Gubernur non aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tiba Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (1/12). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun ikut menanggapi kasus tersangka dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Persidangan Ahok pun dijadwalkan akan digelar pekan depan, Selasa (13/12/2016).
Refly mengatakan bahwa sebuah kasus yang menyangkut dimensi politik akan berpengaruh pada faktor eksternal. Ia pun menyadari bahwa kasus Ahok berpeluang memiliki unsur dimensi politik.
"Memang kasus Ahok ini saya tidak bisa mengatakan tidak, karena pasti dimensi politiknya besar. Pertama kasusnya itu sendiri karena yang terkait dengan isu penistaan agama. Kedua konteks bahwa saat ini sedang ada pemilu DKI dan ketiga secara tidak langsung ini berperan pada regulasi hubungan presiden Jokowi dengan pihak-pihak lain diluar kekuasaan, "ujar Refly di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (7 /12/2016).
Oleh karena itu, Refly menuturkan jika kasus Ahok memiliki unsur dimensi politik, nantinya akan ada desakan yang dapat berpengaruh pada ketidak independan aparat penegak hukum.
" Begini kalau proses penegakan hukum terhadap kasus yang murni hukum, maka aksi bisa saja, kemudian positif kalau seandainya ada kerenggangan penegak hukum. Tapi kalau kasusnya itu sendiri dimensi politiknya terlalu tinggi, maka desakan seperti itu bisa membuat kemudian penegak hukum tidak independen,"kata dia.
Refly mengakui bahwa kasus hukum yang paling sulit yakni sebuah kasus dimana memiliki unsur dimensi politik.
"Yang paling sulit adalah kalau memang sebuah kasus itu ada dimensi politiknya. Kalau misalnya pure dia murni hukum. Barangkali semua kasus itu, sangat tergantung ke penegak hukum sendiri apakah proses itu cepat atau lambat,"ucap Refly.
Meski begitu, Ia berharap tidak ada intervensi dalam persidangan Ahok.
"Tapi menurut saya terlepas dari adanya aksi atau tidak ya mau tidak mau, kasus ini harus diselesaikan di ranah pengadilan. Dan kita berharap pengadilan itu independen transparan dan berkeadilan,"paparnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
Terkini
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Kapolres Ngada Ungkap Kematian Bocah 10 Tahun di NTT Bukan Akibat Ingin Dibelikan Buku dan Pena
-
Pramono Optimis Transjabodetabek Rute Soetta Bakal Diserbu: Bayar Rp3.500, Siapa yang Nggak Mau?
-
Wamenko Otto Hasibuan Sebut Korporasi Kini Jadi Subjek Hukum Pidana, Dunia Usaha Wajib Adaptasi
-
Kepala Pajak Banjarmasin Mulyono Kena OTT KPK, Modus 'Main' Restitusi PPN Kebun Terbongkar
-
Terungkap! Abraham Samad Akui Diajak Menhan Sjafrie Bertemu Prabowo di Kertanegara
-
Kala Pramono Tawarkan Bantuan Armada Sampah untuk Tangsel ke Andra Soni
-
Abraham Samad Ungkap Pertemuan dengan Prabowo: Soal Perbaikan IPK Tidak Boleh Omon-omon