Ini Jawaban Plt Gubernur DKI Terkait Dana Hibah Buat Polda Metro

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menjawab tudingan Calon Gubernur, Basuki Tjahaja Pumama atau Ahok terkait hilangnya anggaran dana hibah buat Kepolisan Daerah Metro Jaya, Komando Daerah Militer Jaya. Kata dia, sebenarnya dana hibah tersebut tidak dihentikan hingga usai Pemilihan kepala daerah.

"Bukan dihentikan, hibah dana Polri Rp45 miliar, untuk pilkada, Rp21 miliar Pangdam jaya, bisa sampai pencoblosan, sedang giat-giatnya, tidak dihentikan," kata Sumarsono saat ahadir dalam acara peringatan hari Korps Pegawai Republik Indonesia di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

Dia juga menjelaskan bahwa usai pilkada, anggaran untuk Polda dan Kodam Jaya belum dibahas. Pasalnya, tugas keduanya belum dijabarkan untuk Tahun 2017 mendatang.

"Kalau dalam 2017 tidak ada pembahasan tugas Polda dan Pangdam apa, kalau dulu untuk membersihkan sungai Ciliwung, hibah dalam APBD harus ada indikator terukur, bagian komitmen tak ada dicorat coret, satu kesatuan dengan TNI dan Polda untuk membangun daerah," katanya.

Sementara mengenai adanya pernyataan Basuki Tjahaja Pumama atau Ahok yang tidak setuju dengan kembali dianggarkannya dana hibah untuk Bamus Betawi, Sumarsono membantahnya. Kata, dia sebenarnya anggaran untuk Bamus Betawi tersebut sudah disetujui oleh Ahok seperti Tahun 2016 lalu.

"Bukan masalah setuju atau tidak setuju, saya tegaskan itu masuk APBD 2016 dan disetujui Pak Ahok, Tahun 2017 juga sudah ada dan disampaikan ke DPRD, tidak satu sen saya tambahkan atau kurangi. Yang saya lakukan dana Bamus Rp5 miliar adalah pembangunan Jakarta tidak bisa lepas dari Betawi harus dalam suasana Betawi, siapapun gubernurnya, apalagi dalam konteks pelestarian budaya betawi," katanya.

"Sudah ada dalam perda dan pergub, dalam rangka mengayomi juga, melestarikan lenong rumpi, ondel-ondel, tidak cukup hanya dengan jualan kalender atau minta sumbangan sana sini, kita kita cairkan separuh-separuh di bulan November dan Desember, komitmen pertama tidak boleh untuk kegiatan politik, harus bisa dipertanggungjawabkan," kata Sumarsono.