Suara.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Bobby Adhityo Rizaldi menilai pencopotan Komandan Distrik Militer 0603 Lebak Letnan Kolonel (Czi) Ubaidillah sudah tepat jika dasarnya karena pelanggaran prosedur. Ubaidillah dinilai tak melapor ke atasan ketika menyelenggarakan pelatihan program bela negara di Lebak, Banten, pekan lalu. Program tersebut, antara lain diikuti anggota Front Pembela Islam.
"Alasan (kesalahan) administrasi kita bisa terima. Tapi kalau alasannya (pencopotannya) karena diikuti ormas tentu tidak boleh itu. Tidak ada undang-undangnya, tidak ada peraturannya. Semua elemen masyarakat berhak dan boleh untuk ikut (bela negara)," kata Bobby kepada Suara.com, Senin (9/1/2017).
Bobby menambahkan program bela negara merupakan program yang menggunakan anggaran negara sehingga laporan penyelenggaraan program harus diketahui atasan sebagai pertanggungjawaban.
"Karena bela negara ada uang pemerintah. Makannya ditanggung, ininya ditanggung. Jadi kalau tidak koordinasi dia tetap melaksanakan itu memang tidak boleh secara administrasi. Kalau karena hal tersebut, ya kami mendukung (pencopotan Dandim Lebak)," ujarnya.
Terkait dengan peserta pelatihan bela negara. Dia mengatakan program bela negara harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas.
Bobby menekankan jika pencopotan terhadap Dandim Lebak gara-gara dia melatih ormas tertentu, hal itu tidak dapat dibenarkan.
"Karena kalau alasannya itu, itu tidak boleh sebab masyarakat berhak mendapatkan pelatihan tersebut. Karena ini kan pelatihan bela negara, bukan pelatihan militer," kata anggota Fraksi Golkar.
Dalam waktu dekat, Komisi I DPR akan menanyakan masalah tersebut kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo dalam rapat kerja.
"Itu yang juga nanti akan kita tanyakan pada raker dengan Panglima," kata dia.
Posisi Dandim 0603 Lebak kini digantikan oleh Letnan Kolonel ARH Syafa' Susanto.
Ketika ditanya apakah Dandim keberatan dengan sanksi tersebut, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer III Siliwangi Kolonel ARH M. Desi Arianto mengatakan yang bersangkutan bersedia melaksanakan perintah.
"Melaksanakan perintah. Harus diikuti itu. Sekarang tidak diberi jabatan," kata Desi kepada Suara.com.
Sebelum ditugaskan menjabat Dandim 0903 Lebak, Letkol ARH Syafa' menjabat Kepala Seksi Teritorial Komando Resor Militer 064 Serang. Syafa' pernah menjabat Danyon Arhanudse-14 Kodam III/ Siliwangi. Dia alumni Akmil 1999.
Desi menegaskan penyelenggaraan program bela negara intinya harus sesuai prosedur.
"Ada prosedur yang harus ditaati, lapor dulu, berjenjang. Misalnya lapor Danrem, Pangdam, kan seperti itu. Nanti yang menentukan Pangdam," kata Desi.
Ketika ditanya apakah setelah peristiwa kemarin, proses penerimaan peserta bela negara akan lebih selektif, Desi enggan menjawab pertanyaan ini karena bukan kewenangannya.
Berita Terkait
-
MK Dinilai Gagal Paham Konstitusi? Larangan Jabatan Sipil Seharusnya untuk TNI, Bukan Polri
-
Selain Nama Baik, Apa Saja yang Dipulihkan Prabowo Lewat Rehabilitasi Dua Guru di Luwu Utara?
-
Gubernur Ahmad Luthfi Apresiasi TNI Atas Kontribusinya dalam Menjaga Ketahanan Pangan
-
Profil Rizki Juniansyah, Lifter yang Diangkat Prabowo Jadi Letnan Dua TNI
-
Lifter Rizki Juniansyah Diangkat Jadi Letnan Dua TNI usai Juara Dunia 2025
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat