Gubernur non aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tiba Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (1/12). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun ikut menanggapi kasus tersangka dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Persidangan Ahok pun dijadwalkan akan digelar pekan depan, Selasa (13/12/2016).
Refly mengatakan bahwa sebuah kasus yang menyangkut dimensi politik akan berpengaruh pada faktor eksternal. Ia pun menyadari bahwa kasus Ahok berpeluang memiliki unsur dimensi politik.
"Memang kasus Ahok ini saya tidak bisa mengatakan tidak, karena pasti dimensi politiknya besar. Pertama kasusnya itu sendiri karena yang terkait dengan isu penistaan agama. Kedua konteks bahwa saat ini sedang ada pemilu DKI dan ketiga secara tidak langsung ini berperan pada regulasi hubungan presiden Jokowi dengan pihak-pihak lain diluar kekuasaan, "ujar Refly di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (7 /12/2016).
Oleh karena itu, Refly menuturkan jika kasus Ahok memiliki unsur dimensi politik, nantinya akan ada desakan yang dapat berpengaruh pada ketidak independan aparat penegak hukum.
" Begini kalau proses penegakan hukum terhadap kasus yang murni hukum, maka aksi bisa saja, kemudian positif kalau seandainya ada kerenggangan penegak hukum. Tapi kalau kasusnya itu sendiri dimensi politiknya terlalu tinggi, maka desakan seperti itu bisa membuat kemudian penegak hukum tidak independen,"kata dia.
Refly mengakui bahwa kasus hukum yang paling sulit yakni sebuah kasus dimana memiliki unsur dimensi politik.
"Yang paling sulit adalah kalau memang sebuah kasus itu ada dimensi politiknya. Kalau misalnya pure dia murni hukum. Barangkali semua kasus itu, sangat tergantung ke penegak hukum sendiri apakah proses itu cepat atau lambat,"ucap Refly.
Meski begitu, Ia berharap tidak ada intervensi dalam persidangan Ahok.
"Tapi menurut saya terlepas dari adanya aksi atau tidak ya mau tidak mau, kasus ini harus diselesaikan di ranah pengadilan. Dan kita berharap pengadilan itu independen transparan dan berkeadilan,"paparnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Selain Indonesia, Singapura Jadi Sasaran Warga Malaysia Selundupkan Ganja dan Sabu
-
Jadikan Semarang Markas Love Scamming, 4 WNA Asal Tiongkok Akhirnya Dideportasi
-
Life Update di Media Sosial: Cara Gen Z Saling Berkabar di Era Digital
-
Mengurai Mitos, Ritual Sesat, dan Pengusiran Setan di Film The Tao Exorcist
-
5 Sneakers Hype Terbaik 2026, Ada yang Lebih Worth dari Adidas Samba
-
Pria di Medan Ditangkap gegara Jual Video Porno Sesama Jenis Lewat Aplikasi
-
BNPB Kerahkan Helikopter Water Bombing untuk Taklukkan Bara di Gunung Bromo
-
Prabowo Didesak Alihkan Kasus Febrie ke KPK, Penanganan Kejagung Dinilai Tak Profesional
-
Mazda Pajang Lima Instalasi Seni Berbahan Daur Ulang di GIIAS 2026
-
Aksi Bek Vietnam Cium Jimat Kim Sang-sik Usai Gulung Timnas Indonesia 3-0