Suara.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menduga ada upaya "black issue" yang sistematis dan masif untuk menciptakan ketidakpercayaan terhadap Pemerintah serta ketidakstabilan di masyarakat.
"Saya mencurigai ada upaya 'black issue' yang penyebarannya sangat masif, sistematis, dan terorganisir, untuk membuat situasi politik nasional menjadi tidak kondusif," kata Masinton Pasaribu, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (29/12/2016).
Menurut Masinton, beberapa terkait "black issue" seperti isu maraknya tenaga kerja asing (TKA) dari Cina yang jumlahnya mencapai jutaan orang, isu hidupnya kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ajaran komunisme, serta isu SARA.
"Black issue" ini, kata dia, harus diantisipasi dan diminimalisir secara masif dan sistematis pula agar tidak menyebar dan memberikan dampak situasi menjadi tidak kondusif.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, dalam "black issue" tersebut juga menyebutkan, bahwa maraknya TKA dari Cina merupakan dampak dari kebijakan bebas visa yang diberlakukan pemerintah terhadap 174 negara.
Masinton mengingatkan pemerintah, agar institusi terkait dengan kunjungan dan TKA di Indonesia melakukan pendataan orang asing dan pengawasan secara ketat.
"Wisatawan asing ke Indonesia hanya berwisata. Kalau sampai di Indonesia bekerja, sudah menyalahi tujuan kunjungan. Kalau bebas visa ini disalahgunakan, wisatawan itu harus dideportasi," katanya.
Masinton mengakui, selama ini pengawasan dari lembaga terkait terhadap kunjungan wisatawan asing di Indonesia sangat lemah.
"Institusi negara yang terkait dengan TKA harus mendata ulang jumlah, kelengkapan dokumen, tujuan kunjungan, dan lain-lain. Kalau ditemukan TKA yang penyalahgunaan dokumen dan ilegal agar dideportasi," pungkasnya.
Baca Juga: Isu 'Banjirnya' TKA Asal Cina, DPR Panggil Kominfo dan Kemenlu
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Kemensos Salurkan Bansos Rp2,56 Triliun untuk Korban Bencana di Pulau Sumatra
-
Jabat Sekjen Kementan, Harta Mertua Dwi Sasetyaningtyas Tembus Rp3 Miliar Lebih
-
Tolak Hukuman Mati ABK Fandi Ramadan di Kasus 2 Ton Sabu, Legislator DPR: Bukan Aktor Dominan
-
Polisi Ungkap Kendala di Balik Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Konten Kreator Cinta Ruhama
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Propam PMJ Datangi SPBU Cipinang, Usut Oknum Aparat Diduga Aniaya Pegawai Hingga Gigi Copot
-
Balas Pledoi Kerry Riza, Jaksa Minta Hakim Tolak Seluruh Pembelaan Anak Riza Chalid
-
Lasarus Klarifikasi Soal Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret: Bukan Ditutup, Tapi Dibatasi
-
Penampakan Before-After TNI Bersihkan Lumpur di Rumah Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Update RUU PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan di DPR, Partisipasi Publik Digelar Mulai 15 Maret