh-tokoh, perlu konsolidasi dengan TNI-Polri, ya memang itu yang harus dilakukan dalam mengelola situasi agar masyarakat melihat sehingga ada ketenangan di situ," kata Jokowi di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Hal senada disampaikan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh yang pagi tadi diajak sarapan di Istana oleh Presiden.
Paloh mengatakan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan pemerintahan yang sah. Pemerintahan produk pemilihan umum tahun 2014 yang telah melalui proses yang panjang, pemilu yang membutuhkan curahan tenaga, waktu, dan biaya dari masyarakat Indonesia.
"Ini masa jabatan beliau masih berjalan, sudah ada keinginan menjatuhkan, misalnya pemerintah. Kalau itu yang terjadi apa warga negara seperti saya harus tinggal diam? Apa partai yang saya pimpin harus tinggal diam? Ya pasti harus saya lawan. Itu kan kejujuran, tapi bukan itu yang kita cari, bukan itu yang kita depankan," ujar dia.
Paloh menegaskan tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Dia mengajak semua pihak untuk berpikir jernih.
Menurut Paloh selama ini pemerintah sudah berbesar hati untuk mendengarkan semua masukan selama hal tersebut tidak melanggar aturan dan hukum yang berlaku.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh yang pagi tadi diajak sarapan di Istana oleh Presiden.
Paloh mengatakan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan pemerintahan yang sah. Pemerintahan produk pemilihan umum tahun 2014 yang telah melalui proses yang panjang, pemilu yang membutuhkan curahan tenaga, waktu, dan biaya dari masyarakat Indonesia.
"Ini masa jabatan beliau masih berjalan, sudah ada keinginan menjatuhkan, misalnya pemerintah. Kalau itu yang terjadi apa warga negara seperti saya harus tinggal diam? Apa partai yang saya pimpin harus tinggal diam? Ya pasti harus saya lawan. Itu kan kejujuran, tapi bukan itu yang kita cari, bukan itu yang kita depankan," ujar dia.
Paloh menegaskan tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Dia mengajak semua pihak untuk berpikir jernih.
Menurut Paloh selama ini pemerintah sudah berbesar hati untuk mendengarkan semua masukan selama hal tersebut tidak melanggar aturan dan hukum yang berlaku.
Komentar
Berita Terkait
-
Said Didu Bongkar 5 Kedaulatan RI yang 'Dirampas' Jokowi demi Oligarki Selama Satu Dekade
-
Berapa Tarif Yakup Hasibuan? Pengacara Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu
-
Terpopuler: 7 Fakta Panas Ijazah Jokowi, Promo BRI Hemat Rp1,3 Juta
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu
-
Polda Siapkan Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi: Permintaan Roy Suryo Cs Jadi Pemicu?
Terpopuler
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
Pilihan
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
-
Gagal di Sea Games 2025, Legenda Timnas Agung Setyabudi Sebut Era Indra Sjafri Telah Berakhir
Terkini
-
Bambang Tri Siap Jadi Saksi Sidang Ijazah Jokowi, Klaim Punya Bukti Baru dari Buku Sri Adiningsih
-
Wamenkum: Penyadapan Belum Bisa Dilakukan Meski Diatur dalam KUHAP Nasional
-
Hindari Overkapasitas Lapas, KUHP Nasional Tak Lagi Berorientasi pada Pidana Penjara
-
Kayu Hanyutan Banjir Disulap Jadi Rumah, UGM Tawarkan Huntara yang Lebih Manusiawi
-
Video Viral Badan Pesawat di Jalan Soetta, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya
-
Libur Natal dan Tahun Baru, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Tiga Hari!
-
KemenHAM: Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Paling Banyak Terjadi di Sektor Lahan
-
Pemerintah Terbitkan PP, Wahyuni Sabran: Perpol 10/2025 Kini Punya Benteng Hukum
-
Komisi III DPR Soroti OTT Jaksa, Dorong Penguatan Pengawasan
-
Perpres Baru Bisnis dan HAM Masih Menunggu Teken Menko Airlangga