Suara.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menduga ada upaya "black issue" yang sistematis dan masif untuk menciptakan ketidakpercayaan terhadap Pemerintah serta ketidakstabilan di masyarakat.
"Saya mencurigai ada upaya 'black issue' yang penyebarannya sangat masif, sistematis, dan terorganisir, untuk membuat situasi politik nasional menjadi tidak kondusif," kata Masinton Pasaribu, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (29/12/2016).
Menurut Masinton, beberapa terkait "black issue" seperti isu maraknya tenaga kerja asing (TKA) dari Cina yang jumlahnya mencapai jutaan orang, isu hidupnya kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ajaran komunisme, serta isu SARA.
"Black issue" ini, kata dia, harus diantisipasi dan diminimalisir secara masif dan sistematis pula agar tidak menyebar dan memberikan dampak situasi menjadi tidak kondusif.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, dalam "black issue" tersebut juga menyebutkan, bahwa maraknya TKA dari Cina merupakan dampak dari kebijakan bebas visa yang diberlakukan pemerintah terhadap 174 negara.
Masinton mengingatkan pemerintah, agar institusi terkait dengan kunjungan dan TKA di Indonesia melakukan pendataan orang asing dan pengawasan secara ketat.
"Wisatawan asing ke Indonesia hanya berwisata. Kalau sampai di Indonesia bekerja, sudah menyalahi tujuan kunjungan. Kalau bebas visa ini disalahgunakan, wisatawan itu harus dideportasi," katanya.
Masinton mengakui, selama ini pengawasan dari lembaga terkait terhadap kunjungan wisatawan asing di Indonesia sangat lemah.
"Institusi negara yang terkait dengan TKA harus mendata ulang jumlah, kelengkapan dokumen, tujuan kunjungan, dan lain-lain. Kalau ditemukan TKA yang penyalahgunaan dokumen dan ilegal agar dideportasi," pungkasnya.
Baca Juga: Isu 'Banjirnya' TKA Asal Cina, DPR Panggil Kominfo dan Kemenlu
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Kisah Supriadi: Dulu Belajar Silvofishery ke Kalimantan, Kini Sukses Budidaya Nila di Lombok Timur
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan