Suara.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan bentuk model birokrasi yang lebih transparan di Jakarta. Dia sudah melakukanna saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies telah mereformasi birokrasi dengan penerbitan Neraca Pendidikan Daerah. Transparansi neraca pendidikan daerah perlu untuk membuka mata semua pihak agar mengawasi alokasi anggaran pendidikan.
"Di dalamnya ada sumber daya yang masuk yaitu APBN dan APBD. Serta ada catatan outputnya," kata Anies di Jakarta, Senin (26/12/2016).
Manatan Rektor Universitas Paramadina itu menerangkan bahwa banyak kegunaan yang dicatat dalam neraca itu. Mulai dari angka buta aksara, kualitas infrastruktur pendidikan, kompetensi guru, sampai indeks integritas ujian nasional.
Anies melanjutkan, jika sumber daya yang masuk ke daerah tidak sebanding, masyarakat bisa menuntut ke Pemerintah Daerah atau DPRD setempat.
"NPD (Neraca Pendidikan Daerah) juga membuat seluruh pihak untuk ikut berpartisipasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi," ujar Anies.
Inisiator Indonesia mengajar itu ingin informasi terbuka lebar agar bisa diakses masyarakat tentang capaian di dunia pendidikan. Langkah Anies yang membuka Neraca Pendidikan Daerah ke publik juga banyak mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kantor Kepala Staf Presiden Republik Indonesia.
Menurut KSP, NPD akan sangat membantu targetting kebijakan dan pengalokasian sumberdaya pendidikan baik di pusat maupun daerah. Kantor Staf Presiden bahkan berharap NPD sebagai referensi dan perencanaan Kementrian Pembangunan Nasional, Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri.
Baca Juga: Dilaporkan Anies, Ahok Mengelak Pasang Iklan Zikir Akbar
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?
-
Noel Ngaku Dilarang Ungkap Partai K: Benernya Lidah Gue Mau Ngomongin Hari Ini
-
Prabowo Sentil Bogor Semrawut Banyak Spanduk, Wawako Jenal: 61 Baliho Sudah Kami Bongkar
-
Saksi Kasus Noel Ebenezer Ungkap Ada 4 Orang dari Kejagung Minta Duit Masing-masing Rp 1,5 Miliar
-
DJKI Perkenalkan Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual Melalui Video Call
-
Saksi Sidang Noel Akui Pernah Ditawari LC Oleh 'Sultan Kemnaker': Saya Tidak Tahu Sumber Duitnya
-
Singgung Kasus Pertamina, Eks Ketua MK Beberkan Persoalan Besar Penegakan Hukum
-
Desak Dokumen AMDAL RDF Rorotan Dibuka, DPRD DKI: Jangan Ada yang Ditutupi!