Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, lakukan sarapan pagi bersama di beranda belakang Istana Merdeka, Selasa (22/11/2016) [Suara.com/Erick Tanjung]
Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan indikasi upaya penggulingan terhadap pemerintah sebagaimana yang sudah diendus Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Jokowi mengatakan konsolidasi yang dilakukannya dengan militer, tokoh agama, dan para ketua partai belakangan ini dimaksudkan untuk menciptakan kesejukan bagi masyarakat.
"Tidaklah, kita ini kan produk demokrasi yang konstitusional. Saya biasa-biasa saja. Bahwa kita perlu bertemu dengan tokoh-tokoh, perlu konsolidasi dengan TNI-Polri, ya memang itu yang harus dilakukan dalam mengelola situasi agar masyarakat melihat sehingga ada ketenangan di situ," kata Jokowi di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Hal senada disampaikan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh yang pagi tadi diajak sarapan di Istana oleh Presiden.
Paloh mengatakan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan pemerintahan yang sah. Pemerintahan produk pemilihan umum tahun 2014 yang telah melalui proses yang panjang, pemilu yang membutuhkan curahan tenaga, waktu, dan biaya dari masyarakat Indonesia.
"Ini masa jabatan beliau masih berjalan, sudah ada keinginan menjatuhkan, misalnya pemerintah. Kalau itu yang terjadi apa warga negara seperti saya harus tinggal diam? Apa partai yang saya pimpin harus tinggal diam? Ya pasti harus saya lawan. Itu kan kejujuran, tapi bukan itu yang kita cari, bukan itu yang kita depankan," ujar dia.
Paloh menegaskan tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Dia mengajak semua pihak untuk berpikir jernih.
Menurut Paloh selama ini pemerintah sudah berbesar hati untuk mendengarkan semua masukan selama hal tersebut tidak melanggar aturan dan hukum yang berlaku.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh yang pagi tadi diajak sarapan di Istana oleh Presiden.
Paloh mengatakan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan pemerintahan yang sah. Pemerintahan produk pemilihan umum tahun 2014 yang telah melalui proses yang panjang, pemilu yang membutuhkan curahan tenaga, waktu, dan biaya dari masyarakat Indonesia.
"Ini masa jabatan beliau masih berjalan, sudah ada keinginan menjatuhkan, misalnya pemerintah. Kalau itu yang terjadi apa warga negara seperti saya harus tinggal diam? Apa partai yang saya pimpin harus tinggal diam? Ya pasti harus saya lawan. Itu kan kejujuran, tapi bukan itu yang kita cari, bukan itu yang kita depankan," ujar dia.
Paloh menegaskan tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Dia mengajak semua pihak untuk berpikir jernih.
Menurut Paloh selama ini pemerintah sudah berbesar hati untuk mendengarkan semua masukan selama hal tersebut tidak melanggar aturan dan hukum yang berlaku.
Komentar
Berita Terkait
-
Roy Suryo Cs Berhasil Dapatkan Salinan Ijazah Jokowi dari KPU
-
Polemik Ijazah Jokowi Masih Bergulir, Pakar Hukum Ungkap Fakta Soal Intervensi Politik
-
Rocky Gerung: "Pulung" Jokowi Lenyap, Kereta Cepat Jadi Simbol Niat Jahat
-
Geger Ijazah Jokowi: ANRI Tak Simpan Salinan Primer, Gugatan di KIP Ungkap Fakta Baru Mengejutkan
-
Bestari Barus: Jokowi Inspirasi PSI, Diharap Segera Bergabung
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
Terkini
-
Gus Ipul Tegaskan Stiker Miskin Inisiatif Daerah, Tapi Masalahnya Ada 2 Juta Data Salah Sasaran
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
-
Misteri Grup WA Terjawab: Kejagung Bantah Najelaa Terlibat Skandal Chromebook
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Sinergi Polri dan Akademi Kader Bangsa: Bangun Sekolah Unggul Menuju Indonesia Emas 2045