Suara.com - Di hadapan pendukungnya di Rumah Lembang, calon gubernur Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan, banyak orang yang bertanya-tanya apakah wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, mampu memimpin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hal ini dikatakan Ahok, menanggapi putusan majelis hakim Pengadilan negeri Jakarta Utara yang menolak eksepsinya, sehingga perkaranya dilanjutkan. Dengan begitu, Ahok yakin Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan memberhentikannya sebagai gubernur Jakarta untuk sementara karena kasus dugaan penodaan agama.
"Banyak yang tanya apakah Djarot mampu? Banyak yang nyangka Djarot titipan PDIP, itu salah," ujar Ahok di markas pemenangannya, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2016).
Terdakwa kasus dugaan penodaan agama itu menerangkan, yang memilih Djarot adalah dirinya sendiri. Ahok pun bercerita sempat menolak saat Ketua Umum PDI Perjuangan mengusulkan Boy Sadikin untuk mendampingya memimpin Pemprov DKI, setelah Joko Widodo terpilih menjadi presiden RI ke-7.
"Saya bilang ke Bu Mega, kalau nggak kasih saya Djarot, saya nggak akan gabung ke PDIP (di Pilkada). Saya yang minta Djarot," kata Ahok.
Untuk meyakinkan pendukung Djarot bukan titipan PDI Perjuangan, Ahok menceritakan ketika dirinya mau maju di Pilkada Jakarta 2017 melalui jalur independen. Saat itu, Ahok meminta Djarot untuk menjadi wakil. Namun, saat itu Megawati menolak apabila Djarot maju bersama Ahok melalui jalur independen, sehingga dia memutuskan memilih Heru Budi Hartono.
"Djarot pengalaman 10 tahun jadi wali kota, ini orang jujur. Ini wali kota jujur, untuk mengelola negara nggak susah," ucap Ahok.
"Orang pinter banyak, yang susah cari orang jujur. Gimana tahunya jujur? Karakter teruji pas jadi pejabat. Saya dan Djarit sudah teruji," Ahok menambahkan.
Baca Juga: Begini Cara Miyabi Rayakan Natal
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO