Suara.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menduga ada upaya "black issue" yang sistematis dan masif untuk menciptakan ketidakpercayaan terhadap Pemerintah serta ketidakstabilan di masyarakat.
"Saya mencurigai ada upaya 'black issue' yang penyebarannya sangat masif, sistematis, dan terorganisir, untuk membuat situasi politik nasional menjadi tidak kondusif," kata Masinton Pasaribu, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (29/12/2016).
Menurut Masinton, beberapa terkait "black issue" seperti isu maraknya tenaga kerja asing (TKA) dari Cina yang jumlahnya mencapai jutaan orang, isu hidupnya kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ajaran komunisme, serta isu SARA.
"Black issue" ini, kata dia, harus diantisipasi dan diminimalisir secara masif dan sistematis pula agar tidak menyebar dan memberikan dampak situasi menjadi tidak kondusif.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, dalam "black issue" tersebut juga menyebutkan, bahwa maraknya TKA dari Cina merupakan dampak dari kebijakan bebas visa yang diberlakukan pemerintah terhadap 174 negara.
Masinton mengingatkan pemerintah, agar institusi terkait dengan kunjungan dan TKA di Indonesia melakukan pendataan orang asing dan pengawasan secara ketat.
"Wisatawan asing ke Indonesia hanya berwisata. Kalau sampai di Indonesia bekerja, sudah menyalahi tujuan kunjungan. Kalau bebas visa ini disalahgunakan, wisatawan itu harus dideportasi," katanya.
Masinton mengakui, selama ini pengawasan dari lembaga terkait terhadap kunjungan wisatawan asing di Indonesia sangat lemah.
"Institusi negara yang terkait dengan TKA harus mendata ulang jumlah, kelengkapan dokumen, tujuan kunjungan, dan lain-lain. Kalau ditemukan TKA yang penyalahgunaan dokumen dan ilegal agar dideportasi," pungkasnya.
Baca Juga: Isu 'Banjirnya' TKA Asal Cina, DPR Panggil Kominfo dan Kemenlu
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi