Suara.com - Sikap penolakan terhadap rencana dalam demonstrasi 2 Desember di Jakarta menguat akhir-akhir ini. Tak hanya di Ibu Kota Jakarta, penolakan dari kepala daerah maupun tokoh agama juga terjadi di berbagai daerah di Tanah Air.
Di Kalimantan Timur, Gubernur Awang Faroek Ishak dengan tegas melarang warganya ikut demonstrasi di Jakarta.
"Iya, karena pemikiran mereka radikal," kata Awang di Markas Kodam VI Mulawarman di Jalan Jenderal Soedirman, Balikpapan, dikutip dari Antara.
Di Jawa Barat, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat juga mengimbau umat muslim untuk tidak ikut-ikutan unjuk rasa ke Jakarta.
"Kami mengimbau demikian arena disinyalir tujuannya aksi sudah keluar dari tujuan. MUI mencium ada agenda lain. Intinya dari informasi yang dimiliki MUI bahwa mudharatnya lebih besar," kata Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Safei di Bandung.
MUI Jawa Barat, kata dia, juga memandang aksi 2 Desember itu lebih banyak dampak negatifnya.
"Sehingga kami mengimbau kepada masyarakat termasuk pengurus MUI kota dan kabupaten sampai tingkat kecamatan serta desa agar tidak ikut dalam aksi tersebut," kata dia.
Dia menuturkan untuk masyarakat yang tetap berunjuk rasa, MUI hanya mengimbau jangan membawa nama MUI.
"Jadi untuk menyampaikan aspirasi dengan demonstrasi itu hak warga negara, akan tetapi sebaiknya untuk menyampaikan pendapat dalam masalah ini lebih baik tidak dengan demo, tempuh jalur yang lebih baik," kata Rachmat.
Di Surabaya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga mengimbau warganya agar tidak ikut demonstrasi ke Jakarta pada 2 Desember.
"Kalau bisa jangan ke Jakartalah, di Surabaya saja, sama aku, ngapain juga ke sana," kata Risma di Surabaya, hari ini.
Risma mengatakan pada tanggal 2 nanti di Surabaya akan diselenggarakan acara di Balai Kota Surabaya dengan menyediakan banyak makanan. Yaitu acara Maulid Nabi.
"Di sini saja, saya pesan banyak tumpeng, makan-makan saja di sini, siapa nanti yang makan tumpengnya kalau warga ke Jakarta semua," kata Risma.
Sikap kepala daerah dan tokoh agama tersebut ditujukan untuk merespon rencana kelompok yang menamakan diri Gerakan Nasional Penyelamat Fatwa MUI untuk demonstrasi pada 2 Desember. Demonstrasi rencananya akan diselenggarakan di Jalan M. H. Thamrin sampai Jalan Sudirman, Jakarta Selatan.
Demonstrasi ini merupakan lanjutan dari aksi 4 November untuk menuntut penahanan terhadap Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama.
Berita Terkait
-
Usai Diserang Isu SARA, RK Janji Bikin Program ke Vatikan dan Yerusalem, Apa Alasannya?
-
AMIN Teken 13 Pakta Integritas Ijtima Ulama, TPN Ganjar-Mahfud: Sudah Tak Laku, Lebih Khawatir Politik Dinasti
-
Ganjar Pranowo ke Pendukungnya: Haram Hukumnya Bawa Isu SARA!
-
Bukan Pesta Demokrasi: Penyakit-penyakit Musim Pemilu yang Akan Menjangkit
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025