Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, lakukan sarapan pagi bersama di beranda belakang Istana Merdeka, Selasa (22/11/2016) [Suara.com/Erick Tanjung]
Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan indikasi upaya penggulingan terhadap pemerintah sebagaimana yang sudah diendus Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Jokowi mengatakan konsolidasi yang dilakukannya dengan militer, tokoh agama, dan para ketua partai belakangan ini dimaksudkan untuk menciptakan kesejukan bagi masyarakat.
"Tidaklah, kita ini kan produk demokrasi yang konstitusional. Saya biasa-biasa saja. Bahwa kita perlu bertemu dengan tokoh-tokoh, perlu konsolidasi dengan TNI-Polri, ya memang itu yang harus dilakukan dalam mengelola situasi agar masyarakat melihat sehingga ada ketenangan di situ," kata Jokowi di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Hal senada disampaikan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh yang pagi tadi diajak sarapan di Istana oleh Presiden.
Paloh mengatakan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan pemerintahan yang sah. Pemerintahan produk pemilihan umum tahun 2014 yang telah melalui proses yang panjang, pemilu yang membutuhkan curahan tenaga, waktu, dan biaya dari masyarakat Indonesia.
"Ini masa jabatan beliau masih berjalan, sudah ada keinginan menjatuhkan, misalnya pemerintah. Kalau itu yang terjadi apa warga negara seperti saya harus tinggal diam? Apa partai yang saya pimpin harus tinggal diam? Ya pasti harus saya lawan. Itu kan kejujuran, tapi bukan itu yang kita cari, bukan itu yang kita depankan," ujar dia.
Paloh menegaskan tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Dia mengajak semua pihak untuk berpikir jernih.
Menurut Paloh selama ini pemerintah sudah berbesar hati untuk mendengarkan semua masukan selama hal tersebut tidak melanggar aturan dan hukum yang berlaku.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh yang pagi tadi diajak sarapan di Istana oleh Presiden.
Paloh mengatakan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan pemerintahan yang sah. Pemerintahan produk pemilihan umum tahun 2014 yang telah melalui proses yang panjang, pemilu yang membutuhkan curahan tenaga, waktu, dan biaya dari masyarakat Indonesia.
"Ini masa jabatan beliau masih berjalan, sudah ada keinginan menjatuhkan, misalnya pemerintah. Kalau itu yang terjadi apa warga negara seperti saya harus tinggal diam? Apa partai yang saya pimpin harus tinggal diam? Ya pasti harus saya lawan. Itu kan kejujuran, tapi bukan itu yang kita cari, bukan itu yang kita depankan," ujar dia.
Paloh menegaskan tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Dia mengajak semua pihak untuk berpikir jernih.
Menurut Paloh selama ini pemerintah sudah berbesar hati untuk mendengarkan semua masukan selama hal tersebut tidak melanggar aturan dan hukum yang berlaku.
Komentar
Berita Terkait
-
Kronologi Nama Jokowi Masuk Epstein Files, Apa Artinya?
-
Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
-
Jokowi Turun Gunung, Bakal Pidato Perdana Sebagai Ketua Dewan Penasehat di Rakernas PSI
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
Terkini
-
PAN Ingin Zulhas Jadi Cawapres Prabowo di 2029, Reaksi Nasdem Begini
-
Kapolresta-Eks Kasat Lantas Sleman Segera Disidang Disiplin Terkait Kasus Hogi Minaya
-
KPK Panggil Lima Orang Saksi Terkait Dugaan Korupsi Diskon Pajak Periode 2021-2026
-
Ditelanjangi dan Diarak 1 KM, Ini 7 Fakta Pria di Blora yang Dituduh Berzina Laporkan Balik Warga
-
ASN Siap-siap! Pemerintah Resmi Berlakukan Sistem WFA Selama Libur Nyepi dan Lebaran 2026
-
Kronologi Pria di Cengkareng Dianiaya Usai Tegur Tetangga Masalah Kebisingan Drum
-
PKS Tegaskan Sikap Soal Dukungan Prabowo 2029: Ini Bukan Soal Cepat-cepatan!
-
Polres Magelang Kota Bantah Tudingan Salah Tangkap dan Penganiayaan Remaja Saat Demo Agustus
-
DPR RI Ketok Palu: 10 Calon Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Resmi Disepakati
-
Indeks Keselamatan Jurnalis 2025 Soroti Impunitas, Swasensor, dan Pola Ancaman Baru