Suara.com - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengapresasi sikap Majelis Ulama Indonesia menolak upaya makar dan mengimbau umat Islam yang demonstrasi pada Jumat (2/12/2016) tetap mengedepankan semangat perdamaian.
"MUI sudah mengeluarkan semacam imbauan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami sambut baik apa yang dinyatakan MUI," kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Boy mengatakan seharusnya masyarakat tidak perlu demonstrasi lagi karena aspirasi mereka pada 4 November sudah didengar. Polisi sudah menetapkan Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama.
"Kami berkeyakinan masyarakat secara cerdas dan bijak untuk menentukan kira-kita dalam kondisi yang ada saat ini dengan aspirasi yang sudah tersalurkan oleh karenanya perlu mempertimbangkan kembali," kata dia.
Kendati demikian, Polri tidak melarang masyarakat untuk demonstrasi, sepanjang dilaksanakan dengan tertib dan damai.
"Penting atau tidak penting hadir untuk berunjuk rasa, dengan aspirasi yang tentunya sejauh ini sudah ada semacam akomodasi atau akomodir penyampaian pendapat yang dilaksanakan terutama berkaitan dengan proses hukum terlapor pak Ahok yang sudah diperiksa sebagai tersangka," kata Boy.
Boy mengatakan proses hukum terhadap Ahok sekarang sedang berlangsung. Target polisi adalah menyelesaikan berkas selama sekitar dua pekan, lalu dilimpahkan ke kejaksaan.
"Dalam waktu yang tidak terlalu lama berkas perkara dilimpahkan ke JPU," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Nadjamuddin Ramly mengatakan belum mendapatkan informasi mengenai rencana makar terkait demonstrasi 2 Desember
"Apakah terkait ada isu makar? MUI belum memiliki informasi khusus terkait adanya gerakan makar pada rencana kegiatan aksi demo tanggal 2 Desember," kata Nadjamuddin di gedung MUI, Jalan Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016) kemarin.
Namun, MUI menolak upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah tanpa alasan yang jelas.
"MUI tidak menolerirlah menurunkan sebuah rezim sebelum akhir masanya, kecuali kalau melanggar konstitusi. MUI dalam melihat negara ini adalah NKRI yang sudah sesuai dengan apa yang diajarkan syariat Islam," kata Nadjamuddin.
MUI berharap dalam menangani demonstrasi 2 Desember aparat keamanan tetap taat pada aturan main.
MUI juga berharap peserta demonstrasi mematuhi aturan hukum, misalnya unjuk rasa bubar pada jam 18.00 WIB. Selain itu, demonstrasi tetap dilakukan dengan semangat damai.
"Makanya kita harus patuh dan taat terhadap putusan tersebut," katanya.
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?