Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta didoakan pimpinan Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Sokotunggal, Nuril Arifin alias Gus Nuril. [suara.com/Bowo Raharjo]
Tim pemenangan pasangan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, resmi menutup penggalangan dana kampanye sejak 8 Januari 2017.
Wakil bendahara umum tim pemenangan Ahok dan Djarot, Joice Triatman, menyebut hasil patungan dari pendukung Ahok yang dikumpulkan dari 1 November 2016 mencapai Rp60,1 miliar. Duit tersebut berasal dari sumbangan sebanyak 10.385 warga.
"Kami merasa pencapaian sebesar Rp60,1 miliar sudah sangat mencukupi untuk memberikan support pendanaan bagi kampanye pemenangan pasangan nomor urut dua," ujar Joice di rumah Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017).
Wakil bendahara umum tim pemenangan Ahok dan Djarot, Joice Triatman, menyebut hasil patungan dari pendukung Ahok yang dikumpulkan dari 1 November 2016 mencapai Rp60,1 miliar. Duit tersebut berasal dari sumbangan sebanyak 10.385 warga.
"Kami merasa pencapaian sebesar Rp60,1 miliar sudah sangat mencukupi untuk memberikan support pendanaan bagi kampanye pemenangan pasangan nomor urut dua," ujar Joice di rumah Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017).
Joice mengatakan semua uang sumbangan warga akan digunakan untuk kampanye, antara lain untuk iklan, pelatihan relawan, dan posko kampanye. Sejauh ini, sekitar 10 persen dari total dana telah terpakai.
"Sebanyak 90 persen baru akan digunakan dua minggu hingga satu bulan menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, sesuai dengan ketentuan dari KPUD terhadap tanggal mulai aktif kampanye,” kata Joice.
Bendahara tim pemenangan Ahok dan Djarot, Michael Sianipar, menambahkan dana tersebut berasal dari sumbangan perseorangan dan perusahaan. Namun, kebanyakan dari perorangan.
“Sebanyak 3 per 4 masuk ke dana kami dari individu,” kata Michael.
Michael menekan prinsip tranparansi anggaran diutamakan dalam penggalangan dana.
Semua penyumbang wajib menyantumkan salinan NPWP dan KTP. Bagi yang belum melengkapi berkas diminta segera melengkapi. Jika tak bersedia melengkapi, dan mengisi formulir secara lengkap, uang tersebut akan diserahkan ke negara.
“Sampai belum terverifikasi akan kami sumbangkan ke negara,” kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
-
Menkeu Purbaya Punya Utang Rp55 Triliun, Janji Lunas Oktober
Terkini
-
Detik-detik Veloz Tabrak Toko Buah Segar! Pengemudi Wanita 41 Tahun Jadi Sorotan
-
Heboh Ada Foto Presiden Prabowo di Reklame Israel, Dasco: Perlu Dicek
-
Udang Beku Radioaktif di Cikande: Zulhas Klaim Tak Ganggu Ekspor Nasional
-
Sebelum 'Adu Geber' di Sirkuit Mandalika, Marc Marquez Merapat ke Istana
-
Bukan Sekadar Sitaan Biasa: Alasan KPK 'Selamatkan' Mercy Warisan BJ Habibie
-
Uang Cicilan Rp 1,3 Miliar Disita KPK, Mercy BJ Habibie Batal Jadi Milik Ridwan Kamil
-
Disentil Buruh karena Lambat, DPR Janji Bikin UU Ketenagakerjaan Baru Secara Terbuka
-
Pimpinan DPR RI Terima Draf RUU Ketenagakerjaan dari Koalisi Serikat Buruh
-
Fokus Infrastruktur, Pemprov Jateng Terus Kebut Perbaikan Jalan pada 2025
-
Cukai Rokok 2026 Tidak Naik, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Mau Industri Kita Mati